Bali, MS

Polemik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan Likupang  dikritisi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey. Gerak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) disorot. Minimnya koordinasi terkait pengembangan proyek ini jadi penyebab.

Pemkab Minut di bawah pimpinan Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dinilai kurang kooperatif. Dampaknya, pemerintah pusat mengambil alih langsung rencana KEK Pariwisata tersebut. Hal itu diungkapkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD), Minggu (11/8) kemarin, di selah-selah kunjungannya di Tabanan Bali.

“Sebelumnya masih bagus. Tetapi mulai saat ini koordinasinya tidak bagus sehingga diambil alih pusat. Saya sudah laporkan ini saat mengikuti rapat terbatas (Ratas) bersama presiden dan kementerian terkait belum lama ini,” ungkap gubernur.

Lanjut OD, beberapa tahun ke depan pemerintah akan fokus pada pembangunan KEK Pariwisata. September nanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ke Sulut. Ini untuk melihat secara langsung perkembangan KEK Pariwisata. “Ini berarti presiden kita memang serius. Makanya kita juga harus serius. Kepala daerah harus peduli dan paham. Kepala daerah jangan mementingkan kepentingan sendiri,” tuturnya.

Gubernur membeber, alasan KEK Pariwisata itu dibuat di Minut bukannya kabupaten kota lain. Ini karena letak Minut dekat dengan Manado ibukota provinsi yang memiliki bandar udara (bandara) dan Kota Bitung yang memiliki pelabuhan serta KEK.

"Bukan mengabaikan daerah lain, tetapi ini trigger. Minut dekat ibukota provinsi yang memiliki bandara dan kota Bitung yang mempunyai pelabuhan. Konsep ini sudah ada sejak Sam Ratulangi,” jelas gubernur. (risky adrian)