PERLAWANAN KONSTITUSIONAL DIPACU, MAHFUD MD: 02 KANS MENANG


Jakarta, MS

Langkah perlawanan konstitusional diderap kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sederet ksatria hukum ternama didapuk untuk mengawal Capres 02 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Eks Ketua MK, Mahfud MD menakar, kemenangan kans diraih.

 

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) resmi mendapuk Hashim Djojohadikusumo, sebagai pimpinan yang melaporkan sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke MK. Hal itu diungkap calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno.

 

"Saya menunjuk penanggungjawab untuk gugatan ke MK ini akan dikomandoi Pak Hashim Djodjohadikusumo," ungkap Sandiaga di kediaman Rumah Kertanegara, JakartaSelatan, Kamis (23/5).

 

Laporan gugatan akan dilayangkan hari ini, pasca diumumkan secara resmi usai salat Jumat.

 

Menurut mantan wagub DKI ini, jalur MK adalah langkah konstitusi yang ditempuh pihaknya sebagai bentuk perlawanan dugaan kecurangan terjadi selama Pilpres 2019.

 

"Rencananya kami akan mengumumkan tim besok (hari ini, red) setelah Salat Jumat. Ini adalah bentuk langkah-langkah Prabowo-Sandi untuk tetap berada di jalur konstitusional," jelas Sandi.

 

Diketahui, tim hukum BPN 02 untuk sengketa Pilpres 2019 mendapuk sejumlah ahli hukum kawakan. Seperti, Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK, Denny Indrayana, wakil menteri menkumham era Presiden SBY, dan Otto Hasibuan, pengacara senior.

 

 

PUNYA BUKTI KUAT, PRABOWO BISA MENANG

 

Sikap pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang melaporkan hasil Pilpres 2019 ke MK, diapresiasi Mantan Ketua MK Mahfud MD. Menurut dia, Prabowo-Sandi bisa menang jika memiliki bukti kecurangan yang kuat.

 

"Nah kalau punya keyakinan menang ya pasti bisa di MK asal bukti-buktinya cukup," kata Mahfud di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (23/5).

 

Ada dua cara di MK yang bisa ditempuh Prabowo-Sandi. Di antaranya melalui jalur perkara selisih angka atau jalur kekurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

 

Untuk membuktikan kecurangan TSM perlu ada bukti-bukti yang kuat seperti bukti foto, video ataupun saksi.

 

"Kekurangan yang tidak bisa dihukum dengan angka. Itu yang disebut terstruktur, sistematis dan masif. Itu bisa membatalkan hasil pemilihan di tempat di mana bisa dibuktikan," terangnya.

 

Mahfud menyebut pihak tergugat dalam pelaporan kubu Prabowo nantinya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Sedangkan kubu Capres-Cawapres nomor urut 01 hanya sebagai pihak terkait saja.

 

"Paslon 01 nanti bisa menjadi pihak terkait ikut hadir untuk memberi tanggapan," ucapnya.

 

 

HARI INI BATAS AKHIR PENGAJUAN GUGATAN

 

KPU mengingatkan peserta Pemilu bahwa hari ini merupakan batas akhir pendaftaran gugatan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. KPU menyatakan batas waktu pengajuan gugatan sengketa Pileg dan Pilpres berbeda.

 

"Kalau yang Pileg dini hari besok (hari ini, red), pukul 1.46 WIB. Sementara kalau Pilpres 3 hari kerja, tanggal 24, nah jamnya jam berapa itu bisa dikonfirmasi ke ketua MK, karena kan yang menetapkan 3 hari itu," jelas Komisoner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).

 

Batas waktu pengajuan gugatan yang berbeda itu sesuai amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 474 dan 475 tentang Pemilu. Aturan itu menyebutkan batas akhir Pileg 324 jam dari penetapan rekapitulasi suara.

 

"Apakah sama 3x24 jam atau kah waktu kerja normal, apakah pukul 16.00 WIB atau hari kalender yang seperti KPU biasa lakukan sampai pukul 24, itu silakan dengan MK koordinasi," tutur Viryan.

 

KPU hingga kini masih menunggu pendaftaran gugatan sengketa Pemilu 2019. KPU baru akan menetapkan hasil Pileg dan Pilpres apabila tak ada pengajuan gugatan ke MK.

 

"Jadi poin pentingnya adalah yang KPU tetapkan kemarin tanggal 21 Mei pukul 1.46 WIB itu adalah penetapan hasil Pemilu. Belum penetapan calon terpilih," tandas Viryan.

 

Diketahui, MK telah membuka untuk pendaftaran berkas permohonan sengketa hasil Pemilu 2019. Dua hari sejak pengumuman oleh KPU, MK menerima 6 berkas perkara dari peserta pemilu.

 

Juru bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan 6 perkara itu berasal dari beberapa partai yaitu PKS, PKB dan Hanura dan perseorangan.

 

"Sudah ada sejauh ini ada enam perkara. Ada dari Kalimantan Barat diajukan oleh PKS, kemudian Sumatera Utara dari PKS, Jawa Timur itu PKB, Jawa Tengah itu Hanura, Aceh itu partai Aceh. Jadi ada partai lokalnya, kemudian satu diajukan oleh calon anggota DPD Maluku Utara," beber Fajar di Kantornya, Jalan Merdeka Barat, Kamis (24/5).

 

Permohonan gugatan tersebut diajukan atas nama partai politik sebab peserta pemilu diusung di partai politik.

 

"Nanti parpol ini akan mengkonsolidasikan yang mengajukan permohonan karena harus ada persetujuan ketua umum dan sekjen di sana. Jadi dalam permohonan parpol itu akan terdiri dari provinsi, provinsi, provinsi dan seterusnya," papar Fajar.

 

MK telah merilis jadwal penanganan perkara sengketa hasil Pilpres 2019 yang diawali dengan tahapan pengajuan permohonan pada 23-25 Mei 2019. Sidang pemeriksaan pendahuluan ditetapkan pada 14 Juni, berlanjut dengan sidang pemeriksaan pada 17-21 Juni. Seminggu berselang, baru lah MK mengumumkan putusan kepada umum. (merdeka)


Komentar