Manado Jadi Kota Metropolitan, Olly Nilai Layak


PROSPEK Manado kian cerah. Ibu kota Nyiur Melambai kembali diganjar program unggulan oleh pemerintah pusat. Kota Metropolitan.

Atensi pemerintah pusat bagi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin terpampang nyata. Gerak pembangunan digedor bagi wilayah yang dijuluki Bibir Pacific ini. Terbaru, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memasukkan Manado dalam program Kota Metropolitan. Dari 10 kawasan metropolitan yang direncanakan, jantung jazirah utara Pulau Selebes adalah salah satunya. Bahkan, itu telah masuk dalam rencana pengembangan. Kawasan tersebut berada di dalam Pulau Jawa dan enam di luar Pulau Jawa.

Menyikapi itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyambut baik proyek pemerintah pusat itu. "Torang harus bersyukur karena menentukan Kota Metropolitan itu bukan karena kedekatan teman. Karena penilaian-penilaian selama ini Sulut itu sudah melakukan lompatan. Catat! Lompatan, bukan berlari," tandas Gubernur, Rabu (28/8) kemarin.

"Sehingga masuk di dalam satu penilaian pemerintah pusat bahwa Provinsi Sulut menjadi pilihan untuk didorong menjadi Kota Metropolitan. Kita akan mempersiapkan semua perizinan, infrastruktur sehingga semua tertarik datang ke Sulut," imbuh Olly, usai memimpin kegiatan pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural di lingkup Pemprov Sulut yang digelar di Kantor Gubernur.

Diketahui, empat kota di dalam Jawa, yaitu DKI Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Sementara enam kota di luar Jawa, yaitu Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar, Manado dan Makassar.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menerangkan, saat ini pembangunan masing-masing kota sejatinya sudah mengarah ke sana. Tapi, pembangunan akan terus ditingkatkan agar nantinya kota tersebut benar-benar menjadi metropolitan yang menjadi pusat bisnis, perdagangan dan jasa. "Ini akan memperkuat pembangunan di luar Pulau Jawa," ujar Bambang usai pengumuman resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal lokasi ibu kota baru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).

Bambang mengatakan pembangunan 10 kota metropolitan di kala membangun ibu kota baru perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi kian merata. Selain itu, agar tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah bisa ditekan. Data pemerintah saat ini, sekitar 58 persen dari pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada di Pulau Jawa. Hal ini yang kerap menyebabkan ada ketimpangan, salah satunya populasi penduduk.

Masyarakat, kerap datang ke kota-kota besar di Pulau Jawa untuk mencari peruntungan. Walhasil, 54 persen dari populasi penduduk Indonesia juga terpusat di Pulau Jawa.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pembangunan 10 kota metropolitan, khususnya yang di luar Pulau Jawa akan dihubungkan dengan kawasan ekonomi di sekelilingnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), hingga Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). "Selain akan mendatangkan turis, kami ingin kawasan ini menjadi pionir perkembangan ekonomi daerah," pungkasnya.(cnn/sonny dinar)


Komentar