Pembangunan Gardu Induk GIS Disorot


Manado, MS

Pembangunan Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) oleh Unit Induk Proyek (UIP) Sulawesi Bagian Utara (Sulbagut), disoal. Proyek yang terletak di Kelurahan Sario atau di sekitar Kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Manado ini, disinyalir bermasalah.

Selain berlokasi di sekitar daerah aliran sungai, pengerjaan gardu induk yang diketahui akan difungsikan sebagai sistem penghubung dan pemutus jaringan listrik yang dikemas dengan menggunakan gas ini, diduga belum lengkap izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

Terpantau, letak pembangunan sangat berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, pengerjaan yang sementara dikebut itu ditengarai tidak mengakomodir tenaga kerja lokal. Begitu juga dengan indikasi pencemaran lingkungan jika beroperasi. Itu dikarenakan pemanfaatan pengoperasian alat di gardu induk GIS ini ke depan, akan menggunakan bahan bakar.

Menurut aktifis lingkungan Moudy Gerungan, setiap pembangunan di daerah bantaran sungai harus mengikuti ketentuan. Misalnya, batasan sempadan dan sungai. Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 28 Tahun 2015.

“Jika di seputaran 30 meter dari sungai. Jadi, ada indikasi melanggar aturan jika tidak mematuhi,” tandas Moudy, belum lama.

“Tentu saja, hal ini membutuhkan transparansi dari pihak pelaksana maupun penanggung jawab. Contohnya lagi terkait izin. Misalnya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau izin-izin prinsip lainnya,” sambung Direktur Program Badan Teritorial Telapak Sulawesi Bagian Utara itu.

Terkait pemanfaatan tenaga kerja, pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), didorong untuk melakukan pemantauan di lapangan. “Itu, ada persentasenya untuk tenaga kerja lokal. Pasti pihak Disnaker mengetahui, karena ketika mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 harus melaporkan ke dinas. Itu pun harus ada peraturannya,” ungkap dia.

Dia pun menambahkan terkait identitas proyek. “Jangan sampai tidak dipublikasikan. Misalnya, kontrak batas waktu pekerjaan, anggaran dan lain-lain. Sekarang harus transparan. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi permainan di dalamnya,” lugas Moudy.(yaziin solichin)

 


Komentar