PAW Legislator Mitra (Masih) Menggantung


Ratahan, MS

Roda Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara (Mitra) bergerak lamban. Proses ‘eksekusi’ 5 legislator yang digusur pimpinan partai politik (parpol) akibat melanggar aturan partai hingga kini belum ada kemajuan.

Informasi terbaru yang dihimpun Media Sulut, putusan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) yang belum turun jadi penyebab proses PAW tersendat. Dokumen PAW oleh pihak eksekutif Mitra diketahui telah dilayangkan sejak 16 Agustus lalu.

Padahal, tenggat waktu terkait PAW dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota, sudah jelas.

Bab IX peraturan tersebut menyebut tentang pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu dan pemberhentian, secara jelas ditulis lamanya proses penerbitan keputusan pemberhentian dimaksud seperti halnya dalam pasal 105.

Dalam pasal tersebut berisikan pihak gubernur menerbitkan putusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 hari lamanya, terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian dari pihak bupati/walikota DPRD kabupaten/kota.

Bupati James Sumendap melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Novry Raco, surat PAW tersebut sudah dilayangkan sejak 16 Agustus silam. “Sudah dilayangkan sejak 16 Agustus lalu,” kata Raco, kemarin.

Ditanya mengenai waktu yang sudah melebihi tenggat waktu, Raco menerangkan masih akan mengecek hal ini kepada pihak terkait di pemerintah provinsi (pemprov). “Kita masih akan mengecek hal ini besok (hari ini, red), di pemprov,” kata Raco.

“Tapi coba cek dulu ke sekretariat dewan (DPRD, red), siapa tahu sudah ada disana,” sambung Raco.

Terpisah, Sekretaris DPRD Mitra Hans Mokat ketika dimintai keterangannya pun menyebutkan belum memperoleh surat tersebut. “Belum. Mungkin masih berproses di eksekutif,” ungkap Mokat.

Ditambahkannya, proses PAW 5 legislator Mitra diserahkan penuh kepada pihak eksekutif dalam tindaklanjutnya, sekaligus membenarkan jika selang 14 hari proses tersebut oleh pihak eksekutif, didasarkan aturan yang diberlakukan, PP/12 2018. (recky korompis)


Komentar