KONDISI PENDIDIKAN SULUT MIRIS, REKRUTMEN GURU WAJIB DIPERKETAT


Manado, MS

 

Kondisi pendidikan di Sulawesi Utara (Sulut) tengah merosot. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2019 jadi acuan. Nyiur Melambai terperosok dirangking tiga terbawah nasional. Bola panas sasar guru. Kualitas ‘Oemar Bakrie’ disorot. Banyak tenaga pendidik dicap minim pengetahuan mengajar.

Desakan menyeleksi ketat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari formasi guru, mengencang. Proses perekrutan diminta  harus melalui ‘fit and proper test’.  Seleksinya tak hanya dari segi pengetahuan atau intelektual yang dilakukan secara tertulis, tapi perlu diuji kepribadiannya.

“Nanti dalam seleksi penerimaan guru (CPNS dan P3K, red) sebaiknya harus mendapat ‘fit and proper test’ dulu. Jangan cuma ilmu pengetahuan atau dalam bentuk tulisan. Kan kriterianya juga untuk test psikologis. Harus face to face, harus interview,” lugas Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Fanny Legoh, di ruang kerjanya, Senin (10/6) kemarin.

“Sekarang terbukti banyak guru-guru tidak tahu mengajar. Disuruh mengajar tidak tahu,” sindir politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Lanjut Legoh, banyak didapati guru yang hanya sekedar memberi tugas mencatat kepada murid tanpa penjelasan. Sementara para siswa sebenarnya membutuhkan bimbingan dari pengajar. “Di kelas cuma disuruh buat tugas, mencatat, setelah itu ulangan dan selesai. Padahal pembinaan seorang guru itu sangat bernilai sentralistik dan integritas,” beber anggota dewan provinsi (deprov) daerah pemilihan Minahasa dan Tomohon itu.

Menjadi seorang guru dipandang harus yang memiliki sikap professional dan memiliki keahlian dalam tugasnya. Di samping itu, mesti mereka yang benar-benar menjiwai bidang belajar mengajar. Dengan demikian kualitas pendidikan kepada murid itu dapat menjadi baik.

“Guru-guru mesti professional dan proporsional. Yang ketiga, platformnya itu mesti orang yang menjiwai betul yang namanya pedagogi. Kalau tidak, percuma jadi guru,” urainya.

 “Guru-guru harus tahu kita sudah berada di era modern, dimana IT (Information and Technology) berkembang tapi tidak bisa meninggalkan yang namanya SQ (Spiritual Quotient), EQ (Emotional Quotient) dan IQ (Intelligence Quotient). Jangan sampai Muridnya pintar tapi gurunya biasa-biasa saja,” tambah Legoh.

Warga Sulut harus tahu tentang sejarah pendidikan di daerahnya yang dahulu sangat dikenal. Hanya saja sekarang ini, kondisi pendidikan bumi Nyiur Melambai dianggap memprihatinkan.  “Kita di sini bicara guru-guru, orang masih menganggap bagian dari satu pekerjaan biasa. Bayangkan dulu Sulut ada PTPG (Perguruan Tinggi  Pendidikan Guru, red) satu-satunya di Indonesia Timur. Di Indonesia selain Sulut, cuma 2 PTPG. Satu di Bandung dan di Malang. Karena kondisi mutu pendidikan khusus Sulut terbaik, sekarang jadi pertanyaan mengapa demikian?” tuturnya.

Makanya kata Legoh, persoalan tersebut adalah pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi bersama. “Guru-guru itu istilah umum pahlawan bangsa atau pahlawan tak dikenal. Mereka menentukan nasib kualitas suatu bangsa itu. Di Eropa, Amerika, Jepang dan Tiongkok, guru itu punya level tersendiri di kelas sosial di sana,” tandasnya.

Diketahui, dalam perekrutan CPNS dan P3K tahun 2019 ini akan mengutamakan tenaga honorer, utamanya dari guru dan tenaga kesehatan.

PEREKRUTAN HINDARI MUATAN POLITIS

Penerimaan P3K dan CPNS yang akan dibuka dalam waktu dekat ini, diminta untuk menghindari kepentingan politik. Utamanya untuk perekrutan tenaga honorer menjadi CPNS dan penerimaan P3K.

Mengingat proses penerimaan P3K dan CPNS berdekatan dengan suksesi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 yang akan dimulai akhir 2019 mendatang.

“Karena penerimaannya (P3K dan CPNS, red) berdekatan dengan momen pilkada serentak. Kan para kepala-kepala daerah di Sulut umumnya politisi yang mayoritas pimpinan partai,” tanggap Taufik Tumbelaka, salah satu pemerhati politik dan pemerintahan Sulut.

“Apalagi penerimaan P3K dan CPNS diprioritaskan untuk tenaga honorer. Bisa saja ada deal-deal untuk meloloskan honorer-honorer tertentu dengan bargaining harus memilih kandidat tertentu di pilkada nanti,” sambung Direktur Eksekutif Tumbelaka Academic Centre (TAC) itu.

Indikasi itu dianggap rawan terjadi menyusul formasi perekrutan CPNS dan P3K itu diusulkan oleh masing-masing daerah. “Terutama untuk perekrutan honorer di P3K. Itu kan kontrak tahunan. Bisa diperpanjang, bisa itu. Disitu yang paling rawan masuk muatan politis,” beber jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

“Apalagi dalam dalam aturan, P3K dapat mengisi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” tambahnya.

Untuk itu, proses penerimaan P3K dan CPNS tahun 2019 ini, dinilai perlu diawasi dan dikawal bersama, agar rekrutmen dapat berjalan secara profesional, tanpa ada embel-embel politik.

“Karena ini demi kepentingan Sulut. Terutama dalam rekrutan guru. Baik CPNS maupun P3K. Harus betul-betul dilakukan secara professional, agar bisa mendapatkan tenaga-tenaga pendidik yang bermutu dan handal,” paparnya.

“Mengingat capaian UNBK Sulut tingkat nasional tahun ini, tergolong melempem. Jadi butuh tenaga-tenaga pendidik yang hebat, menguasai IT dan tahu perkembangan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional,” timpalnya.

Selain itu, perlu kedewasaan berpolitik dari elit di Sulut untuk tidak mencampur-adukan perekrutan P3K dan CPNS dengan kepentingan politik. “Supaya proses penerimaan P3K dan CPNS benar-benar menghasilkan tenaga-tenaga yang berkualitas dan berdaya guna untuk kepentingan daerah dan bangsa,” tandasnya.

Sekedar diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Batas pelamar P3K terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Rekrutmen P3K juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan P3K, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

 

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

PRIORITAS GURU DAN TENAGA KESEHATAN

Pemerintah telah memastikan akan membuka penerimaan P3K dan CPNS di tahun 2019 ini. Proses perekruran akan diawali dari P3K. Sedianya pembukaan lowongan P3K akan dimulai bulan Agustus kemudian disusul  CPNS pada bulan Oktober.

Sebanyak 250 ribu lebih lowongan yang akan dibuka. Baik di tingkat pusat hingga daerah. Khusus di daerah, perekrutan CPNS dan P3K akan diprioritaskan kepada tenaga honorer dari formasi guru dan tenaga kesehatan.

"Memang rencana tahun ini kita akan merekrut lagi 100 ribu PNS ya. Dan P3K 150 ribu, tapi sudah berjalan. PK3 itu sudah direkrut sekitar 52 ribu yang lalu di bulan kemarin ini Januari. Jadi nanti ada selanjutnya untuk P3K," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, baru-baru ini.

"P3K belum banyak, masih lanjutan kemarin. Nanti kembali lagi ke guru, dan tenaga-tenaga kesehatan. Tenaga-tenaga teknis nanti setelah itu," lanjutnya.

Begitupula dengan rekrutmen CPNS 2019 tetap akan mengutamakan guru-guru honorer. "Tetap guru honorer yang lebih diutamakan," timpalnya.

 

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja saat mendampingi Menteri PANRB Syafruddin menyatakan rencana perekrutan CPNS tahun 2019 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan. “Karena banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2019,” singkat Setiawan.

Hal itu diperkuat Kasubbag Hubungan Media Dan Antar Lembaga BKN Diah Eka Palupi. Menurutnya, pemerintah akan membuka lowongan PNS tahun 2019 sebanyak 254.173.

"Iya 254.000 lebih," kata Diah Eka, Senin (10/6) kemarin. Lowongan CPNS sebanyak itu disebut untuk kebutuhan pemerintah pusat dan daerah. Untuk pemerintah pusat, ada total 46.425 orang yang dibutuhkan dengan rincian untuk PNS sebanyak 23.213.

Jumlah tersebut diisi pelamar umum 17.519 orang dan dari sekolah kedinasan 5.694 orang. Kemudian, untuk PPPK yang diisi dari eks THK-II dan honorer sebanyak 23.212 orang.

Selanjutnya, untuk CPNS pemerintah daerah lowongannya sebanyak 207.748. Angka tersebut dengan rincian kebutuhan PNS 62.324 dan untuk PPPK yang diisi dari eks THK-II dan honorer sebanyak 145.424.

Untuk kebutuhan lowongan CPNS sendiri yang jumlahnya 62.324, sebanyak 62.249 diisi pelamar umum dan yang diisi dari sekolah kedinasan sebanyak 75 orang.(arfin tompodung/dtc)


Komentar