‘Surat Sakti’ Berhasil Revisi Pasal 10, Gaji 13/14 Tak Perlu Perda


Ratahan, MS

‘Surat sakti’ Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) cukup ampuh merevisi landasan hukum penyaluran gaji 13/14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara, melalui peraturan daerah. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2019 oleh Presiden RI Joko Widodo, jadi penyebab. Kini, penyalurannya dapat dilakukan tepat waktu karena hanya membutuhkan legitimasi pihak eksekutif saja atau tak perlu melalui pembahasan panjang bersama pihak legislatif.

Kini para ASN maupun para pejabat negara, para pensiunan hingga Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tak perlu lagi menunggu lama menikmati ‘dana tambahan’ tersebut dikarenakan penyalurannya didasarkan atas peraturan kepala daerah (perkada) atau sering disebut peraturan bupati (perbub) untuk tingkatan kabupaten.

Informasi dihimpun, PP 35/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketigabelas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, sudah ditetapkan sejak tanggal 6 Mei silam oleh Presiden RI Joko Widodo.

Revisi pada Pasal 10 PP/35 tersebut diubah hingga berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan perkada.

"Kalau sudah seperti ini, tentu kita akan mengikuti aturan yang berlaku. Dan itu tak masalah dalam membuat Perbup, sebab pembuatannya hanya ditingkat eksekutif," ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah Mecky Tumimomor melalui Kepala Bidang Anggaran, Yoldy Winerungan, kemarin.

Dia mengatakan, prosesnya takkan memakan waktu yang lama dibandingkan jika harus membuat perda. "Sebab kalau perda memang harus diakui akan memakan waktu yang cukup lama terkait kajian-kajian termasuk naskah akademisnya," tukas Yoldy.

Sementara, penyaluran gaji 13/14 untuk para ASN di Mitra menurutnya, akan segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam pembuatan perbup. "Yang pasti sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah terealisasi. Dan tentu kita mengikuti proses mekanisme pembuatan perbup dan tak perlu melibatkan legislatif didalamnya," pungkas Yoldy.

Sebelumnya, PP 35/2019 pada Pasal 10 ayat 2 menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan perda.

Hal ini turut memicu respon pihak Kemendagri dengan melayangkan surat permohonan revisi PP 35-36/2019 mengenai gaji 13/14, untuk dapat mempertimbangkan serta merevisi Pasal 10 ayat 2, karena dinilai penyalurannya takkan tepat waktu alias terlambat. (recky korompis)


Komentar