THL Dilarang Berpolitik Praktis


Tondano, MS

 

Seruan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019 tak hanya menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa. Warning serupa ikut dilayangkan bagi Tenaga Harian Lepas (THL).

Penegasan tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, Dr Denny Mangala MSi. “Meski tak diatur dalam aturan perundang-undangan sebagaimana ASN, namun THL juga ada batasannya. Yang kedapatan berpolitik praktis atau berkampanye mendukung salah satu calon pada Pemilu 2019, bisa dikenai sanksi,” lugas Mangala saat menjadi naraaumber dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilu bagi Pers, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Maayarakat Adat di Minahasa, yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minanasa, di Cafe Ribs Tondano, Jumat (8/3).

Menurutnya, ASN mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Keduanya sudah jelas dalam aturan bahwa tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau memihak pada calon peserta Pemilu. Sedangkan THL, meski tak masuk dalam kategori ASN namun digaji menggunakan uang negara.

“Yang jelas bagi PNS ataupun non PNS yang gajinya dibiayai pemerintah tak boleh memihak atau terang-terangan berkampanye bagi salah satu parpol atau calon legislative peserta pemilu, aturan ini berlaku juga untuk semua THL di jajaran Pemkab Minahasa,” tegas Mangala.

Disentil soal dugaan keterlibatan sejumlah THL, Mangala mengakui bahwa memang sosialisasi terkait netralitas di Pemilu terhadap ASN sudah sering dilakukan. Namun sejauh ini sosialisasi khusus bagi THL belum pernah digelar.

 “Untuk THL ini memang belum sempat disosialisasikan. Rencananya minggu ini, hari Selasa, akan dilakukan sosialisasi agar THL paham bahwa mereka juga harus netral di Pemilu,” tandas Mangala. (jackson kewas)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors