Isu tak sedap terpa Partai Golkar. Rumor Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) berhembus. Wacana itu ditengarai dimainkan oleh segelintir pengurus DPD I dan DPD II.

Namun desas desus itu dimentahkan oleh mayoritas pimpinan Beringin dari berbagai provinsi di Indonesia.  Salah satunya datang dari Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP). Partai Golkar Sulut solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lodewijk Freidreich Paulus.

Itu menyusul kesuksesan Partai Golkar meraih jumlah kursi terbanyak kedua di DPR RI dalam Pileg 2019. “Golkar Sulut, solid mendukung kepengurusan DPP dibawah kepemimpinan Ketum, Pak Airlangga Hartarto,” lugas Tetty sapaan akrabnya, kepada harian ini, Selasa (28/5) kemarin.

Keberhasilan Golkar di Pileg telah mementahkan hasil survei beberapa lembaga survei sebelum pemilu yang merilis Golkar bakal terhempas dari posisi 5 besar suara nasional. “Itu semua karena strategi dan kerja keras dari partai dibawah nahkoda Pak Ketum dan jajaran DPP. Itu tentu sangat kami apresiasi,” papar Bupati Minahasa Selatan dua periode itu.

“Semua program partai menyentuh kepentingan publik. Selain itu, DPP juga intens melakukan konsolidasi ke DPD I hingga ke akar rumput. Itu yang membawa Golkar banyak mendulang simpati dari masyarakat,” sambung CEP.

Politisi berparas cantik itu pun menampik isu Musdalub yang coba diembuskan sejumlah kalangan yang tak senang dengan kepengurusan DPP. Rumor  itu  dinilai hanya isapan jempol belaka. “Itu tak benar (Wacana Munaslub, red). Saya baru dari Jakarta ikut kegiatan Golkar. Semua (Pengurus Golkar, red) senang dan kompak mendukung dan mengawal Pak Airlangga,” tegasnya.

“Tidak perlu ada musdalub. Sebab apa sudah dilakukan Pak Ketum dengan jajaran DPP sudah sangat maksimal. Itu perlu kita dukung dan kawal bersama,” tandas CEP seraya mengajak  seluruh kader Golkar se-Indonesia agar terus menopang kepengurusan DPP.

Sekedar diketahui, isu Munaslub untuk mengganti Ketum Airlangga Hartarto dan Sekjen Golkar Lodewijk Freidreich Paulus santer beredar. Bahkan beredar rumor sudah ada 25 DPD I Golkar menghendaki percepatan Munas.

Namun wacana itu dimentahkan oleh mayoritas pengurus DPD 1. Tak hanya itu, Dewan Pakar Partai Golkar telah memastikan tidak akan menggelar Munaslub.

"Tidak ada alasan dan tidak ada dasar untuk menggelar Munaslub," lugas Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5).

Lanjut Agung, Munas Golkar akan dilaksanakan sesuai jadwal yakni 22 Desember 2019. Saat itu baru akan dilakukan pemilihan ketua dan pengurus, termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. "Jadi tidak perlu dua kali kerja. Kami Dewan Pakar berpandangan tidak perlu Munaslub, tapi pada Desember ada musyawarah nasional," kata Agung.

Pun begitu, Agung mengakui ada sebagian kecil Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar yang menggulirkan wacana digelarnya Munaslub pasca pemilu 2019. Namun, suara tersebut tidak mewakili suara DPD secara keseluruhan. Menurut Agung, isu Munaslub tidak tepat jika dikaitkan dengan pencapaian partai pada pemilu.

Elektabilitas dan perolehan suara pada periode kepemimpinan Golkar saat ini tidak berbanding jauh dengan sebelumnya. "Secara bertahap, melalui hasil perhitungan KPU, Golkar sudah melebihi hampir 13 persen. Ini sebuah karya yang patut diapresiasi," tandasnya.

Dalam rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional di pileg 2019, Golkar berhasil mendapatkan Golkar 17.229.789 (12,31 persen) atau menempati urutan ketiga. Ditempat pertama PDIP dengan capaian 27.053.961 (19,33 persen) dan kedua Gerindra dengan perolehan Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen).

Namun untuk pembagian kursi di DPR Golkar menempati urutan kedua dengan 85 kursi. Urutan pertama PDIP dengan 129 kursi dan tempat ketiga Gerindra dengan 78 kursi. (servi maradia/kcm)