Harga BBM Kepulauan Fantastis, Deprov Janji Hearing Stakeholder


Rintih masyarakat kepulauan soal Bahan Bakar Minyak (BBM) masih terdengar. Program satu harga dari pemerintah pusat nampak belum juga terealiasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) kembali buka suara. Upaya hearing dengan pihak berkometen pun diproyeksikan.

 

Penegasan itu dilontarkan Anggota DPRD Sulut, Eddyson Masengi. Ia mengungkapkan, memang sudah ada salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait BBM, harga minyak premium yang bersubsidi di seluruh Indonesia harus sama.

 

“Pokoknya BBM itu sama, apakah di ujung kepulauan, di Papua, dan itu berhasil. Setahu saya seperti itu. Di Papua juga harga sudah sama seperti di Jakarta. Nanti kan perusahaannya dapat mereka terima secara khusus, diaturlah peraturan untuk menutupi itu,” ungkap Masengi, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

 

Hanya saja pengeluaran untuk suplai BBM secara ekonomi sangat berbeda di masing-masing daerah. Paling tidak keuntungannya tidak sama. Ini yang kemudian menurut Masengi, membuat perbedaan harga. “Antara di Jakarta dengan yang di Talaud tentu beda. Karena angkutan. Makanya ada kebijakan-kebijakan yang diatur sehingga menutupi kos itu. Sehingga bisa mewujudkan penetapan harga sama. Itu sudah berlaku seperti di Talaud, Sitaro dan Sangihe. Kalau ada informasi seperti itu (harga BBM mahal, red) Rp 15 ribu per liter, bahkan sampai Rp 25 ribu maka patut diselidiki dan dipertanyakan. Perlu diselidiki apa betul,” pungkasnya.

 

Mungkin saja menurutnya, ada pengusaha-pengusaha yang ingin menang sendiri. Dengan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. “Atau karena pengusaha itu sendiri ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya kalau naik seperti itu. Sementara tidak gampang kan buat eskalasi harga seperti dalam proyek misalnya,” jelasnya.

 

Nantinya setiap proyek di kepulauan akan terganggu. Utamanya untuk angkutan material. Ketika harganya sudah disesuaikan dengan yang berlaku sama maka akan terjadi kerugian terhadap pihak ketiga yang melakukan pengerjaan proyek. “Ketika mereka sudah berlakukan harga, katakanlah Rp 15 ribu, tentu akan mempengaruhi belanja pihak-pihak ketiga pada proyek-proyek di pulau-pulau. Nanti akan bermasalah. Rugi. Pekerjaaan nanti tidak sampai selesai,” tuturnya.

 

Kemudian dampak dari BBM yang tidak satu harga ini akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Wilayah kepulauan bakal mempengaruhi sektor perikanan bagi yang menggunakan perahu motor. “Apalagi minyak yang tidak disubsidi. Ini jadi catatan kita di Komisi 3, harus sampaikan ke pimpinan. Musti dengar pendapat, undang pihak stakeholder, undang para pakar dan Pertamina. Cari bottleneck dimana supaya cari solusi secepatnya karena tidak boleh dibiarkan,” kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar