KOALISI PRABOWO-SANDI ‘TERBELAH’


Jakarta, MS

Benteng pertahanan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) melemah. Sinyal keretakan di tubuh Koalisi Indonesia Adil Makmur kian mengencang. Itu menyusul manuver politik dua tokoh sentral koalisi 02 yang bertemu dengan petahana Joko Widodo (Jokowi).

Adalah Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (2/5). AHY ‘ikut’ jejak Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Rabu (24/4), Ketua MPR juga bertemu Presiden Jokowi usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara Jakarta. Pertemuan dua pimpinan partai koalisi pro-Prabowo-Sandi ini langsung menggemparkan jagad politik tanah air. Kontroversi perihal posisi PD dan PAN di tubuh Koalisi Indonesia Adil Makmur mengemuka.

Teranyar, koalisi ini pun dibuat gerah. Sikap mengejutkan dibuat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Penggagas tagar 2019GantiPresiden, resmi ‘mengharamkan’ gerakan yang ia bangun bersama sejumlah tokoh. Mardani tidak mau lagi menyuarakan 2019 ganti presiden. Anomali sikap Mardani ini berbalik 180 derajat. Pasalnya, Mardani begitu getol menyuarakan pergantian kepemimpinan nasional. Dia beralasan kini sudah bukan lagi masa kampanye Pilpres 2019. Mardani bahkan menegaskan gerakan 2019GantiPresiden sudah tutup buku.

Deretan fakta itu dianggap ‘lampu merah’ bagi koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Apalagi, situasi ini terjadi masih dalam masa menunggu hasil proses rekapitulasi suara pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gerak evaluasi di tubuh koalisi Koalisi Indonesia Adil Makmur terendus.

Misalnya, Partai Amanat Nasional (PAN). Partai berlambang matahari terbit ini membuka opsi untuk keluar dari koalisi pendukung pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengaku pembahasan arah koalisi akan dilakukan mengingat pemilu telah usai. "Yang jelas kita akan melihat posisi kita lagi ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kami lihat nanti ke depannya gimana," terang Bara di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/4).

Menurut dia, partainya akan menentukan arah dukungan pasca Pemilu 2019. Hal ini, ia katakan terkait dengan pertemuan Ketum Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi. Dia menilai pertemuan tersebut menunjukan sikap negarawan pada Zulkifli. "Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan. Ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat," ungkap anggota DPR-RI Dapil Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Di pihak lain, aroma ketegangan PD dan Prabowo disinyalir kian menusuk. Itu menyusul cuitan politisi PD Andi Arief tentang ‘setan gundul’ yang muncul di tengah perjalanan perjuangan Koalisi Indonesia Adil Makmur. Andi mengatakan ‘setan gundul’ itu memberikan masukan kepada Prabowo yang menurut dia sesat. Andi mengatakan PD hanya ingin melanjutkan koalisi dengan partai-partai politik pengusung Prabowo-Sandi, yakni Gerindra, PAN, PKS, dan Berkarya serta rakyat, bukan ‘setan gundul’. Jika si ‘setan gundul’ masih hadir, Andi mengancam Demokrat bakal memilih jalan sendiri.

Andi Arief juga menyebut Prabowo memposisikan dirinya sebagai subordinat si setan gundul. Jika hal tersebut terus berlangsung, Andi mengatakan Demokrat akan memilih jalan sendiri.

Ketua Divisi Hukum dan Advokasi PD Ferdinand Hutahaean mengaku, hal itu hanya sebagai julukan, bukan penentu sikap politik PD. "Terkait dengan setan gundul, itu hanya julukan kepada pihak yang menyesatkan informasi kepada Pak Prabowo. Yang setan memang suka menyesatkan, bukan secara harafiah maknanya seperti itu. Terkait sikap politik PD pascapemilu, ini kan hasilnya belum tahu," ujar politikus Demokrat Ferdinand di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Soal ini, Ferdinand belum mau berandai-andai. Ferdinand mengatakan, jika Prabowo-Sandi menang, Demokrat memiliki kewajiban mengawal pemerintahan. Sebaliknya, jika Jokowi yang menang, koalisi Demokrat dengan Prabowo-Sandi akan berakhir. "Kemungkinan Pak Prabowo menang, Pak Jokowi menang. Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, kerja sama koalisi berakhir karena pilpres berakhir," ujar Ferdinand.

Ia mengaku pihaknya bisa berada dalam maupun di luar pemerintahan. Hal ini bergantung pada pertimbangan Majelis Tinggi PD dan ajakan Jokowi. Menurutnya, sikap Demokrat ini akan ditentukan setelah tahapan pemilu selesai. "Jadi Partai Demokrat setelah itu berdaulat dan nanti menentukan sikap politiknya, apakah berada di luar pemerintahan atau berada di dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan tidak bisa jadi sikap politik Partai Demokrat, kalau Jokowi mengajak, kita pertimbangkan dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin SBY," tutur Ferdinand.

