Terbukti Tak Netral di Pemilu, Dua ASN Minahasa Turun Pangkat


SANKSI tegas diberlakukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Minahasa. Hukuman itu buntut dari laporan masyarakat terkait sikap tak netral yang ditunjukkan dua oknum saat Pemilu 2019.

Surat rekomendasi atas pelanggaran netralitas dua ASN telah dikirim Bawaslu kepada KASN. “Rekomendasi kami (Bawaslu Minahasa) terkait netralitas ASN (PNS) pada Pemilu 2019 sudah dieksekusi alias sudah ada putusan dari KASN. Dua PNS itu yakni oknum Kepala Sekolah SMA, sudah keluar rekomendasi dari KASN dengan hukuman sanksi sedang. Demikian juga dengan seorang guru SMP di Kombi dapat sanksi sedang,” ungkap komisioner Bawaslu Minahasa, Erwin Sumampow.

Dia mengatakan, sanksi terhadap 2 PNS itu berdasarkan laporan masyarakat atas netralitas pada Pemilu 2019 lalu. “Ini merupakan kasus laporan pelanggaran netralitas yang ditindak lanjuti Bawalsu ke KASN,” ujar Sumampow.

Atas pelanggaran disiplin sedang tersebut, sanksi yang diterapkan kepada 2 ASN itu berupa, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

“Bukan lagi ranah Bawaslu. Menindak lanjuti sanksi itu tergantung Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam surat KASAN itu disebutkan agar sanksi tersebut segera dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur, Bupati,walikota),” ujar Sumampow.

Lanjut Sumampow, rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN terhadap PNS yang tak netral ini menunjukkan bahwa lembaga Bawaslu Minahasa serius dalam menindaklanjuti penegakan aturan Pemilu. “Selama tahapan Pemilu 2019 ada lima kasus baik laporan dan temuan netralitas ASN yang kita tindak lanjuti,” tandasnya. (jackson kewas)


Komentar