Airmadidi, MS

Untuk yang kesekian kalinya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) melakukan rolling pejabat, dan untuk kesekian kalinya juga Pejabat yang dilantik masih ada yang tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Apalagi saat ini, tercatat di Sulut bahkan Indonesia, Pemkab Minut paling banyak mengoleksi pejabat eselon II yang statusnya pelaksana tugas (Plt).

Hal ini mengundang kritikan aktifis Minut William Simon Luntungan.

Menurutnya, sah sah saja jika Bupati melakukan penyegaran kabinet tetapi tentunya harus melalui kajian Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) supaya jabatan yang akan diisi mampu diemban oleh pejabat yang bersangkutan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. “Ini hal penting supaya pejabat yang bersangkutan memang sudah tahu kerja bukan baru ingin belajar. Kalau baru mulai dari nol, pas pejabat sudah tahu kerja habis itu dirolling lagi,” sorot Luntungan, kepada media ini Selasa (21/5) kemarin.

Aktifis ini juga mengkritik keras kinerja wakil rakyat yang terkesan masa bodoh dengan hal ini. Menurut Luntungan, seharusnya legislator menjalankan fungsi pengawasan bukan cuma sibuk tugas luar. Coba kurangi tugas luar, benahi dulu itu di dalam tubuh Pemkab, kalau perlu panggil hearing Baperjakat yang rajin rolling pejabat. “Bagaimana program mau jalan kalau belum apa-apa sudah diganti, mau tunggu Minut dapat rekor MURI karena paling banyak pejabat Plt baru mau hearing terhadap eksekutif. Wakil Rakyat jangan jadi macan ompong cuma karena kepentingan pribadi,” sembur Luntungan.

Sementara itu, Kaban Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Minut Styvi Watupongoh SIP mengatakan, dalam roling eselon II memang semuanya menjadi Plt, tapi tidak ada yang dinonjobkan. “Tidak ada yang dinonjobkan untuk eselon II, karena mereka hanya menerima SK sebagai Plt," tukas Watupongoh.(risky adrian)