JOKOWI RESTUI PEMINDAHAN IBUKOTA KE LUAR JAWA


Jakarta, MS

Sederet persoalan ketat membekap Jakarta yang kian sesak. Wacana pemindahan ibukota negara yang pernah dihembuskan Sukarno pun kini mengkristal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan siap mengeksekusi rencana startegis itu.

 

Senin (29/4), Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas rencana pemindahan ibukota negara. Dalam pembahasan tersebut ia bicara soal jumlah penduduk yang tersebar di pulau-pulau besar Indonesia.

 

"Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai pulau Jawa," kata Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

 

Dari data yang diterima Presiden, jumlah penduduk di pulau Jawa mencapai angka 57 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia. Sementara di Sumatera ada 21 persen dan di Kalimantan 6 persen.

 

"Nah, ini (di Kalimantan, red) masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen. Papua, Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen, ada yang 6 persen dan 7 persen dan 3 persen," papar Jokowi.

 

Jokowi pun mengatakan dirinya lebih tertarik alternatif yang memindahkan ibukota di luar pulau Jawa. "Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," tegas Jokowi.

 

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan ada tiga alternatif untuk memindahkan ibukota negara ini. Pertama, harus mengubah peruntukan di wilayah sekitaran Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas.

 

"Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," tutur Bambang.

 

Alternatif kedua, lanjut Bambang, yakni memindahkan pusat pemerintahan di wilayah yang dekat dengan Jakarta. Hal ini dilakukan oleh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya di Putrajaya.

 

"Misalnya seputaran Jabodetabek, tentunya dengan ketersediaan lahan. Tetapi mungkin kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah metropolitan Jakarta," jelasnya.

 

Alternatif ketiga yakni memindahkan ibukota di luar pulau Jawa. Hal ini juga dilakukan oleh Brasil yang memindahkan pusat pemerintahnnya ke Brasilia yang dekat dengan kawasan Amazon.

 

"Alternatif ketiga yaitu memindahkan ibukota langsung ke luar Jawa, seperti contoh misalkan Brasil yang memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang dekat Amazon. Kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne. Demikian juga Astana di Kazakhstan karena ibukotanya ingin dipindah lebih dekat ke tengah dari negaranya. Dan juga Myanmar ke Naypyidaw," terang Bambang.    

 

 

 

BPN PRABOWO PERTANYAKAN ALASAN JOKOWI

 

Signal kuat pemindahan ibukota yang terpancar dari Presiden Jokowi, dipertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi diingatkan agar merencanakan agenda itu dengan matang.

 

"Saya kira beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dasar, landasan pikir. Kan ini soal planning. Jadi jangan nanti soal kita bangun kantor. (Pemindahan ibukota) jangan sampai kaya’ (bandara) Kertajati, diresmikan buru-buru tapi tidak berfungsi," kata Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan, Senin (29/4).

 

Realisasi pemindahan ibukota membutuhkan waktu. Dia memprediksi implementasi pemindahan ibukota baru dilakukan pada 15 tahun mendatang.

 

"Bangun pemerintahan pusat, ibukota negara, berkaitan dengan berbagai hal. Pertama, perencanaan bisa saja, tapi tidak boleh berpikir dalam waktu pendek. Ini pekerjaan paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa terwujud," jelasnya.

 

Ferry sendiri belum bisa menilai apakah pemindahan ibukota merupakan sebuah keharusan atau tidak. Menurutnya, masyarakat perlu diberi penjelasan mengenai rencana pemindahan itu.

 

"Makanya saya katakan, dasar pemindahan termasuk urgensi? Dan apa yang dicapai pemindahan itu?" ujar Ferry.

 

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang itu berharap rencana pemindahan ibukota direstui bukan karena perbedaan latar belakang politik Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 

"Saya kira, hindarilah sebuah pikiran kalau hanya karena Gubernur Anies (Baswedan), kurang-kurang sinkron," ucapnya.

 

 

 

BANJIR JADI ALASAN, ANIS BERI KOMENTAR

 

Sederet persoalan jadi alasan rencana pemindahan ibukota negara. Salah satu alasan yang mengharuskan pusat pemerintahan Indonesia harus pindah dari DKI Jakarta adalah banjir.

 

Alasan itu direspon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia mengatakan, semua masalah di Jakarta tetap harus diselesaikan.

 

"Tetap harus diselesaikan, begitu juga dengan penurunan tanah. Penurunan tanah itu tetap harus diselesaikan," katanya, Senin (29/4).

 

Anies menuturkan kesimpulan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi adalah meminta Bappenas mengkaji pemindahan ibukota. Dia menuturkan pembangunan Jakarta memprioritaskan percepatan dalam 10 tahun.

 

"Jadi kesimpulan Pak Presiden begini, kaji lebih jauh soal ibukota. Ditugaskan dengan Kementerian Bappenas dan ibukota. Kemudian yang kedua komitmen untuk pembangunan di Jakarta selama sepuluh tahun ke depan yang diputuskan," jelas Anies.

 

Anies menekankan perpindahan ibukota tidak akan langsung mengurangi kemacetan. Dia menjelaskan pemindahan ibukota tidak terlalu signifikan.

 

"Jadi kalau di catatan kita jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu. Jumlahnya kecil sekali. Kalaupun pemerintah pindah tidak kemudian mengurai masalah kemacetan," sebutnya.

 

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan, selain banjir, kemacetan juga menjadi faktor lainnya. Rugi akibat kemacetan yang terjadi di Indonesia sudah hampir ratusan triliun.

 

"Kerugian perekonomian dari kemacetan ini data tahun 2013 ini Rp 65 triliun per tahun dan sekarang angkanya mendekati Rp 100 triliun dengan semakin beratnya kemacetan di wilayah DKI Jakarta," tutur Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

 

Mengenai masalah banjir, Bambang menyebutkan DKI Jakarta harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tidak hanya yang berasal dari hulu.

 

“Selain masalah kemacetan, masalah yang harus kita perhatikan di Jakarta adalah masalah banjir. Tidak hanya banjir yang berasal dari hulu tapi juga akibat penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah,” sebutnya.

 

"50% wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat di bawah 10 tahunan. Idealnya kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan," jelas dia.

 

Penurunan permukaan air tanah di Utara Jakarta rata-ratanya 7,5 cm per tahun dan pada rentang 1987-2007 sudah mencapai 60 cm. Angka ini disebut akan terus meningkat mencapai 120 cm selama penggunaan air tanah masih banyak dilakukan.

 

Sedangkan air laut, kata Bambang kenaikannya rata-rata 4-6 cm per tahun karena perubahan iklim. "Ditambah lagi kualitas air sungai tidak hanya di Jakarta tapi khusus di Jakarta 96% sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk," kata dia.

 

 

 

PDIP DUKUNG KEBIJAKAN STRATEGIS JOKOWI

 

Wacana Presiden Jokowi yang mematangkan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta, menuai dukungan penuh PDI Perjuangan. Langkah tersebut dinilai sebagai kebijakan strategis Jokowi.

 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatkaan, apa yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dengan menggelar Rapat Kabinet Terbatas membahas rencana ibukota yang baru sangat menarik. Namanya rencana, implementasinya tentu memerhatikan banyak aspek.

 

"Salah satunya adalah posisi geopolitik Indonesia yang begitu strategis dan menjadi titik temu, bahkan persenyawaan peradaban antar bangsa di seluruh penjuru dunia," ucap Hasto dalam keterangannya, Senin (29/4).

 

Dia menuturkan, kebutuhan pemindahan ibukota tersebut juga mempertimbangkan arah masa depan Indonesia. Dimana pada tahun 2030 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia.

 

"Jakarta tentu saja tetap berperan sentral dan strategis, apalagi sebagai pusat kekuatan perekonomian Indonesia," ungkap Hasto.

PDIP sendiri akan memberikan kontribusi terhadap kebijakan strategis tersebut. Dijelaskan, tahun 1957 Bung Karno telah meletakkan master plan dengan menjadikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai Ibukota Negara Indonesia. Gagasan ini tentunya diintegrasikan dengan komitmen menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

 

"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan akan memberikan kajian khusus secara geopolitik, kebudayaan, sosiologis, serta tata ruang yang menggambarkan hebatnya Ibukota Indonesia yang baru tersebut yang menampilkan seluruh watak, jati diri, dan sejarah panjang Indonesia Raya kita," jelas Hasto.

 

Dia menuturkan, Jokowi bergerak cepat dan memulai langkah strategis Indonesia Maju.

 

"Mari berpacu ke depan. Rakyat sudah menentukan Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin sebagai pemenang pemilu. Saatnya berpikir dan berpandangan maju," pungkasnya.

 

Diketahui, wacana pemindahan ibukota dari Kota Jakarta ke kota lain yang ada di Indonesia kembali diperbincangkan. Mimpi Soekarno yang tak pernah terwujud ini, mulai mencuat lagi saat pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.

 

Saat memberikan pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4), Jokowi mengaku optimistis pemindahan ibukota terwujud bila dipersiapkan dengan matang.

 

"Saya meyakini Insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," tandas Jokowi. (detik/merdeka)

 


Komentar