Ingar-bingar pengusungan Rizieq Shihab sebagai calon presiden (capres), seketika meredup. Keinginan Presidium Alumni (PA) 212 membawa Ketua Front Pembela Islam (FPI) ke tampuk kekuasaan Republik Indonesia, gagal. Keputusan Ijtima Ulama yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U), Minggu (29/7) kemarin, jadi penyebab. Bahkan, secara tegas putusan Ijtima Ulama menyatakan bahwa GNPF-U sebagai pemegang hak merek 212.

Nama Rizieq, tak muncul. Ijtimak Ulama mengumumkan hasil bahwa mereka mendukung Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto, jadi calon presiden. Untuk cawapresnya, Ijtimak Ulama memilih antara Ustaz Abdul Somad atau Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri.

Kriteria cawapres pun telah ditetapkan. Dijelaskan Ketum GNPF-U, Yusuf Martak, pendamping capres Prabowo Subianto harus memiliki ketokohan sebagai ulama. "Alasan Prabowo, saya pikir ulama nggak berperan ulama saja, ulama punya peran kapasitas lebih. Namun ulama memang istikamah dalam berdakwah dan menyampaikan apa yang harus disampaikan, tapi keterwakilan umat Islam nggak pernah diakomodir. Maka dari itu ijtimak mengusulkan kedua cawapares dua-duanya yang punya ketokohan sebagai ulama," jelas Yusuf saat konferensi pers di Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.

Tidak disebutkannya nama Rizieq sebagai capres atau cawapres dalam Ijtimak Ulama, kata Yusuf, justru atas usulan Rizieq.

"Habib Rizieq itu pendukungnya sangat banyak sekali. Tapi rekomendasinya Habib Rizieq semalam, rekomendasinya pasangan Prabowo dan Salim Segaf dan Prabowo-Ustaz Somad, kalau orang biasa cukup nggak cukup dipaksain itulah bedanya," ungkap Yusuf.

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA DITENTANG 

Putusan Ijtima Ulama, Minggu (29/7) kemarin, dapat perlawanan. Itu muncul dari kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Kapita Ampera. Dia mengaku kecewa atas keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang merekomendasikan nama Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Assegaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Menurutnya, seharusnya Rizieq direkomendasikan untuk menjadi calon presiden 2019-2024.

"UAS sudah menolak. Dia direkomendasikan Habib Rizieq tetapi dia menolak. Kedua, HRS tidak boleh menolak kalau orang menginginkan dia jadi presiden. Kalau umat yang meminta, ulama tidak boleh menolak. Itu fatsunnya. Itu etikanya. Kalau umat yang meminta amanah, ulama harus menggenggam itu," ujarnya saat bertemu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (29/7) kemarin.

"Kenapa mereka tidak menyalonkan Habib Rizieq Shihab sebagai calon presiden, orang yang dari kalangan ulama itu sendiri? Kenapa harus orang lain? Kalau konsisten dengan perjuangan saat itu, aksi bela Islam itu, ya ulama dong harusnya yang dicalonkan jadi presiden supaya semua agama di republik ini terjaga," sambungnya.

Ulama, jelasnya, lebih mengerti hidup damai dan berdampingan dalam perbedaan. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi instrumen untuk dipertentangkan.

"Kalau bukan ulama, makin gaduh lah pertentangan ini-itu. Carut-marut penuh limbah caci maki. Untuk itu saya ikut memperjuangkan supaya ulama harus tampil di depan, tidak hanya melihat di jalan," ujarnya.

Mantan anggota GNPF ini mengaku akan melakukan konsolidasi atas keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang tak merekomendasikan Habib Rizieq Shihab sebagai calon presiden 2019-2024. Rekomendasi akan dilaksanakan beberapa hari ke depan.

"Kita lagi konsolidasi dan kita akan berusaha membatalkan itu. Kalau perlu bikin Ijtima tandingan. Yang kita adakan yang lebih besar," katanya.

Menurutnya, beberapa daerah sangat kecewa atas hasil itu. "Untuk Ijtima kemarin, kita menginginkan dan banyak sekali suara-suara yang menginginkan agar Habib Rizieq dicalonkan, tapi kenyataannya adalah bahwa yang dicalonkan itu tokoh partai. Banyak sekali yang kecewa saya termasuk orang yang kecewa. Dari Bandung dan dari mana-mana juga akan datang ke Jakarta untuk mempertanyakan," tegasnya.

"Saya menolak fatwa milih Prabowo, karena saya dari awal saya calonkan Habib Rizieq. Saya mau dipimpin orang-orang yang ngerti sama Islam, orang yang paham sama Islam dan aplikasikan Islam dalam kehidupannya," tambah Kapitra.

Lebih lanjut perihal konsolidasi yang akan berjalan ke depan, Kapitra tetap menginginkan Rizieq maju sebagai calon presiden. Apa bila nanti rekomendasi itu tercetus nama Rizieq sebagai wakil Prabowo hal itu menurut Kapitra sebagai penghinaan.

"Ya nggak bisa dong, itu penghinaan terhadap ulama. Habib Rizieq Shihab Presidennya kenapa? Ya sudahlah kita kan sudah dipimpin oleh tujuh presiden itu kan nasionalis semua, sesekali dong umat islam sebagai mayoritas warga negara ini memimpin, mampu enggak memimpin yang bisa mengayomi semua umat, semua suku bangsa. Ini harus kita buktikan sebagai rahmat bin alamin, harus mampu dong kita seharusnya. Kalau Habib Rizieq Shihab enggak mau, yang lain dong ulama. Tapi aktivis loh bukan aktivis partai," pungkasnya.

RAKORNAS PA 212, RIZIEQ CAPRES 2019

Diberitakan sebelumnya, PA 212 telah menggelar rakornas pada medio Mei 2018 lalu. Hasilnya, mayoritas peserta rakornas menginginkan PA 212 mengusung Habib Rizieq Syihab pada Pilpres 2019.

"Berdasarkan suara-suara pendapat yang masuk, dalam rakornas tadi, sebagian besar peserta rakornas menginginkan agar PA 212 memperjuangkan Imam Besar umat Islam HRS untuk menjadi capres RI," kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, kala itu.

Selain Habib Rizieq, ada beberapa nama yang direkomendasikan. Di antaranya Prabowo Subianto, Tuan Guru Bajang, Yusril Ihza Mahendra, dan Zulkifli Hasan.

"Kemudian juga tadi sempat masuk dari peserta musyawarah beberapa nama-nama yang direkomendasikan untuk diperjuangkan untuk menjadi cawapres. Di antaranya Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Yusril Ihza Mahendra, Anies Matta, Zulkifli Hasan, Eggi Sudjana, Bachtiar Nasir, Prabowo Subianto," tutur Slamet.

Dalam rakornas itu, Slamet mengatakan juga disepakati bahwa PA 212 berkomitmen untuk patuh dan tunduk kepada Habib Rizieq. Terutama mengenai keputusan-keputusan yang diambil Habib Rizieq.

"Semua peserta rakornas mayoritas menyepakati tunduk dan patuh dengan apa-apa yang menjadi keputusan imam besar umat Islam Indonesia," pungkasnya.(mdk/dtk)