"Kalau tidak mengajak, nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan. Jadi sikap Partai Demokrat ditentukan setelah ada penetapan resmi dari KPU," sambungnnya.

Cerita lain di Bintang Mercy, setelah AHY bertemu dengan Jokowi, Prabowo dikabarkan batal menjenguk Ibu AHY, Ani Yudhoyono, yang dirawat di National University Hospital (NUH). Sekjen PD, Rachland Nashidik menduga, Prabowo tak jadi menjenguk Ani karena ngambek.

Rachland mengaitkan pertemuan AHY dengan Jokowi. Dia mengutarakan penilaiannya sembari menegaskan Demokrat tak akan meninggalkan Koalisi Indonesia Adil Makmur, koalisi pendukung Prabowo. Rachland meminta Prabowo tak berburuk sangka terhadap pertemuan AHY-Jokowi.

"Lucu juga. Bilang Demokrat tak diinginkan, tapi marah-marah saat Demokrat dinilai tak memenuhi keinginannya. Katanya pro politik akal sehat? Ayo dong jangan ngambekan," tulis Rachland di akun Twitter-nya, Sabtu (4/5).

Meski begitu, kubu Prabowo telah menampik kabar tersebut. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, membantah anggapan bahwa Prabowo tak jadi menjenguk Ani Yudhoyono karena ngambek, melainkan lantaran padatnya jadwal silaturahmi ke beberapa daerah di Sumatera.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra pun mengingatkan PD soal etika. Andre meminta PD berkomunikasi dengan koalisi saat ini, yaitu Koalisi Indonesia Adil Makmur. Dia juga mengungkapkan itu dengan mencontohkan suatu peribahasa.  "Kalau ada yang ingin pindah (koalisi) itu hak mereka. Tapi dalam etika politik tentu harus ada komunikasi terdahulu kepada koalisi. Sesuai dengan peribahasa, ‘Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung’. Kita memulai dengan baik-baik tentu mengakhiri dengan baik-baik pula," ucap Andre kepada wartawan, Minggu (5/5).

KEJUTAN MARDANI, TKN-BPN SALING SERANG

Polemik terus menghampiri koalisi pendukung Pro-Prabowo-Sandi. Setelah ‘digoyang’ manuver mengejutkan top PD dan PAN, kini Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, buat kejutan. Ia mengharamkan tagar 2019 ganti Presiden yang dia rancang. Diketahui, tagar 2019 ganti Presiden menjadi salah satu ‘amunisi’ yang melekat dengan pendukung 02.

Pernyataan Mardani ini langsung memicu ‘genjatan’ pernyataan.Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saling serang. TKN memuji sikap Mardani, BPN menuding ada upaya adu domba.

Pernyataan Mardani itu disambut kubu Jokowi. Mardani dianggap menunjukkan sikap negarawan. "Itulah sikap politik yang benar. Pak Mardani telah menunjukkan kenegarawanannya dalam menyikapi pilihan politik rakyat yang telah menentukan pilihannya pada 17 April 2019," ujar jubir TKN Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi pada Sabtu (4/5).

Sementara itu, Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni, menganggap pernyataan Mardani sebagai ungkapan penyesalan karena sudah menyerang capres nomor urut 01. Dia menilai ada upaya dari Mardani mendapat kompensasi politik. "Mungkin karena PKS ingin mendekat. Bagian dari penyesalan Mardani dan ingin mendapatkan kompensasi politik. Penyesalan menyerang Pak Jokowi, membuat hashtag yang memecah-belah," imbuh pria yang akrab disapa Toni itu, Minggu (5/5) malam.

Dia menambahkan, diharamkannya tagar 2019 ganti presiden merupakan ‘realisme politik Mardani’. Sebab, kata Toni, capres yang didukung Mardani, yakni Prabowo Subianto, untuk sementara ini kalah berdasarkan Situng KPU. "Dia tahu yang dia dukung kalah, nggak mau meneruskan kekalahan," ujar Toni.

Sementara itu, BPN Prabowo-Sandi membela Mardani. "Jadi saya ingin tegaskan, nggak ada pernyataan Mardani soal yang seperti disampaikan Raja Juli, tidak benar dan tidak ada semuanya, yang dilakukan Raja Juli itu pelintiran, dan PKS sampai saat ini masih solid bersama koalisi Indonesia Adil dan Makmur," kata jubir BPN, Andre Rosiade kepada wartawan, Senin (6/5).

Andre pun mengingatkan agar Sekjen PSI yang akrab disapa Toni itu untuk berhenti membuat pernyataan itu. Sebab, Andre menilai pernyataan Toni adalah fitnah.

Diketahui, ‘Haram’ tagar 2019 ganti presiden diucapkan Mardani pada Jumat (3/5) di kompleks DPR, Jakarta. Pada saat itu, dia menegaskan seruan ganti presiden sudah tutup buku lantaran masa kampanye telah usai.  Mardani meyakini siapa pun pemenang dalam kontestasi Pilpres 2019 merupakan suara rakyat.

Diketahui, Tagar 2019GantiPresiden digagas Mardani pada Maret 2018 dengan tidak menyebut dukungan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres tertentu saat itu. Pada 6 Mei 2018, relawan 2019GantiPresiden dideklarasikan di Jakarta. Deklarasi relawan 2019GantiPresiden tak hanya membagikan buku pedoman atau buku manual ke para relawan. Namun, mereka juga membacakan aspirasi yang menyatakan siap mengawal jalannya Pemilu 2019 agar lancar dan tertib.

HORMATI SIKAP AHY, PKS PASANG BADAN

PKS enggan mengomentari pertemuan Presiden Jokowi dan Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut PKS, tiap partai memiliki hak membangun komunikasi politik dengan siapa pun.

"Kami menghormati pilihan politik dari siapa pun," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

Ia lalu berbicara soal manuver politik. Menurut Hidayat, rakyat akan mencatat manuver politik yang dilakukan AHY. "Itu adalah hak masing-masing parpol. Rakyat akan mencatat manuver ini apa maknanya," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Hidayat menegaskan PKS setia di Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia menyebut PKS saat ini tengah mengawal suara Pemilu 2019. "PKS tetap bersama Prabowo. Kami akan tetap konsolidasi dengan koalisi Pak Prabowo secara bertanggung jawab, mengawal seluruh perolehan suara agar mendapat hasil terbaik yang kami harapkan, yaitu 2019 Prabowo dan Sandiaga jadi presiden dan wapres," tegas Hidayat.

Pertemuan Jokowi dan AHY itu dilangsungkan di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka, Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/5). Pertemuan Jokowi dengan putra SBY itu berlangsung empat mata.  Seusai pertemuan, AHY seolah melempar sinyal kuat terkait sikap politik Demokrat. AHY mengaku terhormat diundang oleh Presiden Jokowi. "Saya menyampaikan salam hormat dari Pak SBY dan Bu Ani dan tentunya saya juga senang tentunya merasa terhormat sebagai warga negara mendapat kesempatan diundang presiden dan bertatap muka langsung," ungkap AHY.

Pertemuan itu sempat memicu spekulasi politik terkait bergabungnya PD ke gerbong koalisi pemerintah. BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan, koalisi tetap solid meskipun kubu Jokowi disebut berusaha memecah belah.

AHY: KITA HARUS JADI BAGIAN BESAR WUJUDKAN RI SEMAKIN BAIK

Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono menemui petahana Presiden Jokowi. AHY berbicara soal menjadi bagian besar untuk mewujudkan Indonesia yang semakin baik lagi.

"Alhamdulillah sore ini saya bisa silaturahim, sudah lama tidak silaturahim. Tadi juga jadi suatu yang baik untuk silaturahim setelah kesibukan beliau dan kami juga di lapangan selama 8 bulan terakhir ini," ujar AHY usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (2/5) lalu.

AHY mengaku ingin memberi masukan-masukan untuk bangsa dan negara. Menurutnya, tukar pikiran harus terus dilakukan antar para tokoh. "Yang jelas semangatnya adalah kita ingin melihat Indonesia ke depan semakin baik. Kita juga harus terus menyumbangkan pemikiran dan gagasan karena tentunya sebagai semangat dari demokrasi dan keinginan mewujudkan Indonesia semakin baik ke depan," ucap AHY.

"Kita harus terus melakukan tukar pikiran dan saling memberikan masukan-masukan yang baik, yang positif," imbuhnya.

Meski begitu AHY tidak menyebut masukan apa yang disampaikannya. Namun, putra SBY itu ingin ikut bagian menjadikan Indonesia semakin lebih baik ke depan. "Ini adalah sebagai silaturahim yang kami jalankan setiap saat, Insyaalllah. Sebelumnya kan silaturahmi harus dilakukan, komunikasi itu tidak harus selalu bicara komunikasi politik pragmatis tapi juga ada hal-hal besar lainnya," sebut AHY.

"Kita juga selalu harus bisa membangun semangat untuk menjadi bagian besar mewujudkan Indonesia yang semakin baik ke depan," tambah dia.

Sementara, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atas pertemuan sore tadi. Dia berbicara tentang makna pertemuan tersebut. Jokowi mengunggah foto pertemuan dengan AHY di Instagram, Kamis (2/5). AHY dan Jokowi sama-sama tersenyum di foto tersebut. "Menerima kedatangan tokoh dan politisi muda, Agus Harimurti Yudhoyono, di Istana Merdeka, sore ini," tulis Jokowi.

Bagi Jokowi, pertemuan dengan AHY itu adalah sebuah bentuk silaturahmi. Dia juga berbicara tentang niat bersama-sama memajukan negara.  "Pertemuan saya dan Mas AHY ini adalah silaturahmi yang baik, berpayung semangat kebangsaan untuk senantiasa bersama-sama memajukan Indonesia," ungkapnya.

"Terima kasih, Mas AHY," sambung Jokowi.(dtc/mdk/cnn)


Komentar