Komisi IV Bedah Zonasi di PPDB dan Honda


Manado, MS

Sekretaris Komisi IV DPRD Manado Sonny Lela menyampaikan, sistem zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Manado harus mengikuti kearifan lokal. Hal itu tercuat saat dengar pendapat bersama Dikbud tersebut yang turut dihadiri sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan SMP Negeri Manado, Kamis (1/7) kemarin.

Menurutnya, kearifan lokal yang dipakai dalam zonasi ini wajib diperhatikan hingga masyarakat luas bisa masuk.

“Ketika hal itu akan berlaku, adalah suatu kewajaran sebab ada Undang-undang soal hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Lela.

Lanjut dia, sejumlah anggota DPRD soal zonasi ini sudah banyak kebanjiran dari warga, terutama ibu-ibu yang mengeluhkan anak mereka tak terakomodir di sekolah yang disukai anaknya.

Dia sendiri tak menyarankan untuk semua bertumpuk pada satu sekolah favorit berdasarkan hak tersebut, tapi tetap meminta pemerintah lewat dinas pendidikan mencari solusi dalam pelaksanaan kedepannya.

Selain itu, dia berharap orang tua mau memahami sistem yang dibuat pemerintah ini karena langkah ini turut perlu dipahami pula.

“Kan, tak mungkin seluruh SMP Negeri 1 Manado adalah nama sekolah di seluruh wilayah yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, munculnya keluhan ini disampaikan pula anggota komisi lainnya Ronny Makawata, bahwa dirinya sudah beberapa hari terakhir ini selalu didatangi keluarga untuk dimasukkan ke sekolah favorit.

Ini disebabkan, sekolah tersebut menetapkan jalur zonasi ketat seperti di wilayah Singkil sehingga bingung harus disekolahkan dimana.

Meski akhirnya bisa diakomodir, Makawata berharap kedepannya, pemetaan zonasi harus diketahui dan menjangkau wilayah-wilayah lain di Kota Manado.

Pasalnya dia mendengar, bahwa ada beberapa siswa asal luar Kota Manado terakomodir dengan jarak tinggal lebih dari 10 kilometer jaraknya.

“Ini perlu dipertanyakan, mengapa sempat tidak diakomodir anak dalam kota sendiri sebelumnya,”  ungkapnya.

Sejumlah Kepsek SD dan SMP Negeri pun mendapat kesempatan menyampaikan kondisi terkini atau kebutuhan sekolah mereka.

Satu per satu dari total 26 kepsek ini menjawab, misalkan menyebutkan soal kekurangan komputer sehingga pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) harus bekerja sama dengan SMK Negeri lain.

Seperti diungkapkan Kepsek SMP Negeri 12 Bunaken kepulauan B Rompas, faktor penghambat proses berbasis komputer adalah signal.

“Jika jaringan taka da otomatis program yang ingin dijalankan tak berfungsi,” sebutnya.

Lain lagi, di SMP Negeri IV Karombasan Utara, masalah yang mereka kuatirkan terkait longsoran yang sudah pernah dialami sekolah tersebut.

Disampaikan kepseknya, Meiske Papona, beberapa waktu lalu mendapat kejadian jatuhnya bongkahan batu besar ke sekolah dengan menjebol dinding.

Dirinya sudah pernah menyampaikan agar adanya perbaikan kondisi tersebut, sehingga tidak muncul kekuatiran mereka.

“Sudah kami sampaikan soal ini dan munculnya perbaikan, pasti ada rasa nyaman saat proses belajar mengajar dan itu sangat diharapkan,” ungkapnya.

Turut hadir dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV Dijana Pakasi, Vanda Pinontoan, Fatma Bin Syechabubakar dan Wahid Abd. (devy kumaat)


Komentar