Pemkab Bolmong ‘Rapor Merah’, BPK Desak Pembenahan

KISAH ‘kelam’ mendera Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018, bagi wilayah berjulukan lumbung beras itu.

Disclaimer of opinion ini dianggap mengejutkan. Apalagi dari 15 kabupaten dan kota di Bumi Nyiur Melambai, hanya Pemkab Bolmong yang tidak mendapat penilaian dari auditor. Berbeda dengan 14 daerah serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Informasi yang diperoleh, ‘rapor merah’ Pemkab Bolmong salah satu pemicunya karena persoalan aset. Hal tersebut membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Galang, harus bergerak cepat mengatasi masalah ini. Termasuk, mempublish nama-nama pejabat atau mantan pejabat yang masih menguasai sejumlah aset milik pemerintah daerah (pemda).

“Usai lebaran kami akan mengumumkan nama-nama pejabat yang enggan mengembalikan aset daerah,” aku Tahlis, Senin (27/5).

Disclaimer dari BPK, menurut dia, juga dipicu beberapa faktor penyebab selain aset. "Bahkan, ada aplikasi di Simda BMD Pemkab Bolmong yang belum di upgrade selama beberapa tahun. Sehingga, ketika di upgrade 2018 lalu, selalu timbul angka yang berbeda. Pemda juga meminta kerja sama dari para mantan pejabat atau pihak-pihak yang saat ini menguasai aset Bolmong agar dapat mengembalikan aset tersebut secepatnya," himbau Tahlis.

Menurut dia, opini disclaimer di Pemkab Bolmong itu tidak serta merta dikarenakan kurangnya kepatuhan. Melainkan, hanya temuan administrasi terkait denda keterlambatan, kekurangan volume pekerjaan, jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas petugas kesehatan di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). "Ada juga temuan piutang pihak ketiga dan piutang PBB P2 (tahun 2015 ke bawah) yang masih bermasalah. Intinya opini itu karena akibat permasalahan tahun 2015 ke bawah," paparnya.

Terpisah, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, meminta Pemkab Bolmong untuk segera membenahi laporan keuangannya. Harry optimis seluruh kabupaten dan kota di Sulut mampu meraih WTP pada tahun depan. "Mohon betul-betul perhatikan rekomendasi dari BPK. Saya berharap tahun depan Sulut bisa 100 persen WTP," ujar Harry.

Opini WTP, lanjut Harry, merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. "WTP adalah kewajiban minimum, karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pesan Harry.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba mengatakan, opini WTP yang diterima oleh para kepala daerah harus dijadikan motivasi dalam mewujudkan administrasi keuangan yang lebih baik. “Jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” lugasnya.

Untuk diketahui, BPK RI Perwakilan Sulut menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2018 kepada seluruh kabupaten dan kota di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin (27/5) kemarin.

LHP atas LKPD 2018 tersebut diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada seluruh bupati dan walikota. Itu disaksikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dan Gubernur Olly Dondokambey. Dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, 14 di antaranya berhasil meraih opini WTP. Sedangkan untuk LKPD Pemkab Bolmong, BPK Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).(endar yahya/sonny dinar)

TABEL

Pemprov Sulut (WTP)

Pemkot Bitung (WTP)

Pemkot Tomohon (WTP)

Pemkot Manado (WTP)

Pemkot Kotamobagu (WTP)

Kabupaten Minahasa (WTP)

Kabupaten Minahasa Selatan (WTP)

Kabupaten Minahasa Utara (WTP)

Kabupaten Minahasa Tenggara (WTP)

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (WTP)

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (WTP)