Tahuna, MS

Aroma penyalahgunaan uang negara di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sangihe menyeruak. Manajemen badan usaha milik daerah itu dilapor atas dugaan tindak pidana korupsi dana representatif dan perjalanan dinas tahun 2014-2016. Teranyar, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangihe bahkan telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum Direktur dan 5 Pegawai.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sangihe Edwin Tumundo SH MH, membeberkan soal pemanggilan tersebut berkaitan dengan adanya laporan yang langsung ditindaklanjuti dalam tahap penyelidikan.

"Kita sudah panggil Direktur dan 5 Pegawai, untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dana representatif dan perjalanan dinas tahun 2014-2016. Jadi ini baru tahapan pemeriksaan. Selain keterangan, pegawai juga diminta membawa dokumen-dokumen terkait," ujar Tumundo, ketika dikonfirmasi, Senin (24/6), di ruang kerjanya.

Sementara itu, Direktur PDAM Novi Tampi, tak menampik adanya panggilan pemeriksaan oleh pihak Kejari Sangihe. Dirinya mengemukakan, terkait dengan penganggaran dana representatif sudah sangat jelas serta sesuai dengan peraturan.

"Terkait dengan dana representatif itu merupakan dana yang peruntukkannya untuk pembayaran jasa media massa. Aturan penggunaan anggaran juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007. Saya juga sudah diberitahukan pegawai, bahwa dana representatif sudah ada anggarannya sejak dulu bukan nanti sekarang ini, " jelas Tampi.

Tampi mengatakan jika memang terkait dengan dana representatif ini harus dipertanggungjawabkan, dirinya meminta agar Direktur yang menjabat sebelumnya di Tahun 2014-2016 harus dipanggil untuk diperiksa.

"Dana ini setiap tahunnya selalu dianggarkan pada RKA PDAM. Kalau diminta untuk dipertanggungjawabkan harusnya, Direktur yang dahulunya menjabat diperiksa, jangan hanya saya.

Kita tidak mungkin mengeluarkan anggaran jika tidak ada regulasinya. Begitu juga soal perjalanan dinas, ada laporannya jelas," pungkasnya.(rindu makikui)