Ratahan, MS

Tujuh hari pengajuan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) setelah penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih, jadi ultimatum. Jika mulus diajukan oleh 25 legislator terpilih Minahasa Tenggara (Mitra), pengusulan pelantikan sudah akan diajukan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada pihak Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

Ultimatum pihak penyelenggara terhadap LHKPN bukanlah isapan jempol, sebab jalan menuju gedung parlemen sudah didepan mata. Jika hal ini tak diindahkan, perjuangan selang pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu) waktu lalu, mubazir.

"Ini sudah menjadi ultimatum bagi mereka yang telah ditetapkan sebagai anggota DPRD. Namun itu belum menjadi jaminan ketika ultimatum mengajukan LHKPN selang 7 hari setelah penetapan, tidak diindahkan," ungkap Ketua KPU Wolter Dotulong, kemarin.

Menurut dia, proses pihak penyelenggara setelah penetapan yakni menunggu laporan pengajuan LHKPN selanjutnya mengusulkan calon terpilih kepada pihak gubernur. "Kita akan mengusulkan calon terpilih setelah proses pengajuan LHKPN selesai dalam 7 hari setelah penetapan. Usai dengan itu, kita akan mengusulkan pelantikannya kepada pihak gubernur melalui bupati," tuturnya.

Sedangkan, rencana pelantikan akan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak gubernur. "Selanjutnya jadwal pelantikan tentu akan disesuaikan dengan tanggal masa jabatan periode 2014-2019. Kemungkinan besar pada bulan September mendatang," jelasnya.

Dia pun mengharapkan pengajuan LHKPN in imenjadi perhatian penting pihak calon anggota DPRD yang telah ditetapkan. "Mudah-mudahan ini menjadi perhatian penting calon maupun partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD. Sebab pusihmentnya fatal yakni tidak dilantik sebagai anggota DPRD. Kan sayang kita sudah berjuang meraih simpati rakyat kemudian hanya karena tak mengajukan administrasi terkait, selanjutnya tidak dilantik," pungkas Dotulong. (recky korompis)