Gerakan #2019GantiPresiden Mengancam Stabilitas Sulut


GERAKAN deklarasi #2019GantiPresiden, terus menyebar ke pelosok nusantara. Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga disebut-sebut akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan aksi yang diprakarsai oleh lawan politik Joko Widodo (Jokowi).

Nada penolakan bersahut-sahutan. Aksi yang banyak mendapat penolakan dari berbagai daerah itu, dipandang dapat menganggu stabilitas di Nyiur Melambai. Mengingat tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), belum dimulai.

Reaksi penolakan itu tak hanya datang dari masyarakat, tapi juga dari para petinggi di DPRD Sulut. Aparat penegak hukum diminta untuk segera melakukan langkah antisipasi dengan tidak memberikan ijin terhadap pelaksanaan aksi tersebut. "Menurut saya, aparat jangan kasih izin. Karena aksi itu berpotensi mengganggu keamanan daerah," tanggap Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, Rabu (6/9).

Dia pun berpendapat, secara hukum, slogan dan kegiatan tersebut kemungkinan tidak melanggar. Hanya saja, 2019 ganti presiden adalah gerakan yang menurutnya, melanggar etika berpolitik itu. “Sila ketiga dan keempat  dalam Pancasila dikorbankan dalam hal ini. Sudah tentu, orang orang yang melakukan dan mendukung aksi ini adalah orang-orang yang tidak memahami Pancasila, bahkan berniat mengganti Pancasila. Apakah pihak-pihak tersebut kita akan memberikan kepercayaan untuk berkuasa," tanya Angouw.

“Selain itu, persatuan dan kesatuan bangsa akan dipertaruhkan bahkan dikorbankan demi hasrat politik atau hasrat berkuasa sekelompok orang,” sambung politisi PDIP itu.

Aksi-aksi seperti itu dinilai mesti dicegah. “Apakah hal ini yang kita inginkan dalam kompetisi? menghalalkan segala cara, mengabaikan etika, untuk menang dengan mempertaruhkan dan mengorbankan kedamaian," cetusnya.

Politik disebut Angouw adalah seni untuk berkuasa dan kekuasaan harus memberikan kedamaian bagi masyarakat. "Kedamaian adalah syarat utama bagi kesejahteraan dan kebahagiaan," pungkasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi terkait hal ini kepada Sekretaris Partai Gerindra Sulut, Melky Suawah, masih enggan memberi komentar lebih. "Saya belum tahu kalau ada aksi deklarasi," paparnya. (arfin tompodung)


Komentar