Belum Masukan LHKPN, 45 Pejabat Bolmong Kans Dipublish KPK


Lolak, MS

Sikap kooperatif puluhan pejabat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) disoal. Belum dimasukkannya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Komisi Republik Indonesia (KPK-RI), jadi penyebab.

Informasi yang dirangkum media ini, dari 57 pejabat penyelenggara negara di wilayah lumbung beras, baru sekira 12 pejabat yang sudah memasukkan LHKPN. Sementara itu, sekitar 45 pejabat lainnya, belum melaporkan harta kekayaannya.

Itu dibenarkan Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone. “Masih ada 45 pejabat yang belum memasukkan LHKPN,” ungkapnya.

Dia juga mengakui, data pejabat yang belum memasukkan LHKPN akan berubah karena akan ada lelang jabatan. “Jika ada lelang jabatan maka data LHKPN akan berubah,” kata Rio, belum lama.

Menurut Rio, Lembaga Anti Rasuah memberikan waktu mulai 1 Januari hingga 31 Maret kepada pejabat dan bendahara untuk melaporkan LHKPN untuk kekayaan yang didapat selama tahun 2018. “Jika tidak melaporkan, maka KPK akan membeber pejabat yang tidak melaporkan LHKPN,” terangnya.

Ia pun berharap puluhan pejabat ini dapat kooperatif untuk memasukkan LHKPN sebelum 31 Maret.(endar yahya)


Komentar