PKS ANCAM ABSTAIN, KOALISI PRABOWO ‘GOYAH’


Jakarta, MS

Keharmonisan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sosial (PKS), mulai goyang. Dua partai yang sering mengklaim sebagai teman segajah itu, berpotensi pecah kongsi. Masalah calon wakil presiden (cawapres) jadi pemicu.

Itu menyusul belum adanya buah kesepakatan soal cawapres Prabowo Subianto dari hasil pertemuan Gerindra, PAN, PKS, dan Ketum PA 212, Slamet Maarif, pada Selasa (31/7). Padahal PKS telah berharap besar kadernya menjadi pendamping Prabowo.

Apalagi, dari hasil Ijtimak Ulama  telah merekomendasikan Ketua Dewan Syuro PKS, Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai kandidat cawapres bagi Prabowo. Ustaz Abdul Somad sendiri telah menolak maju ke Pilpres 2019, dan memilih bertahan sebagai pendakwah. Sementara itu, Salim Segaf menyatakan siap mendampingi Prabowo.

PKS pun mendukungnya. Sebab Salim Segaf juga merupakan salah satu dari 9 cawapres yang diajukan PKS ke Prabowo. Namun harapan PKS itu belum terwujud. Partai besutan Sohibul Iman pun bereaksi dan menebar ancaman. PKS membuka opsi abstain pada Pilpres 2019 jika dari sembilan tokoh yang diusungnya, tak satu pun dipilih jadi cawapres. Koalisi partai pengusung Prabowo yang telah ketambahan dukungan Partai Demokrat (PD), terancam goyah.

Psywar itu didendangkan Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin. "Kami masih menunggu keputusan Pak Prabowo ke mana. Siapa yang dipilih, karena kan bisa saja keputusannya itu tidak mengambil dari sembilan itu kan. Nah, berarti, ketika nama lain yang keluar, kami akan membawa kembali ke DPP dan Majelis Syuro. Apakah itu diterima atau tidak, itu tergantung pembahasan itu," ujar Aliyudin, Rabu (1/8) kemarin.

Suhud lalu berbicara tentang bangunan koalisi partainya dengan Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Ia memberi isyarat PKS bisa saja meninggalkan bangunan itu.

"Jadi posisi kami menunggu apa keputusan Pak Prabowo. Mungkin koalisi bisa tetap berjalan. Jika tidak, ya mungkin ada pembicaraan," ujarnya menjawab pertanyaan apakah terjadi deadlock pembahasan cawapres Prabowo.

Suhud mengakui belum ada kesamaan sikap dan pandangan soal cawapres Prabowo dalam pertemuan Gerindra, PAN, PKS, dan Ketum PA 212 Slamet Maarif belum menghasilkan kesepakatan soal cawapres Prabowo. 

"Kemarin (Selasa, red) itu pembahasan lanjutan hasil pertemuan PKS dengan Demokrat, Gerindra dengan Demokrat bersama dengan PAN. Kemarin juga melibatkan unsur ulama ikut bicara dalam rapat itu. Jadi pembicaraan masih penyamaan visi-misi terkait dengan kondisi yang ada dan simulasi kira-kira siapa yang akan dimajukan," ungkapnya. "Jadi memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan," sambungnya.

Padahal lanjut Aliyudin, kader-kader PKS meminta seharusnya sudah ada keputusan resmi soal cawapres pada 30 Juli lalu. Namun diperpanjang karena ada Ijtimak Ulama. "Kalau DPW-DPW PKS kan minta tanggal 30 ada keputusan resmi. Tapi karena ada Ijtimak Ulama, sehingga kita menimbang hasil Ijtimak Ulama terlebih dahulu. Pada saatnya kita akan meminta kapan kira-kira dipastikan koalisi ini bisa lanjut apa tidak," beber Suhud.

Dia mengatakan PKS mempertimbangkan opsi abstain di Pilpres 2019 jika akhirnya tak ada kader PKS yang dipilih jadi cawapres. "Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan, tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan," pungkas Suhud.

 

Hal itu dipertegas Sekjen PKS, Mustafa Kamal  dalam pertemuan Sekjen Gerindra-PD-PKS dan PAN, Rabu (1/8) malam.  Ia menyebut PKS tetap berpengang teguh pada hasil Ijtimak Ulama. Salah satu rekomendasi Ijtimak Ulama ialah menduetkan Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. "Pokoknya PKS memegang teguh, menjunjung tinggi ijtimak ulama. Kita bersama ulama, bersama umat, bersama rakyat Indonesia untuk bangsa Indonesia yang lebih baik," lugas Mustafa.

Beredar isu, bergabungnya PD telah merubah konstelasi di kubu koalisi Prabowo. Apalagi, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut masuk nominasi cawapres Prabowo. Meski Ketua Umum PD, Susilo Bambang Yudhoyono, tak mensyaratkan mengusung AHY sebagai cawapres dalam kesepakatan koalisi mendukung Prabowo sebagai capres tersebut. 

PD NILAI ITU TAKTIK PKS

Ancaman PKS yang membuka opsi abstain di Pilpres 2019 jika kadernya tak dipilih sebagai cawapres Prabowo, ditanggapi dingin oleh Partai Demokrat. Partai besutan SBY yang kini telah bergabung dalam koalisi Prabowo, menyebut itu adalah jurus dan taktik yang lumrah dilakukan dalam politik.

"Dalam lobi-lobi politik, apa yang disampaikan PKS itu lumrah, mengeluarkan jurus dan taktik. Lumrah dalam negoisasi politik. Memang harus gitu, tidak boleh nyerah," ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean, Rabu kemarin.

Ia mengakui, masih ada perbedaan pendapat di partai-partai koalisi Prabowo. Hal tersebut menyangkut cawapres untuk mendampingi sang eks Danjen Kopassus. "Memang masih ada perbedaan pendapat di cawapres, tidak mudah menyelesaikannya," beber Ferdinand.

Meski begitu, dia yakin PKS pada akhirnya tidak akan abstain dan tetap masih berada di koalisi ini. Partai-partai koalisi pun diimbau untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada Prabowo.

"Dari pada berlarut-larut kita serahkan ke Pak Prabowo saja. Sampai sekarang isu yang jadi bahasan cawapres, kalau debat-debat terus tidak akan tuntas karena semua partai ingin kadernya jadi wakil," ucapnya.

"Solusi yang terbaik, kita serahkan ke Pak Prabowo siapa wakilnya. Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan siapa yang akan bawa elektoral tambahan," imbuh Ferdinand.

Ia pun yakin pada akhirnya PKS tetap berada dalam koalisi pendukung Prabowo. Meski nantinya kader PKS tak dipilih sebagai cawapres Prabowo, dia yakin koalisi Gerindra-Demokrat-PKS-PAN tetap solid. "Kami yakin pada ujungnya akan ikuti koalisi ini meski (wakil Prabowo) tidak dari PKS, tetap berada di koalisi," tandasnya.

Belum adanya kesepakatan cawapres Prabowo, diperkuat Sekjen PD Hinca Pandjaitan, dalam pertemuan Sekjen Gerindra-Demokrat-PKS-PAN, Rabu (1/8) malam.  "Tadi bicara teknis yang sifatnya menyiapkan hal-hal yang akan kami lakukan sebagai sekjen, misalnya administrasi. Tapi, belum bicara siapa cawapres, karena kewenangan ketum untuk disampaikan ke majelis tinggi atau apa pun namanya di masing-masing parpol," ungkapnya.

Hinca menegaskan soal cawapres ini akan diserahkan sepenuhnya kepada capres, yaitu Prabowo. Ada 3 kandidat terkuat untuk menjadi cawapres Prabowo. Mereka adalah Salim Segaf Al-Jufri dari PKS, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kader PD, dan Ustaz Abdul Somad Batubara yang disebut di-endorse PAN. "Tadi kami sudah bicara tentang bahwa cawapresnya kita serahkan ke capresnya, yaitu Pak Prabowo," tandasnya.

