Deprov Minta 4 Bidang Prioritas Penerimaan P3K


Manado, MS

 

Upaya memfilter Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K) didesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Para wakil rakyat meminta agar dalam perekrutannya mengutamakan sejumlah sektor yang dinilai sangat dibutuhkan.

 

Penghuni gedung rakyat Sulut berharap penerimaan P3K bisa dilakukan. Apalagi dari pemerintah pusat telah membuka peluang untuk adanya pegawai kontrak ini dalam roda kepemerintahan khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. “Di rekomendasi kita (Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur 2018) adalah P3K yang dikontrak, karena sekarang dimungkinkan untuk pengangkatan pegawai kontrak,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, yang juga sebagai Ketua LKPJ Gubernur Tahun 2018.

 

Selaku pimpinan komisi yang membidangi masalah politik, pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia, dirinya ikut mendorong supaya pegawai-pegawai P3K nanti adalah yang benar-benar dibutuhkan. “Artinya yang kita usulkan tadi ialah kesehatan dan pendidikan, pertanian dan perkebunan,” ucap politisi Gerindra ini.

 

Sektor pendidikan baginya sangatlah penting. Apalagi khusus yang ada wilayah jauh seperti daerah kepulauan yang masih sangat minim tenaga pengajar. “Karena mengantisipasi ada sekolah-sekolah jauh yang tidak ada guru,” tuturnya.

 

Ia menambahkan, posisi P3K tidak berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya. Keduanya berada setara. Begitu pula dengan pekerjaannya. “Jadi P3K itu bukan di bawah PNS, ini harus dimengerti,” kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting