Manado, MS

Eksistensi hutan lindung di Bumi Nyiur Melambai terancam. Merebaknya aktivitas galian C jadi penyebab. Teranyar, ancaman ini memantik perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Eksekutif didorong pertimbangkan kembali izin sejumlah aktivitas galian C.

Beberapa lokasi yang mempunyai kegiatan pertambangan batu dinilai bermasalah. Alasannya, di tempat-tempat itu sangat dekat dengan kawasan hutan lindung. Utamanya yang berada di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.

“Pertambangan galian C di Kakaskasen, Kasuang, Tinoor dan Warembungan Sampai kalasey, mohon dikaji kembali perizinannya karena lokasi dimaksud terindikasi merupakan kawasan hutan lindung,” tegas Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2018 DPRD Sulut, Cindy Wurangian, dalam Rapat Paripurna internal DPRD Sulut terkait penetapan hasil pembahasan LKPJ.

Maka dari itu, dewan provinsi (deprov) memberikan rekomendasi agar langkah penanganan masalah ini ditempuh dengan koordinasi lintas instansi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus melakukan tindak lanjut atas persoalan yang merusak lingkungan itu.

“Untuk itu Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) harus berkoordinasi lebih lanjut,” pungkas politisi Golkar daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung tersebut, baru-baru ini, di Ruang Rapat paripurna DPRD Sulut.

Diketahui sebelumnya, problem ini sempat dikritisi legislator Sulut Eddyson Masengi dalam pembahasan LKPJ. Ia menilai, tambang galian batu semakin marak. Kabar yang sampai ke gedung rakyat, Desa Tateli dan Warembungan Kecamatan Pineleng lingkungannya telah rusak. Apabila dibiarkan terus maka takutnya beberapa tahun ke depan krisis air akan semakin melanda Kota Manado.

“Karena kalau dibiarkan, tahun datang kering Manado ini. Karena air semua dari sana,” sembur Masengi yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Sulut ini. (arfin tompodung)