Manado, MS

Peranan dan kontribusi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulawesi Utara (Sulut) semakin dibutuhkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam memberdayakan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Olly Dondokambey saat rapat koordinasi TP PKK Sulut di Manado, Rabu (15/5) yang dihadiri Ketua TP PKK Sulut, Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Sekdaprov Edwin Silangen, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Royke Mewoh dan pengurus TP PKK Kabupaten/Kota se-Sulut termasuk TP PKK Kabupaten Sitaro yang dipimpin oleh Ny Diane Palandung-Kamu SE.

"Tidak dapat dipungkiri setiap progres yang dicapai merupakan akumulasi dari sumbangsih positif segenap komponen pembangunan termasuk di dalamnya TP PKK yang sampai dengan saat ini, masih tetap konsisten tampil sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat,” kata Gubernur Olly.

Ia menambahkan, berbagai program konstruktif dari pemerintah daerah, dapat menjadi perhatian bagi TP-PKK provinsi dan kabupaten/kota lewat program-program kerja kedepan.

Pasalnya, sesuai program Presiden RI Joko Widodo, mulai 2019 ini pembangunan diarahkan untuk mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia.

Disamping itu, Olly juga memuji peran PKK di sektor perkonomian dengan menjaga tingkat inflasi.

Peran serta PKK bisa terasa langsung dalam ekonomi Sulut. Salah satunya bisa menjaga inflasi dengan menjaga kestabilan harga-harga kebutuhan pokok. "Kita harus jaga juga sumber daya manusia dimulai dari keluarga masing-masing dengan belajar mendisiplinkan diri. Saya kira segala sesuatu akan berjalan baik,” ungkap Olly.

Ia pun mengapresiasi pelaksanaan Rakor sebagai langkah yang sangat strategis guna pengembangan kapasitas kerja dan organisasi kedepan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Sitaro Ny Diane Palandung-Kamu SE menerangkan tujuan dilaksanakannya Rakor TP PKK tersebut.

Tujuan dilaksanakannnya Rakor ini sebagai laporan penyampaian hasil Rakor PKK Nasional tahun 2019 di Jakarta yang diikuti seluruh Ketua TP PKK Provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia dan Rakon TP PKK Pusat tahun 2019 di Jakarta pada bulan Maret,” kata Ibu Dian.

Lanjut, kata istri tercinta Wakil Bupati Drs John Palandung MSi ini, dalam kegiatan Rakor dan Rakon TP PKK Pusat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi pokok pembahasan.

Diantaranya, potensi TP PKK dan kader PKK yang tersebar luas di nusantara harus didayagunakan, pencegahan stunting dijadikan sebagai program prioritas TP PKK yang melibatkan seluruh Pokja dan sekretariat dan perlunya peningkatan kapasitas SDM TP PKK dalam penyusunan program dan penganggaran melalui pelatihan dan modul terbaru.

"Pengelolaan sampah perlu menjadi gerakan nasional TP PKK dan harus didukung oleh dinas-dinas terkait serta Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK merupakan pilar manajemen kelembagaan PKK dan manajemen program PKK," kata Ibu Dian.(haman)