Hasil perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) membuat 4 partai politik (parpol) mengantongi jatah pimpinan dewan. Sejumlah figur pun mulai digadang-gadang mengisi posisi strategis ini.

4 partai yang dipastikan mengisi pimpinan dewan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat. Parpol-parpol ini mendapat suara  rakyat paling banyak dalam pemilu kali ini. Publik pun mulai berspekulasi siapa saja sosok mumpuni untuk bisa duduk pada posisi tersebut.

PDIP mendapat posisi ketua dewan di Gedung Cengkih. Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, masih berpeluang besar untuk merebut jabatan ini. Pengalaman sebelumnya menjadi ketua dewan menggantikan Steven Kandouw jadi modal kuat. Apalagi dirinya menjabat Bendahara dalam struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulut.

Bersaing dengannya ada Richard Sualang. Politisi PDIP yang naik daun dari DPRD Kota Manado ke DPRD Sulut, juga ikut dihembuskan. Ia punya potensi karena berpengalaman di pimpinan dewan  kota. Grafik politik yang sangat baik membuatnya juga punya kans di kursi pimpinan dewan. Dua figur dari Kota Manado ini dinilai layak menahkodai Dewan Sulut.

"Dua figur dari Dapil (daerah pemilihan) Kota Manado ini dinilai mempunyai peluang kuat bersaing di kursi pimpinan dewan," ujar Paulus Egeten, warga Kota Manado.

Di tubuh Partai Golkar mencuat Winsulangi Salindeho. Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe ini dinilai mampu menunggangi kursi pimpinan dewan. Pengalamannya sebagai politisi Golkar senior dianggap bisa diandalkan. "Apalagi  Winsulangi saat ini menduduki penasehat di Partai Golkar Sulut," pungkasnya.

Kemudian Partai Nasdem, sosok Victor Mailangkay dipandang sebagai figur yang tak bisa dibendung menduduki pimpinan dewan. Track record dirinya dianggap bisa  mengemban posisi ini karena beberapa kali menjadi legislator dengan jabatan strategis.

"Kalau di Nasdem belum ada yang mampu melengserkan Victor Mailangkay karena dia politisi senior pula dan punya jabatan di struktur Dewan Pimpinan Wilayah Sulut sebagai Sekretaris," kuncinya.

Di Partai Demokrat nama Netty Pantouw mencuat. Mendapat kepercayaan 3 periode di DPRD Sulut membuat dia menjadi sosok yang pantas memimpin di gedung wakil rakyat Sulut. Pertimbangan senioritas dan konsisten melaksanakan ketentuan partai, NAP dinilai paling layak menduduki satu kursi pimpinan dewan sebagai utusan Partai Demokrat. "Netty A Pantouw sangat layak, dan diyakini dapat menjadi pioner partai Demokrat untuk menjembatani aspirasi rakyat," tegas Taufik Tumbelaka, pengamat politik Sulut.

Sekretaris DPD PDIP Sulut, Franky Wongkar menyampaikan, dalam penentuan pimpinan dewan partainya punya aturan dan mekanisme. Mereka harus mengikuti ‘fit and proper test’ terlebih dahulu.

"Yang dipanggil itu kepengurusan partai atau struktur partai. Siapa saja mereka itu nanti dibahas di DPD. Nanti di DPD ada catatan khusus untuk dibahas di tingkat DPD. (Saat ini) Belum ada nama-namanya," jelas Wakil Bupati Minahasa Selatan ini.

Senada diungkap Ketua Badan Pemilihan Umum (Bapillu) DPD PDIP Sulut, Lucky Senduk. Menurutnya, penentuan ketua dewan bukanlah suara terbanyak.  "Tidak ada suara terbanyak. Dari dulu kita PDIP sudah ada melalui keputusan partai. Baik tentang pimpinan dewan, AKD (alat kelengkapan dewan), gubernur dan wakil gubernur. Biar suaranya kecil bisa (pimpinan dewan, red)," tuturnya.

Sementara, Felly Runtuwene Bendahara DPW Partai Nasdem Sulut mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pimpinan dewan. "Pimpinan Dewan itu ditentukan dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat). DPW tidak mengatur itu, tidak menentukan siapa yang jadi pimpinan. DPW tidak ada kewenangan, kita hanya rekomendasi beberapa nama nanti DPP yang menentukan siapa yang akan jadi pimpinan dewan," ungkapnya. (arfin tompodung)