Dandes 61 Desa Masuk Zona Merah


Lolak, MS

Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (Dandes), terendus di sejumlah kabupaten. Kucuran anggaran dari pemerintah pusat itu pun kans menyeret sejumlah kepala desa ke dalam terali besi. Untuk antisipasi, pemerintah daerah mulai lakukan evaluasi.

Terkini, penggunaan Dandes tahun anggaran 2017 - 2018, mulai dievaluasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong). Ujung tombaknya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat.

Kepala DPMD Bolmong, Ahmad Yani Damopolii mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait evaluasi administrasi dan temuan Inspektorat dalam pengunaan Dandes.

“Untuk tahun 2017 ada beberapa Desa yang salah memasukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ, red) Dandes, dan kami mendapatka  beberapa temuan. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus di bayarkan dan selesaikan sampai batas waktu yang telah di tentukan yakni tanggal 15 September Tahun 2018 ini,” kata Ahmad.

Ahmad menegaskan, untuk penyusunan laporan SPJ harus sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

“Nantiya pembuatan SPJ Jangan sampai melewati harga yang sudah di tentukan dalam Perbup tersebut, dan kalau bisa sesuai penggunaan anggaran dengan harga lokal, agar anggaran dandes ini bisa lebih banyak manfaatnya,” harap Ahmad.

Di sisi lain, Kepala Inspektorat Bolmong, Rio Lombone menyayangkan 18 Kepala Desa yang tidak hadir dalam Rakor yang digelar beberapa waktu lalu itu. Pasalnya, ada temuan dari Inspektorat yang harus disampaikan kepada pemerintah desa untuk perbaikan.

“Rapat ini sifatnya sangat penting, karena dari data yang ada di Inspektorat, 61 Desa berada di zona merah dan 34 desa berada di zona kuning dalam pengelolahan keuangan desa Tahun 2017. Ini harus segera di selesaikan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan,” pungkas Rio.(yadi mokoagow)


Komentar