Manado, MS

Gaung penolakan keberadaan sawit ditegaskan Gubernur Olly Dondokambey. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) ikut ‘pasang badan’. Komitmen mengawal amanat sang nahkoda Banteng Moncong Putih di bumi Nyiur Melambai dilayangkan.

Nada penolakan itu dibunyikan Sekretaris Komisi II DPRD Sulut, Rocky Wowor. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sulut ini menegaskan, tidak akan ada izin sawit selama Olly menjabat gubernur. “Terkait sawit sampai saat ini, gubernur tidak pernah memberikan izin dan tidak pernah merekomendasi. DPRD  juga tidak pernah memberikan izin dan merekomendasi,” ungkapnya, Senin (22/7), di  Kantor DPRD Sulut. 

Sawit yang ada sekarang ini menurutnya, bukan dari provinsi yang mengeluarkan, melainkan pihak kabupaten kota. Tidak pernah di zaman kepemerintahan Olly kemudian memberikan izin sawit beraktivitas. “Jadi itu dari kabupaten kota, cari tahu bupati yang mengeluarkan itu dulu (sebelumnya, red). Itu saya tahu masih izin bupati yang lalu. Kepala daerah kabupaten yang mengeluarkan dan merekomendasikan itu. Jadi bukan gubernur, gubernur tidak pernah mengeluarkan itu,” tegasnya.

Baginya, penanaman sawit di Sulut tidaklah stategis. Bumi Nyiur Melambai dinilai tidak membutuhkan tanaman sawit. “Kita daerah Nyiur Melambai buat apa kita mau adakan itu. Itu minimum mesti 10 ribu hektar. Kalau Cuma 10 hektar tidak akan ada efek,” ujarnya.

Terkait pihak kepolisian yang melakukan penjagaan di Bolmong dirinya pun memberikan tanggapan. Menurutnya, masalah pengawalan pihak aparat itu perlu disampaikan kepada yang berwenang atasnya. “Itu sampaikan ke polres (kepolisian resort). Sampaikan ke  pihak kepolisian bila ada aparat yang menjaga, polres atau pak kapolda (kepala kepolisian daerah),” tuturnya.

Hanya menurutnya, bila kemudian itu masih merupakan izin Hak Guna Usaha (HGU) maka pihak perusahaan tentu akan melakukan pembelaan. “Jadi begini, kita (PDIP, red) ketua partai sudah menolak.  Tapi dalam hal ini dibilang polisi membela, mungkin mereka (perusahaan, red)  sudah ada izin karena ada yang sudah memberikan izin lalu. Wajar kalau mereka menjaga daerah mereka. Karena izin HGU. Tapi kalau dari torang tolak ya tolak. Kalau pak gubernur tolak, ya tolak. Pak gubernur tidak berikan izin jangan kase izin. DPRD sekalipun tidak pernah merekomendasi menyetujui adanya sawit di Bolmong atau se-Sulut. Tidak pernah,” tutupnya. (arfin tompodung)