TENSI politik nasional jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, makin meninggi. Koalisi di kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo, sama-sama bergejolak.

Terpanas di kubu koalisi Prabowo.  Kemesraan Partai Demokrat dan Partai Gerindra menjelang Pilpres 2019, terancam buyar. Keretakan terjadi di detik-detik menuju pendaftaran capres.

Isu Prabowo lebih memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres jadi penyulut. Bahkan Demokrat secara gamblang menuding, Sandiaga membayar Rp 500 miliar ke PKS-PAN demi jadi cawapres Prabowo.

Tak hanya itu elite Demokrat sempat menyebut Prabowo sebagai Jenderal Kardus dan memberi sinyal kuat untuk segera bercerai dengan Demokrat.  Tudingan itu, direspon dengan reaksi keras oleh petinggi Gerindra. Koalisi Gerindra-PD pun terancam bubar.

"Baru tadi malam Prabowo datang dengan semangat perjuangan. Hanya hitungan jam, dia berubah sikap karena uang. Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar. Sandi Uno yang sanggup membayar PAN dan PKS masing-masing Rp 500 M menjadi pilihannya untuk cawapres," sembur  Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief, Rabu (8/8) kemarin.

"Prabowo ternyata kardus. Malam ini kami menolak kedatangannya ke Kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jenderal kardus," kata Andi Arief, Rabu (8/8/2018).

Andi menegaskan Partai Demokrat akan berfokus pada pemilihan tingkat legislatif. Dia menyebut Demokrat tak ingin terjebak di koalisi yang disebutnya koalisi lumpur.   "Besar kemungkinan kami akan tinggalkan koalisi kardus ini," imbuh Andi. "Lebih baik kami konsentrasi pada pencalegan ketimbang masuk lumpur politik PAN, PKS, dan Gerindra," timpalnya.

Kicauan Andi dibalas Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono.  "Ya, kita maklumi Andi Arief sudah kehilangan kesadaran diri. Dia tahu nggak artinya jenderal kardus itu siapa, siapa yang jenderal kardus? Jenderal kardus itu kalau mimpin partai, biasanya kader-kadernya tukang koruptor dan paling banyak dipenjara. Itu jenderal kardus. Pak Prabowo itu the real general," ujar Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono, Rabu (8/8/2018).

Poyuono punya tafsir sendiri soal jenderal kardus. Jenderal kardus, menurutnya, pengepul duit koruptor. Di Demokrat, jenderal kardus itu disebut Poyuono ada di sosok pemimpin Partai Demokrat.

"Bosnya si Andi Arief-lah jenderal kardus, gimana mimpin koruptor bawa duit kardusan, nyolong duit negara," sebut Poyuono. "Jenderal kardus itu jenderal yang suka ngumpulin kardus bekas koruptor dari anak buahnya. Pak Prabowo nggak, partai saja dibiayai sendiri, bukan dari kardus-kardus setoran anak buahnya," pungkasnya

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga membantah tudingan Andi Arief terkait Sandiaga Uno membayar Rp 500 miliar ke PAN-PKS untuk jadi cawapres Prabowo. "Saya kira nggak benar. Saya akan cek dulu," singkatnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik. Dia menegaskan tudingan Andi Arief tidak benar dan menjamin Koalisi Prabowo dengan Demokrat masih berjalan.  "Nggak lah, kan yang menentukan bukan Andi Arief," kuncinya.

Sementara di koalisi Jokowi, tersandera oleh tuntutan Nahdlatul Ulama (NU). Ormas Muslim terbesar di Indonesia itu memberi sinyal tak akan mendukung Jokowi jika tidak mengambil kader NU sebagai cawapres. Itu tersirat dari pernyataan sejumlah petinggi NU.

“Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Ketua PBNU Robikin Emhas mengungkap isi pertemuan di PBNU, Kramat Jati, Jakpus, yang dihadiri Rais Aam PBNU Maruf Amin, Ketum PBNU Said Aqil Siroj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas,  Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Rabu (8/8) kemarin.

Robikin bicara harapan agar Jokowi mengambil kader NU sebagai cawapres. Mahfud MD, yang disebut-sebut menjadi cawapres terkuat, disebutnya bukanlah kader NU. "Itu sudah dibicarakan berkali-kali tidak termasuk yang disebut," kata Robikin.

Robikin mengatakan para kiai sepuh PBNU juga harapan agar cawapres Jokowi berasal dari kader NU. Meski demikian, dia mengatakan NU tak menyorongkan nama. "Sepenuhnya kita serahkan ke Pak Jokowi," ujarnya.

Menyikapi sikap NU, PDIP sebagai salah satu partai pengusung Jokowi menyatakan partai koalisi pendukung Jokowi terus melakukan komunikasi yang baik dengan para elite NU. Hasto pun menilai, aspirasi NU tersebut merupakan suatu dinamika politik yang lumrah.

"Kami terus berkomunikasi dengan baik, hubungan kami secara institusi, secara kelembagaan maupun secara personal cukup baik antara Bu Mega, Pak Maruf dan Pak Said Aqil berjalan sangat baik. Sehingga seluruh aspirasi tentu saja itu bagian dari dinamika politik menjelang penetapan capres cawapres," tanggap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto sendiri menegaskan, PDIP tidak ikut campur tangan terkait sosok yang didukung oleh NU dan yang bukan. “Tugas kami membantu komunikasi yang baik dalam dukungan untuk Jokowi,” tandasnya.(dtc)