Manado, MS

Polemik yang membelenggu dunia pendidikan di Bumi Nyiur Melambai ‘dikuliti’. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bahkan harus memanggil hearing Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut. Panggilan dilayangkan salah satunya untuk membahas jebloknya prestasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini.

Namun persoalan yang membelit tak berhenti di situ. Masalah kekurangan tenaga pengajar lagi-lagi jadi persoalan kronis. Salah satu daerah yang mengeluhkan persoalan tersebut datang dari Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Diakui, setiap tahun sekolah-sekolah mengalami kekurangan guru. Hal itu karena ada banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) guru yang pensiun di setiap tahun.

“Kami itu mengalami kekurangan guru di Minut. Setiap tahun selalu ada saja guru PNS yang pensiun,” ungkap Rina salah satu dari cabang dinas Dikda yang ada di Kabupaten Minut. 

Problem itu pula dialami Kabupaten Talaud. Utamanya ketika akan mengajar di pulau-pulau seperti Miangas. Ada banyak guru yang tidak ingin ditempatkan di daerah seperti itu. “Kami memohon kalau bisa untuk ada pengadaan guru. Sepertinya kurang yang betahan belajar di Talaud. Umumnya ketika mereka sudah jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) mereka pindah,” terang Sri Pasiak dari cabang dinas Dikda yang ada di Talaud.

Efek dari kekurangan guru ini maka ada pengajar yang harus dipaksa untuk mengajari yang bukan bidangnya kepada anak-anak. “Ada guru yang bukan bidangnya harus dipaksa untuk mengajar. Begitu juga masalah fasilitas dari Talaud SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 2 Miangas harus UNBK di Melonguane,” jelasnya.

Jarak guru yanga ada di Miangas juga dinilai sangat kesulitan untuk mengurusi segala adminstrasi ke Manado. Hampir setiap bulan para kepsek harus 2 kali ke Manado sehingga ada banyak kegiatan belajar mengajar yang tertunda. “Kepsek 1 bulan minimal ada 2 kali ke Mando, rapat dan banyak yg harus mereka urus di Manado sehingga tidak belajar,” tuturnya.

Ketua DPRD Sulut James Karinda menyampaikan, masalah ini harus diselesaikan bersama. Kualitas pendidikan perlu ditingkatkan. “Bukan hanya UNBK yang rendah, dalam tes CPNS (CPNS) juga rendah kelulusan. Masalah itu datang juga dari kualitas pendidikannya. Jadi diknas harus cari formula semuanya cari formula,” ujarnya.

Menurutnya, dari segi kebijakan anggaran juga masih sangat kecil. Anggaran pendidikan baginya harus naik dan perlu ada penambahan. “Kualitas guru kita menurun dan masalah fasilitas sekolah.

Keberpihakan kepada masalah pendidikan kita masih belum baik, jadi ini gawat. Jadi kita harus selesaikan bersama, ini problem membahayakan bagi penddiikan di Sulut,” kuncinya. (arfin tompodung)