Produk Hukum PETI Bakan Digodok

DPRD Bolmong Agendakan Pembentukan Pansus


Lolak, MS

Gerak penyelesaian polemik Pertambangan Ilegal (PETI) di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondouw (Bolmong), kian getol digeluti. Sederet langkah strategis ditempuh. Wacana pembentukan produk hukum yang mengatur aktivitas pertambangan pun mencuat. Lintas Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong bahkan dalam waktu dekat mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk kerusakan lingkungan di lokasi PETI tersebut.

Upaya itu dibeber Kabag Risalah dan Persidangan DPRD Bolmong, Frangki Panelewen. Kata dia, memang dalam waktu dekat sesuai petunjuk Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling, bahwa setelah undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pelaku PETI di Bakan tidak digubris, maka Pansus akan segera dibentuk.

"Ya memang untuk permasalahan di Desa Bakan, khususnya PETI, DPRD Bolmong dalam waktu dekat akan segera bentuk pansus. Terlebih saat undangan RDP lalu tidak digubris oleh yang terundang," kata Frangky.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Bolmong, Yusra Alhabsy, mengatakan soal kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktifitas PETI di Bakan, sudah seharusnya mendapat perhatian serius, dari DPRD Bolmong. Sebab kata Yusra, kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan dari aktifitas PETI itu kan berdampak pada masyarakat setempat.

"Kan masyarakat belum banyak mengetahui soal dampak dari kerusakan lingkungan. Nanti sudah terjadi kemudian menyalahkan pemerintah. Padahal sudah berapa kali diingatkan," kata Yusra.

Untuk itu menurut Yusra, pihaknya tetap fokus mengawal Pansus ini. "Ya kalau perlu para pelaku PETI-nya dapat efek jerah dari aparat penegak hukum, biar aktiftas PETI bisa hilang," tandas Yusra.

Sementara itu, Irawan Damopolii, selaku pemerhati lingkungan hidup di wilayah Bolmong Raya mengatakan, memang para pelaku PETI ini dari awal tidak pernah dapat pelajaran mengenai tindak pidana merusak lingkungan hidup dari aparat penegak hukum (APH).

"Kalau ditindak tegas siapa saja yang merusak lingkungan dan langsung dijebloskan ke penjara, pasti akan ada efek jerah. Selama ini kan para pelaku PETI-nya tidak pernah tersentuh oleh hukum. Padahal sudah sangat terang benderang siapa-siapa pelaku PETI," kata Irawan.

Menurut Irawan, dirinya sepakat dengan langkah dari DPRD Bolmong dalam membentuk Pansus PETI Bakan. Sebab kata Irawan, DPRD Bolmong adalah sebuah lembaga negara yang memang tupoksinya selain memperhatikan aspirasi masyarakat, juga soal keberlangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri.

"Soal dampak lingkungan yang terjadi dari aktifitas PETI, pasti akan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Sehingga sudah sepatutnya DPRD Bolmong membentuk Pansus. Kalau perlu dalam hasil Pansus itu harus ada nama-nama pelaku PETI bahkan oknum-oknum APH yang diduga kuat membackup aktifitas mereka selama ini. Karena sesungguhnya surat rekomendasi dari Pansus itu sangat kuat, terlebih ditujukan ke Kementrian Lingkungan Hidup, ESDM dan bahkan hingga ke Mabes Polri," tandas Irawan. (endar yahya)


Komentar