Lima SKPD Lemahkan OD-SK, Dinas Pariwisata Teratas


Kecepatan roda pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK) ditakar publik. Daya gempur kabinet pendukung ikut ditimbang. Meletup penilaian, sederet Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru membuat langkah OD-SK ‘pincang’.

 

Lembaga Studi Sosial dan Politik Tumbelaka Academic Centre (TAC) secara resmi merilis hasil penilaian atas kinerja OPD di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Ada lima OPD dinilai lemahkan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur OD-SK.

 

Kelima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu perlu dipecut karena terlihat masih lemah dalam mengambil langkah proaktif dan antisipatif. Gerak respon terhadap situasi yang berkembang tak menggedor. Padahal itu dibutuhkan sebagai konsekwensi dinamika derap langkah pembangunan yang sedang dipacu OD-SK.

 

Lembaga independen ini menyebutkan lima OPD yang dianggap masih perlu peningkatan karena terlihat cukup lemah, sesuai peringkat. Pertama, Dinas Pariwisata (Dispar).

 

“Di tengah gencarnya OD-SK menggenjot sektor pariwisata sebagai pilihan kebijakan, Dispar Sulut ini terlihat lambat mengantisipasi guna menunjang dengan langkah-langkah kreatif. Langkah-langkah memperkuat potensi-potensi wisata yang ada belum terlihat jelas padahal banyak pihak tahu kekuatan pariwisata Nyiur Melambai ada berbagai macam, mulai wisata alam, budaya, kuliner bahkan wisat religi pun ada,” kata Direktur Eksekutif TAC, Taufik Tumbelaka kepada Media Sulut, Rabu (27/2).

 

Kedua, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Menurut Tumbelaka, sebagai OPD yang menjadi andalan menambah pundi-pundi guna memperkuat gerak pembangunan daerah, belum nampak langkah-langkah strategis yang diambil. Pengulangan beberapa langkah lama seperti sweeping kendaraan dalam rangka mendisiplinkan warga dalam membayar pajak kendaraan seperti langkah tanggung dikarenakan tidak jelas arahnya.

 

“Bahkan sejumlah mobil mewah atau bahkan sangat mewah, dengan plat nopol khusus dari luar Sulut seakan bertambah dan terlihat jelas sehingga berpotensi timbul praduga mengejar orang susah dan membiarkan orang mampu. Bahkan OPD ini terkesan terjebak, menunjukkan informasi prestasi kepada publik dengan capaian-capaian yang sebenarnya belum patut dibanggakan. Padahal sebaiknya mereka memperkuat pendekatan kepada warga melalui sosialisasi guna menciptakan sinergi,” kritik Tumbelaka.

 

SKPD ketiga adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). “Seiring terus berkembangnya dinamika terutama di tahun politik, nampak OPD ini terkesan ‘lambat panas’ dalam mengawal konstelasi politik dan sosial yang terjadi. Belum terlihat ada langkah-langkah kuat yang diambil Kesbangpol dalam enam bulan terakhir sebagai upaya mengantisipasi pergerakan dinamika. Langkah-langkah strategis seharusnya diperkuat guna terciptanya suasana ideal di tahun politik,” tegasnya.

 

SKPD lemah keempat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dijelaskan Tumbelaka, salah satu pekerjaan rumah OD-SK dalam pemerintahan adalah menciptakan kabinet ‘dream team’ guna menunjang ide-ide dan gagasan yang telah dituangkan dalam suatu kebijakan melalui keputusan.

 

“Untuk itu perlu ditunjang dengan kabinet yang sesuai kebutuhan. Dalam hal ini belum nampak jelas langkah-langkah BKD dalam menyajikan peta potensi SDM birokrat di jajaran Pemprov Sulut. Penjabaran dari peta potensi SDM birokrat menjadi penting dikarenakan dapat mempermudah pimpinan menetapkan capaian target dari pembangunan dengan mengandalkan SDM birokrat yang ada,” sebutnya.

 

SKPD kelima yang dilihat lemah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Tumbelaka menjelaskan, perkembangan dunia kepemudaan dan olahraga di Sulut sebenarnya dinantikan oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan dapat menjadi ‘vitamin’ stimulus bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih khusus sosial kemasyarakatan.

 

“Potensi kepemudaan dan olahraga nampak belum tergarap dengan baik. Ada dua contoh kecil yang dapat terlihat misalkan kantor atau sekretariat KNPI sebagai salah satu fasilitas untuk kepemudaan dalam bidang organisasi yang nampak kurang mendapat perhatian. Atau fasilitas olah raga seperti lapangan KONI Sario yang terasa kurang memadai di tengah semakin antusiasnya masyarakat beraktifitas olahraga. Khusus lapangan KONI Sario yang berlokasi sangat strategis, sebetulnya jika ditata dengan sangat baik akan dapat menjadi lokasi yang menarik,” paparnya.

 

Tumbelaka mengungkapkan, pada pertengahan Februari baru-baru ini, TAC sudah memberikan masukan soal ini secara langsung kepada OD-SK. "Kedua pemimpin kita merespon dengan baik. Saya memberikan apresiasi kepada OD-SK. Harapan, amatan saya bisa bermanfaat bagi pemerintahan OD-SK. Apalagi sudah masuk tahun ketiga kepemimpinan OD-SK,” tuturnya.

 

"TAC mengapresiasi OD-SK atas perhatian yang diberikan terhadap masukan-masukan dari kami. Ke depan TAC akan terus berupaya memberi masukan-masukan kepada OD-SK dalam upaya memberi kontribusi terhadap kemajuan pembangunan Sulut yang saat ini OD-SK perjuangkan,"kunci Tumbelaka. (sonny dinar)


Komentar