Kantongi e-KTP, Dua WNA di Bolsel Tak Punya Hak Pilih


Polemik Warga Negara Asing (WNA) yang mengantongi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) jadi ancaman kedaulatan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Kondisi itu memicu gerak pengawasan serius lembaga penyelenggara hajatan pesta demokrasi. Teranyar, langkah preventif ditempuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Dua WNA beridentitas Indonesia dipastikan tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu.

Hal itu ditegaskan Ketua KPU Bolsel Stanly Eskolano Kakunsi. Menurutnya, DPT Bolsel berjumlah 45.513. Namun dalam DPT tersebut tidak ada satupun nama yang berasal dari WNA.

“Sesuai ketentuan WNA tidak punya hak pilih. Yang bisa nyoblos itu hanya WNI (Warga Negara Indonesia) dan itu sangat jelas dalam aturan,” tegas Kakunsi.

Sebelumnya, kepemilikan identitas Indonesia dari dua WNA yang berasal dari Jerman dan Belgia terendus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bolsel Gunawan Otuh SPd MPd.

Menurut dia, KTP dua WNA yang kini berdomisili di Desa Biniha Kecamatan Bolaang Uki itu, sudah terbit sejak 2018 lalu. “Keduanya sudah memiliki Kitap (Kartu izin tinggal tetap). Mereka sudah lima tahun lebih di Bolsel dan sudah beristri disini (menikah dengan orang Bolsel),” kata Gunawan.

Dijelaskannya, KTP WNA hanya berlaku lima tahun, jika sudah lewat harus diperpanjang. “Itu sudah menjadi ketentuan bagi mereka sebagai WNA dan KTP WNA hanya sebatas identitas. Itu diberikan agar mereka tertib adminstrasi (pendataan). Tapi tidak bisa digunakan untuk mencoblos pada Pemilu Presiden maupu legislatif,” jelas Otuh. (Hendra Damopolii)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors