TEMA KLAIM MENANG BERUBAH PEMILU CURANG


Jakarta, MS

Usai klaim menang, kubu Prabowo tuding pemilihan umum (pemilu) 2019 curang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap. Barisan Jokowi pun bereaksi. Tim Capres 01 siap merilis puluhan ribu laporan dugaan kecurangan pasukan Capres 02.

 

Selasa (23/4) malam, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh partai politik dan ulama di kediaman Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut mereka membahas tentang dugaan kecurangan pemilu  2019.

 

"Semua berkesimpulan bahwa pemilu sekarang ini kok berlangsung jauh dari yang diharapkan. Kecurangan amat sangat di depan mata," kata Muzani di Kertanegara.

 

Para relawan dan tokoh yang hadir dalam pertemuan itu mengaku terus mengumpulkan dan mencatat semua bentuk dugaan kecurangan dalam pemilu saat ini. Serta mengamankan formulir C1.

 

Respon Prabowo dalam pertemuan itu mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat dijunjung tinggi dalam negara demokrasi. Dan rakyat telah menyampaikan kedaulatannya pada Rabu 17 April kemarin.

 

"Karena itu kita harus selamatkan kedaulatan rakyat itu, jangan sampai dirobek-robek atau diinjak-injak. Ini bagian dari upaya menyelamatkan masa depan bangsa negara. Tapi semua proses itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tentu saja yang damai," tegasnya.

 

Terpantau, Prabowo meninggalkan kediaman Kertanegara sejak pukul 22.30 WIB. Para tokoh seperti Neno Warisman, Maher Algadri, Eggy Sujana, Gus Nur, Amien Rais dan Adhayksa Dault juga meninggalkan kediaman Prabowo, diikuti para ulama dan habaib. Muzani tak menyebutkan rinci siapa saja tokoh agama yang datang.

 

"Kiai-kiai kebanyakan, gue gatau namanya. Pokoknya pakai sorban pake peci," tandasnya.

 

 

 

FADLI ZON USUL PEMBENTUKAN PANSUS KECURANGAN

 

Langkah serius dipacu kubu Capres 02. Usulan pembentukan pansus kecurangan Pemilu 2019 digulir Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Ia menilai, kecurangan pada pemilu ini sangatlah terstruktur, sistematik, masif, dan brutal (TSMB).

 

"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui, akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur, dan brutal. Mulai pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).

 

Fadli akan segera menyampaikan usulan pembentukan pansus ke fraksi-fraksi di DPR. Dia ingin DPR mengevaluasi seluruh pelaksanaan pemilu serentak ini.

 

"Kan ada mekanismenya, asal ada usulan kemudian dibawa ke rapur nanti kita lihat saja. Kalau dari DPR kalau ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini," tuturnya.

 

"Saya termasuk yang percaya kalau ini adalah pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan jauh lebih buruk ketimbang pemilu tahun ‘55," imbuh Fadli.

 

Waketum Gerindra itu juga mendukung jika ada usulan pembentukan tim pencari fakta kecurangan di masyarakat, mengingat persoalan kecurangan di Pemilu 2019 merupakan masalah seluruh bangsa.

 

"Saya kira perlu (adanya tim pencari fakta kecurangan). Ini bukan persoalan parpol, bukan persoalan pemerintah. Ini persoalan seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

 

"Kita mempunyai penyelenggara pemilu yang tidak bisa menjamin suara dengan baik. Saya selalu mencontohkan di negara lain itu relatif aman. Tidak ada tuh yang mencari-cari C1. Tidak ada orang yang mengawal suara," sambung Fadli. 

 

 

 

GOLKAR DAN PPP KRITISI FADLI ZON

 

Reaksi kritis diperagakan Fraksi Golkar dan Fraksi PPP di DPR RI. Sikap kubu Capres 02 yang tak henti merayakan kemenangan namun menuding pemilu curang, dianggap aneh. Langkah Fadli Zon pun dipertanyakan.

 

Fraksi Golkar mengaku heran dengan Wakil Ketua DPR RI yang mengusulkan pembentukan pansus kecurangan Pemilu 2019. Golkar lalu mempertanyakan alasan Fadli Zon yang sudah kebelet ingin menyeret masalah pemilu ke ranah legislatif.

 

"Soal usulan pembentukan Pansus, sebaiknya menunggu masa persidangan berlangsung. Saat ini kan masih dalam masa reses. Pembentukan Pansus harus melalui proses yang benar dan proper sesuai UU MD3," jelas anggota Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, Rabu (24/4).

 

"Kok kebelet amat ingin menyeret masalah Pemilu ini ke dalam ranah kekuasaan legislatif?" sambung dia.

 

Menurut Ace untuk saat ini semua pihak harus membiarkan penyelenggara pemilu untuk bekerja secara independen. Ace meminta Fadli dan semua pihak untuk memberi kesempatan pada KPU dan Bawaslu.

 

"Sebaiknya, biarkan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu bekerja secara independen tanpa harus mengalami intervensi politik oleh DPR. Berikan kesempatan kepada KPU untuk menyelesaikan masa perhitungannya," tegasnya.

 

Politikus Golkar itu juga mengingatkan agar jika memang ada kecurangan maka harus diselesaikan secara hukum.

 

"Jika ada kecurangan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur UU, yaitu laporkan ke Bawaslu atau Gakumdu. Juga bisa melalui Mahkamah Konstitusi," ujar Ace.

 

Sementara, Fraksi PPP DPR RI juga mengaku heran dengan usulan Fadli Zon. "Lho untuk apa Fadli Zon usul bentuk Pansus Kecurangan Pemilu, bukankah dia termasuk yang sudah klaim Prabowo menang?" sindir Sekretaris Fraksi PPP, Arsul Sani, Rabu (24/4).

 

Ia mempertanyakan alasan Fadli mengusulkan pembentukan pansus tersebut. Dia pun menyarankan agar Waketum Partai Gerindra itu fokus pada kerjanya sebagai pimpinan DPR.

 

"Lha kalau sudah menang ngapain bentuk Pansus begituan segala. Ya mendingan sisa waktu DPR ini Fadli Zon tunjukkan kehebatannya sebagai pimpinan DPR untuk mendorong kerja-kerja legislasi DPR yang dinilai under performance dong," tuturnya.

 

 

 

TKN KLAIM PUNYA 25 RIBU LAPORAN DUGAAN KECURANGAN BPN

 

Kubu Capres 01 gerah dituding curang. Serangan itu dianggap fitnah. Kenakalan kubu Capres 02 pun siap dibeberkan ke publik.

 

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menegaskan bakal membeberkan sejumlah dugaan kecurangan kubu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. TKN mengklaim menerima 25 ribu aduan dari berbagai pihak terkait dugaan kecurangan kubu Prabowo.

 

Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan akan memilah jenis-jenis kecurangan tersebut untuk disampaikan ke masyarakat.

 

"Kami akan bantah kecurangan yang ditujukan ke kami. Dari 9 April pengaduan yang masuk ke posko hotline kami itu sekitar 25 ribu pengaduan. Ini kami siapkan klasifikasi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Yang jelas kami berupaya menyampaikan pengaduan dari masyarakat selama ini," beber Ade di posko pemenangan, Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4).

 

Kubu Prabowo dinilai selama ini telah membuat fitnah dengan menyatakan kubu Jokowi sebagai penyebab kecurangan.

 

"Selama ini mereka begitu masif mengatakan ke publik ada kecurangan dan korbannya 02 (Prabowo). Kami akan buktikan kecurangan itu justru dilakukan oleh mereka," tandasnya.

 

Salah satu dugaan kecurangan itu adalah klaim kemenangan kubu Prabowo sebesar 62 persen.

 

Namun, kata Ade, alih-alih merayakan kemenangan, sejumlah pihak di kubu calon nomor urut 02 itu justru meminta pemilu ulang.

 

"Logika saja kalau mereka klaim kemenangan 62 persen kenapa minta pemilu diulang. Kenapa khawatir kalau memang menang," katanya.

 

Diketahui, berbagai informasi sebelumnya beredar di media sosial terkait dugaan kecurangan yang terjadi sejak masa kampanye hingga penghitungan suara di TPS.

 

Baik kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama menuding dugaan kecurangan.

 

KPU sendiri telah membuka help desk atau pusat pengaduan bagi warga yang menemukan kejanggalan atau kesalahan selama proses penghitungan suara.

 

 

 

PERUBAHAN TEMA KUBU PRABOWO DITAKAR

 

Sikap Capres 02 mulai berubah. Direktur Eksekutif PT LSI (Lingkaran Survei Indonesia) Denny JA menilai, Prabowo Subianto mulai yakin bukan pemenang Pilpres 2019.

 

Ia menyorot perubahan tema besar dua hari terakhir dari kubu Prabowo. Dari tema mengklaim menang kini berubah menjadi Pemilu curang usai hasil quick count memenangkan 01 Jokowi - KH Maruf di angka 53-56%.

 

"Tema besar kubu Prabowo pun bergeser, dari klaim menang menjadi klaim pemilu curang. Apakah ini karena kubu Prabowo tak lagi yakin menang?" tulis Denny JA di akun twitternya @DennyJA_World, Rabu (24/4).

 

Tulisan ini diakhiri emotion tertawa. "Isu Pemilu Curang Pastilah tidak dimainkan oleh mereka yang yakin menang," tulis Denny JA.

 

Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Arya Sinulingga menilai BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sengaja memainkan isu pemilu curang. Sebab, berdasarkan hasil hitung cepat, selisih suara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga terpaut 9 persen.

 

Kubu Prabowo tidak bisa menggugat sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi karena setelah melihat quick count, selisih suara dua pasangan kandidat di atas 2 persen.

 

"Ini quick count kan bedanya 9 sampai 10 persen lah. Kalau dibawa ke MK mungkin enggak? Enggak bisa. Makanya satu-satunya cara supaya bisa masuk MK adalah dengan isu kecurangan TSM, terstruktur, sistematis, dan masif," ujar Arya di Posko Cemara, Jalan Cemara, Senin (22/4).

 

Isu soal pemilu curang menjadi satu-satunya harapan bagi BPN Prabowo-Sandiaga untuk bisa menang dalam Pilpres 2019.

 

 

BAWASLU: TAK MUDAH NYATAKAN PEMILU CURANG

 

Tidak mudah untuk mengatakan bahwa Pemilu 2019 berlangsung curang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Pendapat itu ditegaskan personil Bawaslu RI, Rahmat Bagja

 

Untuk menyatakan pemilu curang secara TSM harus dicek alat bukti dan komponen-komponennya.

 

"Kita lihatlah prosesnya. Kemudian alat buktinya apa untuk menyatakan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Itu banyak sekali komponennya. Kita harus melihat," terang Bagja di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

 

Jika ada pihak yang mengatakan bahwa pemilu curang, maka sebaiknya melaporkan dugaan kecuraangan tersebut kepada Bawaslu dan jajaran. Bawaslu pasti akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk.

 

Bagja juga membantah jika pihaknya selama ini tidak melakukan apa-apa atau diam terhadap berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 2019. Menurut dia, dugaan pelanggaran atau kecurangan bersifat nasional, maka Bawaslu RI pasti menindaklanjuti. Jika kasusnya di tingkat daerah, maka ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Bawaslu di tingkat daerah.

 

Bagja juga menegaskan, penyelenggara yang terbukti melakukan kecurangan, pasti akan dikenakan sanksi. Termasuk, kata dia, jajaran Bawalsu yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan.

 

Diketahui, ratusan orang melakukan unjuk rasa di Kantor Bawaslu dan DKPP, Jalan MH Thamrin 14, Menteng, Jakarta, Rabu pagi. Mereka meminta agar Bawaslu dan DKPP menyatakan Pemilu 2019 curang, bahkan curang secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalam aksi tersebut hadir tokoh 212 Ustaz Ansufri Idrus Sambo, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Ferry Juliantono, Marwan Batubara dan Ahmad Yani. (detik/merdeka/cnn)


Komentar