PAPUA RUSUH, JOKOWI MINTA SEMUA SALING MEMAAFKAN


Jakarta, MS

 

Sejumlah titik di bumi cendrawasih seketika membara. Protes massa berujung rusuh. Hawa sejuk pun dihembuskan kepala negara. Semua pihak diminta saling memaafkan.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Ia telah memonitor kasus yang terjadi.

 

Jokowi akui ada ketersinggungan antar masyarakat Papua dan Papua Barat. Namun dia menyarankan semua harus saling memaafkan.

 

"Sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh tetapi memaafkan itu lebih baik, sabar itu juga lebih baik," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

 

Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun Papua dan Papua Barat. Begitu juga, Jokowi memastikan, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua.

 

"Dan yakinlah pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pakce, makce, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," tegas Jokowi.

 

 

KAPOLRI: KERUSUHAN PAPUA DIPICU HOAKS

 

Kabar bohong di dunia maya jadi pemicu kerusuhan yang terjadi di Manokwari Papua. Fakta itu diungkap Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

 

Hoaks sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itu, Kapolri meminta pada semua pihak untuk ikut meredam kesalahpahaman ini.

 

Kapolri menjelaskan, aksi massa di Papua ini di ‘triger’ dari adanya kejadian di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Malang. Menurutnya, ada kesalahpahaman yang terjadi saat itu.

 

"Malam itu sebetulnya hanya peristiwa kecil, yang sebetulnya sudah dilokalisir, dan diselesaikan oleh muspida setempat baik Ibu Gubernur, Kapolda maupun Pangdam, sudah dinetralisir tapi kemudian muncul hoaks. Kemarin memang ketriger gara-gara ada kesalapahaman dan membuat kata-kata yang kurang nyaman. Sehingga sahabat-sahabat kita yang ada di Papua merasa terusik dengan bahasa-bahasa seperti itu. Dan ada pihak-pihak yang mengembangkan kejadian yang ada di Surabaya dan Malang," ujarnya, Senin (19/8).

 

Persoalan itu sebenarnya sudah dilokalisir oleh muspida setempat. Namun, ada kesimpangsiuran informasi atau kesalah pahaman, sehingga membuat warga Papua merasa terusik.

 

"Ada kesimpangsiuran informasi, kemudian mungkin ada yang membuat kata-kata yang kurang nyaman sehingga saudara kita yang ada di Papua mungkin merasa terusik dengan bahasa seperti itu dan ada pihak-pihak yang mengembangkan informasi seperti itu untuk kepentingan mereka sendiri," tambahnya.

 

Munculnya hoaks mengenai kata yang kurang etis dan ada juga hoaks gambar seolah-olah warga dari Papua yang meninggal, menjadi berkembang dan dikembangkan oleh oknum tertentu, sehingga terjadi mobilisasi massa membuat kerusuhan.

 

"Jadi saya minta kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua, saya sendiri pernah menjadi bagian dari Papua, dua tahun saya berdinas di sana, sangat memahami kondisi psikologis saudara kita di Papua, jangan mudah terpancing, dengan berita-berita yang tidak benar," tegasnya.

 

Terkait dengan kondisi saat ini, Kapolri mengaku sudah mulai berangsur kondusif. Namun, ia menyatakan kalau perlu tambahan pasukan pihaknya akan mengirim bantuan dari daerah terdekat seperti Maluku atau dari Sulawesi.

 

"Yang jelas setahu saya Kota Manokwari kota religius. Itu kota kristiani yang pertama kali masuk di Papua. Saya mengimbau kepada saudara-saudara kita, adik-adik mahasiswa tolong kita jaga perdamaian Kota Manokwari jadi yang religius. Jaga kedamaian dan cinta kasih," pintanya.

 

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa mengatakan, jika dirinya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Papua terkait dengan hal ini. Ia juga menyatakan, jika selama ini komunikasi antara Forkompimda dengan mahasiswa Papua sudah terjalin dengan baik.

 

"Komunikasi Forkopimda dengan mahasiswa Papua yang selama ini terjalin sangat baik, intensif pada saat kita kampanye untuk membangun pemilu damai mereka juga hadir. Tadi saya telepon dengan gubernur Papua, kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jatim. Untuk itu harus dibedakan antara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitmen Jatim selalu mengingatkan jogo Jatim," tegasnya.

 

Agar tidak terjadi insiden serupa, pihaknya sudah meminta agar dilakukan koordinasi antara perwakilan Forkopimda dari Kesbangpol dan OKP.

 

"Tadi pagi juga sedang dilakukan koordinasi perwakilan Forkopimda dari Kesbangpol sudah melakukan koordinasi dengan OKP. Insya Allah nanti Gubernur Papua akan ke Jatim, mereka juga akan mengkomunikasikan dengan mahasiswa Papua yang sedang studi di Jatim tak hanya Surabaya dan Malang tapi daerah lain," tandasnya.

 

 

MENDAGRI MINTA KEPALA DAERAH JAGA UCAPAN

 

Aeluruh kepala daerah di Indonesia harus berhati-hati ketika berbicara dan menyampaikan pernyataan. Apalagi jika pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan masyarakat Papua. Penegasan ini dilontarkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

 

Tjahjo mengingatkan ada banyak masyarakat Papua yang tinggal dan bersekolah di kota-kota besar di Indonesia. Jangan sampai pernyataan sekecil apa pun bisa memantik emosi di masyarakat, khususnya masyarakat Papua.

 

"Ya, kan, di beberapa kota kan banyak para pelajar mahasiswa dari Papua, ada di Yogyakarta, Makassar, Salatiga, kemudian Jakarta, saya minta termasuk diri saya untuk hati-hati dalam membuat statement," tutur Tjahjo di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

 

Menjaga ucapan menjadi hal penting karena pernyataan sekecil apapun bisa menimbulkan opini yang berbeda hingga menyebabkan kesalahpahaman.

 

Bahkan, menurut Tjahjo, pernyataan yang kurang hati-hati dari kepala daerah bisa memantik emosi hingga inisiden besar. Dia mencontohkan kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat.

 

"Ya karena statement sekecil apapun kalau emosional tanpa terkendali itu bisa menimbulkan opini yang berbeda dan bisa menimbulkan kesalahpahaman dan bisa menimbulkan seperti yang terjadi di Manokwari dan Jayapura," kata dia.

 

Rusuh di sejumlah daerah di Papua diduga dipicu oleh pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Kerusuhan juga diduga dipicu pernyataan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang mengancam bakal memulangkan mahasiswa asal Papua ke daerah asalnya.

 

Ungkapan ini diutarakan Sofyan setelah demo Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di Malang pada Kamis (15/8) berujung ricuh.

 

Wali Kota Malang Sutiaji mewakili Pemerintah Kota Malang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas bentrokan yang terjadi pada Kamis (15/8), antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua pada saat akan menyampaikan pendapat di Balai Kota Malang, Jawa Timur.

 

Sutiaji mengatakan, bentrokan yang terjadi antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua tersebut berawal dari kesalahpahaman antara kedua pihak.

 

"Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemarin itu di luar pengetahuan kami," ucap Sutiaji, Senin (19/8).

 

 

KRONOLOGI KERUSUHAN PAPUA

 

Suasana Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) pagi, diketahui sangat mencekam. Massa melakukan demonstrasi sepanjang Jalan Yos Sudarso Manokwari. Mereka memblokir jalan tersebut.

 

Aksi ini buntut dari peristiwa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Massa tak terima dan melakukan unjuk rasa.

 

Sebelumnya, pada Kamis (15/8) lalu mahasiswa Papua dengan sejumlah warga Malang bentrok. Bentrokan terjadi ketika Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua, melakukan aksi damai mengecam penandatanganan New York Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962.

 

Akan tetapi aksi tersebut berakhir ricuh. Akibat peristiwa itu sekitar 23 mahasiswa Papua terluka.

 

Kemudian pada Sabtu (17/8), TNI/Polri dan organisasi masyarakat (ormas) melakukan pengepungan di asrama mahasiswa Papua. Hal ini dipicu adanya kabar perusakan tiang berbendera merah putih di lingkungan asrama.

 

Sebelum ini, perwakilan mahasiswa, anggota kepolisian, serta sejumlah anggota ormas sempat melakukan mediasi agar mereka meninggalkan asrama. Negosiasi pun berjalan alot hingga akhirnya polisi terpaksa melakukan evakuasi secara paksa.

 

Buntut dari peristiwa di Malang dan Surabaya menyebabkan bentrok di Manokwari, Papua Barat. Sejumlah massa melakukan aksi atas peristiwa yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Massa melakukan pemblokiran Jalan Yos Sudarso. Akibat hal itu aktivitas masyarakat maupun arus lalu lintas lumpuh.

 

Tidak hanya memblokade jalan saja, dalam aksi tersebut warga juga menebang pohon dan membakar ban di jalan raya. Bahkan, pendemo melakukan pembakaran Gedung DPRD Manokwari.

 

Kerusuhan di Kota Manokwari, Papua Barat, berbuntut terhadap aksi berantai di kawasan Jayapura. Peserta aksi unjuk rasa berangkat dari Universitas Cendrawasih, sekitar 3 kilometer dari Jayapura. Selain itu, massa memblokir jalan utama menuju Bandara Sentani.

 

Sementara, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, akan membentuk tim untuk mengusut kasus yang dialami sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya, Semarang, dan Malang. Tim tersebut akan mengusut kasus ini dan mencari tahu seperti apa kejadian sebenarnya.

 

"Kami membentuk tim untuk melihat keadaan mereka di Surabaya, Malang, dan Semarang dari kejadian itu. Kami akan berangkat besok, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, DPRP, MRP, Polda, dan Kodam. Apakah mereka akan dipulangkan atau bagaimana, kami akan lihat," jelas Lukas di Kota Jayapura, dalam keterangan pers, Minggu malam (18/8)

 

Menurut Lukas, pihak Pemprov Papua merasa prihatin dengan insiden yang mengakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya oleh aparat keamanan. (merdeka/cnn/antara)


Komentar