Bawaslu Terpojok


CITRA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terusik. Langkah Bawaslu meloloskan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif atau caleg, jadi pemicu.

Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay mengatakan, sikap Bawaslu ini bisa membuat citra mereka buruk dan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Menurut Hadar, langkah Bawaslu itu menuai kritik dari banyak pihak. Hadar berpendapat publik bisa kehilangan kepercayaan dalam membentuk parlemen yang bersih dari korupsi. “Bawaslu (bisa dicap) pro terhadap koruptor,” ujar Hadar di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (3/9).

Pendiri lembaga advokasi Centre for Electoral Reform (CETRO) ini mengatakan, sah saja  ada diskursus bila masih dalam tahap proses perumusan peraturan. Namun, jika peraturannya sudah ada, kata Hadar, mau tak mau harus dihormati.

Sengketa berawal saat Bawaslu meloloskan caleg berlatar belakang mantan narapidana korupsi. Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mendasarkan keputusannya pada Pasal 28 j Undang-Undang Dasar 1945.

Sebaliknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) kukuh mendasarkan argumennya pada Peraturan KPU Pasal 4 ayat 3 Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur soal syarat calon legislatif bukan mantan terpidana korupsi, pelaku melakukan kejahatan seksual pada anak, dan bandar narkoba.

Hadar mengharapkan ada jalan tengah bagi sengketa dengan Bawaslu ini, antara mundurnya salah satu pihak, atau win win solution. “Kami berharap yang pertama ini bisa terjadi.”

Terpisah, anggota Bawaslu, Rahmat Bagja membeberkan alasan lembaganya meloloskan bakal calon anggota legislatif yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi. Rahmat berujar, Bawaslu merujuk Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. "Dasar keputusannya adalah hak konstitusional warga negara. Pasal 28 j menyatakan, jika ingin disimpangi maka penyimpangannya melalui undang-undang," kata Rahmat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.

Pasal 28 j UUD 1945 yang disebut Rahmat diantaranya menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata dia, Bawaslu pun tak ingin melanggar HAM warga negara. "Koruptor ini warga negara atau tidak? Mereka punya hak atau tidak? Bukannya kami pro atau tidak, ini warga negara, masalah hak asasi saja. Ini masalah kita taat azas atau tidak saja," kata Rahmat.

Rahmat pun mengungkit bahwa sedari awal Bawaslu tidak sepakat dengan langkah KPU melarang eks napi korupsi menjadi caleg. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Rahmat juga menyinggung penolakan Kementerian Hukum dan HAM yang awalnya tak mau mengundangkan peraturan tersebut. Namun, KPU berkukuh menetapkan PKPU, sampai akhirnya Kemenkumham turut mengundangkan.

Belakangan, Bawaslu mengabulkan gugatan 12 bacaleg eks napi korupsi yang mengajukan permohonan sengketa. Rahmat Bagja mengatakan, daftar ini masih mungkin bertambah seiring hasil rapat pleno Bawaslu di tingkat daerah.

Rahmat mengklaim, putusan Bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota meloloskan bacaleg eks napi korupsi itu sudah sesuai kaidah hukum. Sejak awal, Bawaslu memang menilai larangan mantan napi korupsi menjadi caleg ini tak memiliki cantolan hukum di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Jika ada kaidah hukum yang bertentangan dengan hukum, (yaitu) PKPU, maka yang dipilih adalah UU," kata dia.

Rahmat menampik Bawaslu tak mendukung pemberantasan korupsi lantaran meloloskan bekas napi korupsi. Dia mengatakan, lembaganya lah yang pertama kali menyorongkan pakta integritas kepada partai-partai. Kendati begitu, lanjut Rahmat, pakta integritas itu hanya bersifat pencegahan. "Tapi ketika Panwas penindakan, maka argumentasi hukumnya harus jelas," kunci Rahmat.

Posisi Bawaslu kian terpojok. Pasalnya, Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) melaporkan ketua Bawaslu dan beberapa komisionernya kepada DKPP. Mereka menuduh Bawaslu tidak transparan dalam melakukan investigasi dalam kasus mahar politik Rp 1 Triliun.(tmp)


Komentar