Menariknya, meski tak mensyaratkan kursi cawapres ketika bergabung dengan koalisi Prabowo, namun sosialisasi terkait AHY makin bergelombang.  Poster AHY SIAP bertebaran di segala penjuru, dari ibu kota Jakarta sampai pelosok daerah.

Dalam poster ataupun spanduk tidak dijelaskan untuk apa kesiapan AHY tersebut. Yang jelas poster dan spanduk AHY SIAP dipasang jelang pendaftaran capres dan cawapres 2019. Sehingga banyak yang menafsirkan AHY siap untuk maju di pilpres.

Bahkan, AHY sempat bicara soal pilpres 2019 dalam wawancara dengan media Singapura, Channel News Asia, Rabu (1/8) kemarin.  Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari sendiri mengklaim yang dimaksud AHY SIAP dalam poster-poster itu adalah siap untuk menerima penugasan dari Partai Demokrat.

Disinggung apakah siap berlaga di Pilpres 2009, Imelda menyatakan masih menunggu keputusan Majelis Tinggi PD yang masih akan bersidang dua kali lagi. "Mereka (majelis tinggi PD) yang akan putuskan. Mustinya pekan depan Insya Allah done," kata Imelda Rabu  kemarin.

Imelda pun optimis  meskipun AHY tidak jadi cawapres Prabowo, kader PD tidak akan terbelah. "Insya Allah PD akan taat pada keputusan majelis tinggi partai," ujar Imelda.

SINDIR PKS, PAN AKUI BERGABUNGNYA PD PERBERAT KESEPAKATAN KOALISI

Opsi abstain di Pilpres 2019 yang didendangkan PKS, bila tak mendapat jatah cawapres pendamping Prabowo Subianto, ikut direspon PAN. Partai yang dinahkodai Zulkifli Hasan, menyindir  kesepakatan koalisi bebas prasyarat, terkait manuver PKS tersebut.

"Kita kan harus membahas sebuah kesepakatan kerja sama, semua pihak diminta, paling tidak idealnya semua pihak datang dengan pikiran terbuka, datang dengan opsi-opsi yang bisa diterapkan dan idealnya tanpa prasyarat," tanggap Sekjen PAN Eddy Soeparno, Rabu  kemarin.

"Adanya prasyarat itu, dan prasyarat itu bersifat mutlak, tentu akan menyulitkan pembicaraan di antara pihak, apalagi pihaknya banyak. Itu pandangan saya," imbuh Eddy.

Meski demikian, Eddy menghormati pandangan dan sikap PKS. Namun, jika memang PKS bersama PAN-Gerindra-Partai Demokrat ingin bekerja sama, Eddy berharap tak ada syarat mutlak dari setiap partai.

"Kalau memang kita akan berjuang bersama-sama, idealnya memang dari awal kita memiliki kebersamaan berdasarkan sebuah pandangan yang sama. Kita duduk bersama tanpa mengkondisikan syarat-syarat tertentu," jelas Eddy.

Ia pun mengakui belum ada kesepakatan koalisi dalam pertemuan, Gerindra-PAN-PKS, pada Selasa (31/7).  Ada sejumlah alasan yang masih menghambat terwujudnya koalisi di antara ketiga partai, termasuk dengan Demokrat yang kini resmi bergabung bersama Gerindra.

"Biasa banyaklah. Ini kan partai kader semua. Jadi tentu mereka menghendaki kader mereka yang diambil. Kemudian juga ada Ijtimak Ulama yang perlu dipertimbangkan," bebernya.

Selain hal-hal di atas yang disebutkan Eddy, merapatnya PD ke Gerindra dinilai juga jadi salah satu dinamika tersendiri dalam pembangunan koalisi. Itu disebut menambah daftar panjang butir-butir kesepakatan koalisi di antara parpol.

"Kemudian ada dinamika yang lain bergabungnya Demokrat ke kita. Tentu ini faktor-faktor yang menambah banyaknya butir-butir pembahasan yang harus dilakukan dengan berbagai pihak yang ada dalam berkomunikasi aktif," sebutnya.

Namun dia menampik bergabungnya PD itu memberatkan langkah keempat parpol dalam membentuk koalisi. "Nggak, nggak. Saya kira pak SBY juga sudah menyampaikan bahwa mereka datang mendukung Pak Prabowo tanpa syarat. Jadi saya pikir beliau sudah sangat berbesar hati untuk bergabung ke dalam sebuah bangunan koalisi tanpa tuntutan apapun," ucap Eddy.

Sementara dalam pertemuan Sekjen Gerindra-Demokrat-PKS-PAN, Rabu (1/8) malam, Eddy menegaskan  PAN sampai saat ini berpegang teguh pada hasil rakernas beberapa waktu lalu yang mengusung Zulkifli Hasan sebagai calon presiden. "Karena itu merupakan mandat dari rakernas kita, sehingga itu harus saya jalankan. Saya sebagai pihak yang bertanggungjawab menjalankan mandat tersebut," kuncinya.

GERINDRA YAKIN KOALISI TAK PECAH

PKS mempertimbangkan opsi abstain pada Pilpres 2019 andai tak ada kesepakatan terkait posisi cawapres Prabowo Subianto. Partai Gerindra selaku pengusung utama Prabowo angkat bicara soal manuver terbaru PKS itu.

"Kami sih optimistis bahwa PKS akan tetap bersama kami. Kenapa kami optimistis, karena komunikasinya kan terus berjalan, berlangsung secara intens," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, Rabu (1/8) kemarin.

Andre menyebut PKS sampai saat ini tetap mendukung Prabowo Subianto. Bahkan, dalam pertemuan tiga sekjen dari Gerindra, PKS, dan PAN dengan perwakilan Persaudaraan Alumni 212 kemarin, Andre mengatakan partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu sepakat mengusung Prabowo sebagai calon presiden.

"Kemarin di rumah Pak Maher, tiga partai sepakat koalisi mendukung Pak Prabowo. Gerindra, PKS, PAN, dan juga Demokrat. Bahkan tiga hari ini dan ke depan, sekjen empat partai akan terus berdiskusi mematangkan platform kerja sama," sebut Andre.

Selain mempertimbangkan opsi abstain, PKS mengakui belum ada kesamaan sikap dan pandangan soal cawapres Prabowo. Kader-kader PKS sebenarnya meminta ada keputusan resmi soal cawapres pada 30 Juli lalu, tapi tenggat itu diperpanjang setelah hasil Ijtimak Ulama keluar.

Andre mengaku tetap yakin PKS tak akan meninggalkan Gerindra. Alasannya satu, PKS disebut Andre partai yang sangat memikirkan bangsa ketimbang bagi-bagi jabatan.

"Insyaallah kami optimistis, termasuk PKS tidak akan meninggalkan kami. Karena koalisi yang kami bangun demi kepentingan bangsa-negara, bukan sekadar koalisi bagi-bagi jabatan. Insyaallah kita tahu persis PKS mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, tentu demi kepentingan bangsa dan negara koalisi ini tidak akan terpecah," pungkas Andre.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut  nama cawapres pendamping  Prabowo, sudah mengerucut ke tiga nama. Masing-masing, Salim Segaf Aljufri, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ustaz Abdul Somad.  "Kalau misalnya dari Demokrat itu Pak AHY, kemudian dari rekomen Ijtimak kita untuk cawapresnya kan ada Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Salim Segaf, berarti setidaknya ada tiga nama yang ada sekarang ini," ungkap Fadli Rabu kemarin.

"Setahu saya, 3 nama itu yang mengerucut menjadi pembicaraan di dalam partai sekarang jadi jauh lebih mudahlah untuk memutuskan itu," tandasnya.  Sementara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat mengungkap telah mengantongi nama cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019. "(Nama cawapres) sudah di kantong," kata Prabowo, Selasa (31/7).

Namun ia enggan menjawab siapa cawapres yang sudah ada di kantongnya. Prabowo hanya menyebutkan cawapres yang dipilihnya nanti sesuai dengan kehendak rakyat. "Ah kau ini mancing saja. Mancing saja. Yang penting bukan maunya saya. Yang penting maunya rakyat. Kan begitu," timpalnya. (dtc)

 

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors