Krisis Air Bersih Ancam Sulut

Deprov Desak Instansi Terkait Lakukan Penanganan


Laporan: arfin tompodung

Teror kemarau panjang di Sulawesi Utara (Sulut) picu sejumlah efek mencemaskan. Tak hanya kebakaran, krisis air bersih pula mulai mendera sejumlah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pun buka suara. Instansi terkait didesak ambil tindakan.

 

Nyanyian keluh masyarakat atas problem air bersih mulai terdengar di sejumlah daerah bumi Nyiur Melambai. Paling nyaring di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Minahasa Selatan (Minsel). Wakil rakyat menilai, upaya penanganan atas dampak musim panas telah ditata dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Bahkan tentang penanganan antisipasi efek kemarau ini, sudah diinstruksikan gubernur ke kabupaten kota agar dilakukan tindakan pencegahan.

 

"Dalam APBD-P sudah tertata anggaran untuk menangani hal tersebut dan gubernur telah menginstruksikan semua kabupaten kota agar menganggarkan untuk mengantisipasi masalah panas berkepanjangan ini," tegas Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Meiva Lintang, Rabu (28/8), saat dihubungi.

 

Meski begitu dirinya tetap mendesak instansi terkait untuk ambil tindakan. Perlu adanya sikap pro aktif dalam menangani masalah tersebut. "Instansi yang berangkutan untuk pro aktif. Kemudian karena ini masalah alam maka ini sebagai suatu pembelajaran bagi kita yakni masalah claming change (perubahan yang menenangkan), air tanah akan sangat berkurang pada masa panas dan bencana kebakaran menghantui kita," terang politisi Partai Golongan Karya ini.

 

Terkait masalah-masalah seperti ini, dirinya mendorong supaya ke depannya perlu ada langkah-langkah waspada agar air bersih tetap tersedia. Dengan demikian fenomena seperti ini tidak akan terjadi dan membebankan lagi. "Belajar seperti Yusuf (tokoh dalam Alkitab, red) yang waspada dalam segala hal hingga masa kering sekalipun tidak masalah," tutup anggota dewan provinsi (deprov) dari daerah pemilihan Nusa Utara ini.

 

Sebelumnya, masalah krisis air ini sempat memantik kekhawatiran di Kabupaten Boltim. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Boltim Yanto Modeong mengatakan, diharapkan kepada warga Boltim agar segera melapor ketika megalami krisis air bersih. "Jika mengalami krisis air bersih, kami harap warga segera menginformasikan kepada instansi terkait, agar segera dapat dilakukan tindakan penyaluran bantuan air bersih," kata Yanto.

 

Menurut dia, pihaknya berharap agar warga juga bisa ikut menjaga sumber mata air bersih. Itu dengan tidak mengotori ataupun membuat hal-hal yang bisa merusak sumber mata air yang ada. "Ini penting agar sumber mata air bersih ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat secara luas, terutama saat musim kemarau seperti ini," jelasnya.

 

Diketahui, hingga saat ini wilayah Kabupaten Boltim terus mengalami musim kemarau yang berkepanjangan. Dimana, hal ini dapat mengakibatkan adanya krisis air bersih menyusul dengan mengeringnya sumber-sumber mata air miliki warga

 

Kemarau panjang di Indonesia kans membawa bahaya kekeringan. Beberapa wilayah di Nusantara semakin sulit mendapatkan air. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun telah mengeluarkan peringatan. Salah satu daerah yang terancam kekeringan adalah Kabupaten Minsel.

 

Kendati tidak semua wilayah, namun BMKG merealese wilayah yang kans mengalami kekeringan. Wilayah itu yakni Kecamatan Suluun Tareran (Sultra). Tak heran Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE meminta agar warga Minsel waspada dengan adanya cuaca panas yang bisa berdampak pada kekeringan ataupun kebakaran.

 

Tidak hanya ancaman kekeringan, namun ancaman kebakaran lahan terus mengintip Kabupaten Minsel. Entah sudah berapa kali terjadi kasus kebakaran lahan dan kebakaran rumah. Bupati Minsel, Christiany Eugenia Paruntu (CEP) pun tempuh langkah taktis.

 

Menghadapi bahaya kekeringan dan kebakaran lahan hingga bangunan, CEP mengumpulkan semua Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuannya untuk koordinasi menghadapi bahaya kekeringan dan kebakaran. “Saya sudah instruksikan semua kepala SKPD untuk mewaspadai bahaya kebakaran dan kekeringan. Saya minta semua pejabat untuk saling koordinasi. Setiap informasi yang terkait dengan bahaya kekeringan dan kebakaran harus langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.

 

Tanggung jawab itu tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada dinas terkait  “Semua kepala SKPD, camat sampai hukum tua harus saling berkoordinasi,” imbuhnya.

 

Diapun meminta seluruh warga Minsel untuk waspada kebakaran dan kekeringan. “Perhatikan selalu hal-hal yang bisa berakibat kebakaran. Sambungan listrik, konfor gas, setrika dan lainnya harus diperhatikan sebaik mungkin,” pungkasnya. (**)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting