Jakarta, MS

Tubuh Partai Demokrat (PD) bergelora. Tampuk kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) digoyang. Kegagalan menakhodai Bintang Mercy jadi ‘amunisi’ kekesalan. Desakan pelaksanaan Kongres Luas Biasa (KLB) membahana.

Sikap protes terhadap SBY berpijak pada kondisi terkini PD. Dua periode menakhodai partai yang berdiri pada 9 September 2001 itu, elektabilitas PD terus merosot. Pada periode pertama SBY, jumlah suara PD semula 20,40 persen, lalu turun menjadi 10,19 persen. Di periode kedua, kian anjlok. Dari 10,19 persen menjadi 7,7 persen.

Sejak saat itu, guncangan keras kerap mendera SBY. Sikap paling kritis dicetus Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) PD. Mereka meminta partai segera menggelar KLB. FKPD menilai Ketum SBY gagal memimpin partai selama dua periode. "Bapak Ketua Umum, dalam hal ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam 2 periode tahun 2014 dan tahun 2019 dinyatakan gagal," tegas pendiri PD, Henkcy Luntungan, saat konferensi pers di gedung TBS9, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa (2/7). Mereka yang menggelar konferensi selain Luntungan ialah Subur Sembiring, Murtada Sinuraya, Akbar Yusuf Siregar, Suryadi, Sahat Saragih dan Mustika Karim.

Selain penurunan jumlah suara, sebut Luntungan, SBY melanggar atau menjalankan manajemen PD dengan melanggar beberapa kriteria. Mantan presiden dua periode ini dinilai telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah (AD/ART) partai dalam kongres di Bali pada 2013 dan Surabaya pada 2010. Selain itu, dia disebut telah menjadikan PD sebagai partai dinasti. Bahkan, SBY dianggap menyebarkan kabar bohong terkait pendiri dan deklarator partai.

"Telah menyampaikan kabar bohong tentang pendiri dan deklarator juga seluruh kader Partai Demokrat atas berdirinya Partai Demokrat sehingga Bapak SBY mencoba menjadikan Partai Demokrat menjadi partai tokoh dan dirinya menjadi tokoh Partai Demokrat sebagai pemilik Partai Demokrat," terangnya.

Luntungan pun menegaskan SBY bukanlah pendiri PD. Dia menyebut PD justru hancur di bawah kepemimpinan SBY. Maka itu, FKPD meminta partai menggelar KLB. "Perlu saya sampaikan bahwa konpers ini kami lakukan setelah kami berkonsultasi dengan kepada senior pendiri Demokrat untuk mendapat arahan petunjuk dan kesepakatan. Beliau-beliau adalah Bapak Vence Rumangkang, Subur Budhisantoso, Umar Said, Max Rompas, Achmad Mubarok, Ricky Sofyan, Max Sopacua, Wayan Sugiana, Achmad Torix," bebernya.

Sementara itu, pendiri PD lainnya, Sahat Saragih menambahkan, urgensi digelarnya KLB lantaran PD dianggap sudah hancur sehingga agenda tersebut perlu disegerakan. "Karena memang PD ini sudah hancur lebur. Artinya, Pak SBY sudah tinggal kelas 2 kali. Kalau orang yang sudah tinggal kelas 2 kali, kita pertahankan atau tidak? Masa sih kita pertahankan terus. Itu kira-kira permintaan evaluasi daripada pendiri dan deklarator ini," sebutnya.

Dia juga tak ingin hal ini dikaitkan dengan kondisi pribadi SBY yang masih berkabung. Dia menegaskan KLB digelar untuk perbaikan partai. "Karena PD ini kan bukan Pak SBY tunggal yang memilikinya. Jadi tidak ada urusan PD dengan itu sebenarnya. Tetapi seluruh secara manusiawi kader-kader dan pendiri dan deklarator menghormati beliau dalam bersedih. Tapi jangan kaitkan kepentingan pribadinya, keluarganya, dengan kepentingan PD," ucap Saragih.

Diketahui sebelumnya, desakan KLB juga disampaikan salah satu Ketua DPP PD Subur Sembiring. Menurut Sembiring, KLB perlu dilakukan dalam rangka menyelamatkan partai yang saat ini dinilai tengah mengalami guncangan. "KLB itu adalah suatu jalan keluar untuk menyatukan soliditas internal PD di tengah gonjang-ganjing yang beredar. Dan kita harus paham PD tidak akan besar tanpa kebersamaan. Jangan mau diporakporandakan, jangan mau diadu domba. Kita patuh kepada konstitusional partai, sehingga PD ke depan di KLB akan menjadi partai yang dihargai karena semua menjalani konstitusional PD," aku Sembiring, belum lama.

SALING SERANG

Sinyal ‘menggulingkan’ SBY dari tampuk kepemimpinan Bintang Mercy, mengencang. Desakan KLB yang digedor FKPD dan sejumlah tokoh penting PD, picu ketegangan. Serangan balik kini diinisiasi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pro SBY.

Ketua DPP PD Ferdinand Hutahaean menyebut mereka yang mengatasnamakan FKPD merupakan orang-orang yang tak punya hak suara untuk mengevaluasi kepemimpinan SBY. Luntungan Cs disebut hanya memperalat nama ‘Forum Pendiri’ karena yang punya hak suara untuk menggelar evaluasi ialah pengurus DPD dan DPC. "Forum pendiri ini tidak ada dalam AD/ART," tegas Hutahaean.

Hutahaean menyebut Sahat Saragih sebetulnya tak patut bicara soal suara partai karena rekam jejak pribadi. Menurutnya, Saragih saat maju sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) hanya mendapat 2 ribuan suara. "Jadi lebih baik Saragih agar mengevaluasi dirinya sendiri terlebih dulu sebelum mengevaluasi pihak lain, apalagi SBY sebagai ketua umum yang telah mampu mempertahankan eksistensi partai ini di sela beliau harus mendampingi almarhum Ibu Ani yang sedang sakit waktu kampanye," ucap dia.

DPP PD, disebut Hutahaean, sebetulnya tidak ingin menanggapi kelompok FKPD yang mereka kategorikan sebagai ‘kelompok tak tahu diri’. Dia menganggap Luntungan Cs hanya ingin mencari perhatian.

"Kelompok yang tak paham aturan dan kelompok yang hanya sedang memanfaatkan situasi untuk mencoba exist di kancah politik. Mereka lupa bahwa mereka bukan siapa-siapa dan tidak punya hak suara. Istilahnya, mereka ini hanya kelompok yang sedang ‘caper’ saja. Tak perlu ditanggapi serius, nanti mekanisme partai akan berjalan untuk memproses mereka ini secara aturan," tegas dia.

Di tempat terpisah, FKPD menilai Ferdinand Hutahaean tak paham aturan partai. "Bahwa menanggapi berita Ferdinan Hutahean, Waketum FKPD PD Subur Sembiring sangat menyayangkan masih ada pengurus yang tidak membaca anggaran dasar secara tuntas," kata Waketum FKPD PD, Subur Sembiring, di Gedung TBS 9, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa (2/7).

Sembiring menyebut hak suara FKPD tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 97. AD/ART itu, kata dia, dicetuskan pada kongres di Surabaya tahun 2015.

JABATAN AHY DISEBUT ILEGAL

Tensi Demokrat memerah. Saling serang tokoh Bintang Mercy, kini tersaji di ruang publik. Bukan hanya posisi SBY, jabatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma), ikut disorot.

Wakil Ketum DPP FKPD PD, Subur Sembiring menyebut, Kogasma sebagai lembaga struktural ilegal di PD. Kogasma yang saat ini dipimpin oleh putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, tak ada sama sekali dalam AD/ART kepengurusan partai. "Kogasma itu ilegal, tidak ada dalam AD/ART kepengurusan, saya kasih tahu itu, ini blak-blakan saya sampaikan," jelas Sembiring saat menggelar konferensi pers di Kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (2/7).

Dia juga membantah AHY telah bekerja keras sebagai Komandan Kogasma dengan menaikkan jumlah pemilih dan pendukung partai. Sementara, kata Sembiring, struktur yang diketuai oleh AHY pun ilegal.

"Itu dibilang AHY kerja keras Kogasma, Kogasma itu ilegal," katanya.

Pembentukan Kogasma, kata Sembiring, adalah satu dari sekian banyak pelanggaran AD/ART PD yang dilakukan SBY pada periode kedua sebagai Ketum. Padahal menurutnya, Kogasma sama sekali tak bermanfaat dalam pemenangan pemilu. "Membuat badan organisasi Kogasma untuk alat pemenangan pilpres dan pileg, ternyata gagal dan tidak bermanfaat seperti saksi-saksi pileg yang amburadul," kata dia.

Tak hanya soal Kogasma, SBY juga dinilai telah memaksakan kehendaknya secara sepihak untuk memajukan AHY dalam Pilkada DKI Jakarta. Padahal, menurut Sembiring, saat itu AHY belum menjadi kader PD. "Mencalonkan AHY padahal belum (jadi) kader Demokrat," kata dia.

Selain itu, Sembiring merasa perlu meluruskan sejarah PD, sebab saat ini banyak orang menyebut Demokrat sebagai partai SBY. Dia menyebut informasi tersebut tidak benar sama sekali, lantaran Presiden keenam RI itu merupakan kader yang baru bergabung sekitar dua tahun setelah Demokrat resmi berdiri pada 2001. SBY pun dianggap bukan pendiri partai. "Yang saya perlu informasikan sering kita dengar belakangan ini Partai Demokrat adalah partai SBY. Saya ingin menyampaikan hal itu tidak benar," urai dia.

Dalam kesempatan itu, FKPD mendesak SBY mundur dari jabatan Ketum. SBY dinilai gagal memimpin PD selama periode kepemimpinannya dan membuat partai porak poranda.

SEKJEN PD TEGASKAN TAK AKAN ADA KLB

Dorong pelaksanaan KLB PD, nyaring dikumandangkan. Gejolak pro dan kontra membubung tinggi. Meski begitu, DPP sudah memastikan tidak akan menggelar KLB.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PD Hinca Pandjaitan, belum lama ini. Dia menegaskan partainya tidak akan menggelar KLB dalam waktu dekat. Pandjaitan mengatakan PD akan menggelar kongres pada 2020.

"Di Partai Demokrat, kami mempunyai sikap siklus lima tahunan yang tertib. Oleh karena itu, kami pastikan tidak ada kongres luar biasa," kata dia.

Menurut Pandjaitan, tidak ada peristiwa yang menyebabkan KLB harus diselenggarakan secepatnya. Namun, dia menghormati adanya aspirasi sejumlah kader yang menyuarakan KLB. "Kita hormati saja dan toh hari-hari ini juga sudah selesai, karena baik dari DPD maupun dari DPC-DPC juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada kongres luar biasa itu," ujarnya.

"Kalau diskusi atau gagasan seperti itu kan ruang demokrasi itu kan biasa saja," sambung Pandjaitan.(dtc/cnn)