POLEMIK ‘SERANGAN’ SBY KE PRABOWO MENGENCANG


Jakarta, MS

Sorotan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuai kehebohan. Bola polemik menggelinding kencang. Beragam catatan kritis pun meletup ke permukaan publik.

 

Di ujung pekan kemarin, SBY menyurati elite partainya untuk memberi pesan kepada Prabowo karena kampanye itu dinilai tak lazim dan tidak inklusif.

 

Surat SBY itu ditujukan kepada Ketua Wanhor PD Amir Syamsuddin, Waketum PD Syarief Hasan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan. Pesan SBY tersebar di WhatsApp dan dibenarkan politikus PD Andi Arief.

 

Di awal pesannya, SBY, pada Sabtu 6 April 2019, mengaku mendapat informasi yang mengandung kebenaran mengenai kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno (GBK). SBY menyebut kampanye akbar Prabowo-Sandi mengandung unsur ketidaklaziman.

 

"Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar. Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandung kebenaran," sebut SBY dalam suratnya.

 

Salah satu elite yang dimintai SBY untuk menyampaikan pesan tersebut ke Prabowo ialah Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin. Masukan diberikan sebelum kampanye digelar. PD bersyukur masukan SBY itu diikuti.

 

"Pak SBY mengingatkan. Hari ini kita perhatikan apa yang wujud dalam kampanye hari ini sudah mengikuti apa yang kira-kira diingatkan oleh Pak SBY," kata Amir Syamsuddin.

 

Amir mengatakan selama ini bergulir kesan politik identitas sudah sedemikian masifnya. SBY, kata Amir, khawatir kesan politik identitas itu mencapai puncaknya di kampanya akbar Prabowo-Sandi. Namun, dia menyatakan saran SBY sudah diikuti.

 

 

AHY: ITU PESAN BAPAK BANGSA

 

Surat SBY yang menyoroti ketidaklaziman kampanye Prabowo-Sandi di GBK Jakarta, Minggu (7/4) kemarin, ditanggapi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

 

Menurutnya, surat tersebut merupakan pesan internal untuk kader Demokrat. Pesan tersebut ditulis SBY sebagai bapak bangsa.

 

"Sebagai bapak bangsa kita bersyukur ada Pak SBY yang menggunakan hatinya ingin Indonesia aman dan damai," tutur AHY saat ditemui di Griya Nirwana, Jalan Arif Rahman Hakim, Senin (8/4).

 

AHY menambahkan, SBY ingin Indonesia untuk semua. Serta membangun toleransi jangan ada eksklusifitas.

 

"Bisa membangun kehidupan keluarga, bisa inklusif agar anak-anak bangsa meyakinkan Indonesia bisa utuh," terang dia.

 

Dari pesan surat tersebut, lanjut AHY, SBY tetap mengedepankan akal sehat dan rasionalitas serta mengingatkan kepada para pemimpin elite politik jangan sampai pemilu 2019 menjurus pada polarisasi yang berdampak pada benturan antar sesama anak bangsa.

 

"Apalagi kalau polarisasi itu selalu diperkuat dengan narasi politik identitas, beliau (SBY) menekankan inklusivitas," papar dia.

 

 

BPN TEPIS SARAN SBY

 

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno menanggapi SBY. Menyebut saran SBY bagus. Namun BPN menegaskan kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno inklusif dan merangkul semua agama.

 

"Saya rasa itu kampanye terbuka untuk apapun agama kita untuk hadir, bukan eksklusif untuk umat Islam saja. Pak Syarief Hasan kan hadir tadi untuk memastikan acara terbuka dan memang terbuka," ucap juru bicara BPN, Andre Rosiade.

 

Sekali lagi Andre menegaskan kampanye akbar Prabowo Subianto bersifat inklusif. Menurutnya, Prabowo merupakan calon pemimpin bagi semua umat, agama, ras dan suku di Indonesia.

 

"Kalau eksklusif nggak mungkin dong Natalius Pigai hadir, Lieus Sungkharisma hadir, lalu biksu Buddha juga hadir. Pak Hashim nggak mungkin dong. Pak Hashim ini kan pimpinan gereja, gitu lo. Itu menunjukkan memang acara Pak Prabowo terbuka untuk umat apa pun, acaranya inklusif terbuka, tidak eksklusif milik umat Islam karena Prabowo ini hadir bersama Sandi adalah presiden republik Indonesia, presiden seluruh rakyat, presiden seluruh agama, presiden seluruh ras WNI," sebut dia.

 

 

KUBU JOKOWI DUKUNG SBY

 

Surat SBY ini ditanggapi kubu Jokowi. Sekjen PSI yang juga Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni, setuju dengan isi pesan yang disampaikan Presiden ke-6 RI itu. Dia menyebut salat subuh di GBK hanya untuk kepentingan capres tertentu.

 

"Rakyat kita sudah cerdas. Mereka tahu siapa ulama sebenarnya, mana ulama yang abal-abal. Mana santri beneran dan mana santri KW mesti pakai sarung dan kibarkan bendera NU. Rakyat juga sudah tahu siapa Presiden yang menjalankan perintah agama dan mana Presiden yang hanya salat subuh untuk kampanye saja," kata Raja Juli Antoni.

 

Pernyataan SBY juga dikomentari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, kampanye Prabowo kerap jauh dari ekspektasi SBY.

 

"Kami bisa memahami kegelisahan SBY, terlebih dalam putaran terakhir ini Pak Prabowo menampilkan sosok yang mudah emosional, kemudian menampilkan kampanye yang berbeda jauh dari yang diharapkan Pak SBY," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (8/4).

 

Hasto mengaku sependapat dengan SBY, yang menyebut kampanye Prabowo-Sandiaga tidak lazim dan tidak inklusif. Menurutnya, kampanye 02 di GBK tidak mencerminkan nilai-nilai keindonesiaan. Apalagi, lanjutnya, SBY sosok pemimpin yang santun.

 

"Kami sangat memahami kegelisahan SBY itu. Apalagi dia (SBY) sosok pemimpin yang santun, yang tidak menyukai kata-kata kasar, fitnah, dan hoax, yang selama ini banyak dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi," ujar Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf itu.

 

 

PRABOWO AKAN TETAP GUNAKAN ‘JUBAH ISLAM’

 

Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono menyentil kampanye Prabowo Subianto yang terkesan eksklusif di tengah kampanye akbar Pilpres 2019.

 

Protes SBY dalam secarik surat itu tersebar ke publik saat Prabowo menggelar kampanye rapat umum atau kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (7/4). Kampanye yang ‘memutihkan’ Stadion GBK itu diawali dari kegiatan subuh berjemaah di stadion terbesar se-Indonesia tersebut.

 

Presiden keenam RI itu mengaku mendapat informasi detail kampanye dari lingkaran Prabowo pada 6 April lalu. Kini dia merasa terusik dengan realisasi dari konsep kampanye tersebut.

 

Dalam surat yang ditujukan kepada tiga petinggi Partai Demokrat, SBY memandang rancangan kampanye di GBK itu terlalu eksklusif untuk umat Islam. SBY meminta agar Prabowo diingatkan bahwa kampanye kubu Paslon 02 dalam Pilpres 2019 harus mengusung keberagaman alias inklusif.

 

"Penyelenggaraan kampanye nasional (di mana Partai Demokrat menjadi bagian di dalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan inclusiveness, dengan sasanti ‘Indonesia Untuk Semua’ juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan," tulis SBY dalam surat yang beredar pada hari kampanye akbar Prabowo di SUGBK tersebut.

 

Dalam gelaran Pilpres 2019, Prabowo-Sandi didukung lima partai politik yakni Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.

 

Pengamat politik Habibie Center Bawono Kumoro menilai Prabowo akan tetap menggunakan simbol-simbol agama Islam yang notabene pemeluk keyakinan tersebut merupakan mayoritas pemilih di Indonesia.

 

Prabowo dan tim suksesnya, menurut Bawono, tak ingin begitu saja mengubah strategi yang sukses pada Pilkada DKI 2017 silam. Selain itu, koalisi Gerindra-PKS pun terbilang sukses membuat lonjakan perolehan suara bagi paslon yang diusung mereka dalam Pilkada 2018 lalu.

 

"Sangat susah memang, ada semacam kepercayaan tinggi sekaligus dilema di Prabowo-Sandi, apalagi PKS sebagai partai Islam. Kalau membuat kampanye mereka lebih plural sesuai logika SBY, khawatir tidak bisa mengulang kemenangan di 2017," ucap Bawono.

 

Meski kubu 02 kerap mengklaim mengusung isu ekonomi di pilpres, kondisi saat ini tetap menuntun tim Prabowo kepada politik identitas untuk memanfaatkan kelompok muslim konservatif. Dilema itu, kata Bawono, akan membuat Prabowo akan tetap eksklusif dalam kampanye.

 

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menganggap Prabowo-Sandi terjebak dalam kondisi yang membuat kampanye-nya kerap menggunakan simbol-simbol keislaman.

 

Serupa Bawono, Pangi menilai basis suara Prabowo saat ini paling kuat pada pemilih Muslim. Prabowo, menurut dia, masih kalah telak dari paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada basis pemilih non-Muslim.

 

Seperti dalam survei Celebes Research Center (CRC) yang dirilis Februari lalu. Jumlah pemilih nonmuslim yang memilih Prabowo hanya 5,6 persen, sedangkan Jokowi 87,1 persen. Prabowo bergantung pada 35,3 persen pemilih beragama Islam yang memilih dirinya.

 

Survei lain yang dilakukan LSI Denny JA pada 18-25 Februari 2019 menemukan bahwa dukungan untuk Prabowo-Sandi datang dari segmen pemilih Muslim yang orientasi politiknya Indonesia harus seperti Timur Tengah atau Arab Saudi yakni 54,1 persen.

 

Selain itu, berdasarkan survei yang digelar LSI Denny JA pada 18-25 Januari 2019, dukungan kantong pemilih Muslim terhadap Prabowo-Sandi cenderung meningkat jika dibandingkan survei lima bulan lalu. Pada Agustus 2018, dukungan ke Prabowo-Sandi di kantong pemilih Muslim hanya 27,9 persen. Sedangkan saat ini dukungan mencapai angka 35,4 persen.

 

"Kalau mereka tidak mengambil segmen itu (pemilih muslim), misalnya Pak Prabowo tidak menggunakan simbol-simbol Islam, lebih toleran, plural, kebinekaan, problem-nya segmen beliau memang sudah pemilih muslim," ucap Pangi, Senin (8/4).

 

Apalagi, Prabowo notabene adalah capres yang didukung lewat dua kali Ijtimak Ulama.

 

Memasuki konteks kampanye akbar yang digelar kemarin di SUGBK, Pangi mengaku melihat kubu BPN telah mencoba memasukkan unsur selain Islam ke atas panggung. Namun, menurut dia, upaya menghadirkan sosok nonmuslim sebagai orator itu terkesan kurang karena lebih kental simbol Islam.

 

"Kemarin ada tokoh lintas agama, seharusnya ada tausiah juga dari tokoh Nasrani, Buddha, simbol itu penting. Kemarin simbol itu masih kurang karena simbol Islam terlalu kental," tuturnya. (detik/cnn)

 

Berikut ini surat lengkap SBY kepada elite Demokrat soal kampanye akbar Prabowo-Sandi di GBK:

Kepada yang terhormat

 

1. Ketua Wanhor PD Amir Syamsudin

2. Waketum PD Syarief Hassan

3. Sekjen PD Hinca Panjaitan

 

Bismilahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera

 

Salam Demokrat!

 

Sebenarnya saya tidak ingin mengganggu konsentrasi perjuangan politik jajaran Partai Demokrat di tanah air, utamanya tugas kampanye pemilu yang tengah dilakukan saat ini, karena terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 yang lalu saya sudah memandatkan dan menugaskan Kogasma dan para pimpinan partai untuk mengemban tugas penting tersebut. Sungguhpun demikian, saya tentu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar kampanye yang dijalankan oleh Partai Demokrat tetap berada dalam arah dan jalur yang benar, serta berlandaskan jati diri, nilai dan prinsip yang dianut oleh Partai Demokrat. Juga tidak menabrak akal sehat dan rasionalitas yang menjadi kekuatan partai kita.

 

Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang ‘set up’, ‘run down’ dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar. Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandungi kebenaran.

 

Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

 

Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan ‘inclusiveness’, dengan sasanti ‘Indonesia Untuk Semua’ juga mencerminkan kebhinnekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. ‘Unity in diversity’. Cegah demonstrasi apalagi ‘show of force’ identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem.

 

Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal ‘set up’-nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap ‘Semua Untuk Semua’ , atau ‘All For All’. Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terplih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insyaallah akan berhasil. Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal ‘kawan dan lawan’ untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo.

 

Saya pribadi, yang mantan capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai ‘pro Pancasila’ dan ‘pro Kilafah’. Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya. Kita harus belajar dari pengalaman sejarah di seluruh dunia, betapa banyak bangsa dan negara yang mengalami nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya. The tragedy of devided nation. Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik. Seperti yang kita lakukan dulu pada pilpres tahun 2004, 2009 dan 2014. Bangsa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu di satu sisi berkah, tetapi di sisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti.

 

Para kader pasti sangat ingat, Partai Demokrat adalah partai Nasionalis-Relijius. Bagi kita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati. Tidak boleh NKRI menjadi Negara Agama ataupun Negara Komunis. Indonesia adalah ‘Negara Pancasila’ dan juga ‘Negara Berke-Tuhanan’. Inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Demokrat, selamanya.

 

Saya berpendapat bahwa juga tidak tepat kalau Pak Prabowo diidentikkan dengan kilafah. Sama tidak tepatnya jika kalangan Islam tertentu juga dicap sebagai kilafah ataupun radikal. Demikian sebaliknya, mencap Pak Jokowi sebagai komunis juga narasi yang gegabah. Politik begini bisa menyesatkan. Sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Tetapi sudah terlambat. Kalau mau, masih ada waktu untuk menghentikannya.

 

Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrem, lebih baik diberi tahu, apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya? Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan identitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti rakyat. Sepanjang masa kampanye, bukan hanya pada saat debat saja.

 

Demikian Pak Amir, Pak Syarief dan Pak Hinca pesan dan harapan saya. Ketika saya menulis pesan ini, saya tahu AHY berada dalam penerbangan dari Singapura ke Jakarta, setelah menjenguk Ibu Ani yang masih dirawat di NUH. Partai Demokrat harus tetap menjadi bagian dari solusi, dan bukan masalah. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita.

 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 

Singapura, 6 April 2019

 

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono


Komentar