Sidang Adjudikasi Alot, Saksi PAN Serang Pengacara PSI


Airmadidi, MS

Episode penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berjalan alot. Teranyar, sidang adjudikasi atas gugatan empat partai politik (parpol) yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diwarnai polemik.

Nada kritis meletup dari kubu Partai Amanat Nasional (PAN). Itu menyusul pernyataan kuasa hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara, Sofyan Jimmy Yosadi SH, yang menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minut tidak terlibat pelanggaran administrasi.

Saksi PAN, Muzaqir Boven, menilai keterangan Yosadi terkesan terlalu membela pihak KPU. "Pengacara PSI atau pengacara KPU? Karena dalam sidang adjudikasi terlalu menyolok membela KPU," beber saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muzaqir Boven, Rabu (22/5).

Pernyataan Yosadi bahwa tidak terjadi pelanggaran administrasi dalam tahapan Pemilu 2019 dinilai tidak relevan karena PSI sendiri mengajukan gugatan. Boven juga akan melaporkan pengacara PSI Sofyan Jimmy Yosadi secara etik ke organisasi pengacara karena diduga sudah berafiliasi dengan KPU Minut sehingga melanggar kode etik.

"Kami (PAN) merasa dirugikan dengan sikap pengacara PSI selaku pihak terkait yang terlalu ngotot membela KPU, padahal pihak terkait (PSI) juga membenarkan telah terjadi kecurangan pelanggaran administrasi," urainya.

Boven menambahkan, PAN tetap bersikukuh agar Bawaslu dapat menerima laporan PAN serta melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk tingkatan DPRD Sulut.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PSI Sulut Sofyan Jimmy Yosadi SH mengatakan, dari fakta di persidangan, PSI terlibat sebagai pihak terkait, tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Minut.

“Kami yang hadir sebagai pihak terkait, berdasarkan fakta persidangan terungkap tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Semua laporan dan tuduhan mampu dimentahkan atau dijawab oleh KPU melalui saksi-saksi yang dihadirkan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” ungkap Yosadi.

Padahal, ada saksi dari PSI Selvie Rompis mengaku ada pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Minut. Sesuai keterangannya, saksi berani membuktikan bahwa ada masyarakat KTP luar Sulut yang mencoblos lima kertas suara, yaitu kertas suara Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. “Saya dan suami pakai KTP Timika dan memilih mendapat lima surat suara. Saya mencoblos untuk lima kertas suara," aku Rompis yang memilih di TPS 1 Desa Treman.

PSI sendiri menjadi satu dari 4 partai politik yang mengajukan gugatan ke Bawaslu Minut terkait dugaan pelanggaran administrasi. (risky adrian)


Komentar