Partai Bulan Bintang Terparah LPPDK Tingkat Provinsi


Manado, MS

 

Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) berujung. Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, sejumlah partai politik (parpol) terendus tidak lengkap dalam memasukkannya. Paling parah Partai Bulan Bintang.

 

Fakta tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit LPPDK Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut. Dari seluruh formasi Calon Anggota DPRD Provinsi yang ada Partai Kebangkitan Bangsa memasukkan 34 orang dan 1 orang tidak dimasukkan. Kemudian Partai Gerakan Indonesia Raya memasukkan LPPDK 30 orang dan 14 orang tidak dimasukkan. PDIP, Golkar, Demokrat dan Nasdem memasukkan semuanya dengan jumlah masing-masing 45 orang.

 

Partai Gerakan Perubahan Indonesia memasukkan semuanya dengan jumlah 28 orang. Partai Berkarya memasukkan hanya 4 orang sementara 34 orang tidak dimasukkan. Partai Keadilan Sejahtera 17 orang sudah dimasukkan, 4 orang tidak dimasukkan. Partai Persatuan Indonesia memasukkan 15 orang dan 30 orang tidak dimasukkan. Parai Persatuan Pembangunan 20 orang sudah dimasukkan dan 2 orang tidak dimasukkan. Partai Solidaritas Indonesia memasukkan semuanya dengan jumlah 29 orang.

 

Selanjutnya, Partai Amanat Nasional memasukkan semuanya dengan jumlah 32 orang. Partai Hanura memasukkan LPPDK 37 orang dan 5 orang tidak dimasukkan. Partai Bulan Bintang dari 16 orang caleg tidak ada LPPDK yang dimasukkan. Terakhir, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memasukkan 29 orang dan 2 tidak dimasukkan. “Penyampaian hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 207/PL.01.6-Pu/71/Prov/VI/2019,” ungkap Komisioner KPU Provinsi Sulut, Meidy Tinangon.

 

Menurutnya, audit tersebut sifatnya adalah audit kepatuhan. Dengan demikian opini akhir atau kesimpulan asurans independen Kantor Akuntan Publik Independen (KAP) adalah patuh atau tidak patuh. “Jadi ini adalah Hasil Audit LPPDK dari untuk tingkat Provinsi Sulut,” pungkasnya. (arfin tompodung)


Komentar