Sopir Angkut Diproteksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan


Manado, MS

 

Angin segar berhembus untuk para sopir angkutan umum di Bumi Nyiur Melambai. Profesi mereka kini bakal mendapat perlindungan.  Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan menjadi ‘antibodi’ terhadap aktivitas mereka sebagai pekerja. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah (Disnakertransda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ir Erny Tumundo mengatakan, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui instansinya akan mengikutsertakan para pekerja sektor informal bukan penerima upah. Khususnya para sopir angkutan dalam program jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaannya pun ditanggung Pemprov Sulut.

“Tahun ini pekerja informal bukan penerima upah sebanyak 10 ribu akan kita jaminkan melalui program BPJS, khususnya para sopir angkutan umum di sektor transportasi. Kita sudah menargetkan kepesertaan mereka di program BPJS dan itu akan dicover oleh Pemprov Sulut,” tandas Tumundo, belum lama ini.

Menurutnya, pekerja informal khusus bagi pekerja bukan penerima upah, baru diinisiasi Gubernur Olly tanggal 29 April 2019. Gubernur bertekad melindungi seluruh pekerja informal bukan penerima upah dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tumundo menambahkan, tenaga kerja pada sektor ini juga menurut Gubernur, memiliki resiko kerja tinggi. Terutama bagi para sopir-sopir angkot dan juga sopir angkutan umum antar provinsi.

Upaya melindungi para sopir angkot ini, kata Tumundo, ikut melibatkan asosiasi angkutan umum untuk mencapai target yang sudah ditentukan Pemprov Sulut. Sementara, sumber pembiayaan untuk para sopir angkutan umum ini, akan menggunakan dua pilihan. Entah dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan ataupun APBD Perubahan tahun 2019.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertekad melindungi seluruh rakyat yang ada dan tentunya, hal ini akan dilakukan secara bertahap, dan diharapkan Pemerintah yang ada di Kabupaten Kota dapat berperan serta,” jelasnya. (sonny dinar)


Komentar