PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA ‘DIGUGAT’


Jakarta, MS

Tanah Air kembali panas. Belum tuntas penanganan masalah di Bumi Cenderawasih, gejolak kini menghantam rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Nada penolakan riuh berkumandang.

Sejumlah alasan mengemuka terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Kebijakan pemerintah ini dinilai bakal berdampak positif bagi China.

Itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dia menyebut jika ibu kota pindah maka itu adalah persembahan untuk Beijing. Amien menilai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim mempercepat pengambilalihan kedaulatan Republik Indonesia (RI) oleh China. Amien pun membawa-bawa nama Presiden China Xi Jinping. "Saya pikir ini ibu kota itu mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China. Sekali lagi, Xi Jinping ini lebih hebat dari Mao Zedong," papar Amien dalam seminar ‘Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota’ di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

"Xi mengatakan bahwa kalau negara-negara Barat bisa menduduki negara lain, negara-negara Barat dalam era kolonialisme bisa menjajah negara lain, mengapa kita tidak?" sambung dia.

Amien kemudian menuding pemerintah bukan menunggu kajian Bappenas untuk memindahkan ibu kota melainkan menunggu studi Beijing. Amien pun meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana pemindahan ibu kota. Dia meminta pemerintah tidak perlu berbasa-basi. "Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu nggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain. Jadi dibatalkan, selesai. Kita orang Melayu tanpa ada basa-basi," tutur Amien.

Jika pemerintah tetap memindahkan ibu kota negara, maka menurut Amien, hal itu dilakukan demi pemerintah China. "Kalau mereka tetap akan mindah ibu kota padahal dipersembahkan untuk Beijing, ini pertanda memang wallahualam," tutur Amien.

Selain Amien, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menyoal kebijakan tersebut. Fadli mempertanyakan terkait siapa pemberi dana untuk pindah ibu kota. Menurut politisi vokal Gerindra ini, pindah ibu kota merupakan hal yang biasa. Banyak dari negara lain yang sudah melakukannya. "Kita melihat ini sebagai masalah yang kompleks. Meskipun pemindahan ibu kota hal yang biasa tentu membutuhkan persyaratan, seperti kondisi ekonomi yang baik, kemiskinan yang sangat rendah," jelasnya dalam acara seminar ‘Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara’ di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9).

Namun kondisi ekonomi RI justru menunjukkan sebaliknya. Perekonomian menurut Fadli masih bermasalah, mulai dari defisit transaksi berjalan hingga utang luar negeri. "Jadi persoalan dasar masih ada terus kenapa harus pindah ibu kota," tambahnya.

Memang menurut perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), total kebutuhan anggaran pindah ibu kota mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan dana itu ditegaskan pemerintah hanya akan menggunakan sedikit dari APBN. "Setidaknya kata Bappenas Rp 466 triliun, katanya tidak pakai APBN. Lalu siapa yang akan biayai pindah ibu kota ini?" tanyanya.

Pemerintah sendiri sudah menegaskan bahwa biaya pindah ibu kota sebagian besar akan didapat dari badan usaha baik BUMN maupun swasta. Namun hal itulah yang menjadi pertanyaan sinis Fadli. "Kalau dibangun swasta swasta mana, swasta asing atau dalam negeri? Kalau BUMN, skemanya seperti apa? BUMN kan banyak yang rugi," tegasnya.

Terkait pernyataan Amien Rais, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan, pemerintah China pandai melihat situasi. Apalagi, menurut dia, Presiden China Xi Jinping cerdas memainkan strategi One Belt One Road (OBOR). "Dari situ kita akan paham bagaimana Presiden Xi Jinping dengan sangat cerdas memainkan OBOR," kata Dradjad kepada wartawan, Selasa (3/9).

Menurut dia, China paham betul saat ini kondisi keuangan Indonesia sedang tidak baik. Namun pemerintah RI punya keinginan ambisius memindahkan ibu kota.  "China tahu Indonesia tidak punya cukup uang untuk memindahkan ibukota. Untuk membayar defisit BPJS saja, APBN kewalahan. Apalagi semester I/2019 ini penerimaan pajak hanya 38,25 persen dari target APBN," tuturnya.

"Di sisi lain, jangka waktu pemindahan ibu kota dibuat sangat ambisius. Harus pindah tahun 2024," imbuh Dradjad.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi memilih Provinsi Kaltim sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Senin (26/8). "Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur," lugas Jokowi.

SURVEI: 45,3 PERSEN PUBLIK TAK SETUJU

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim tuai kontradiksi. Merujuk survei yang dilakukan Median, sebanyak 45,3 persen publik tidak setuju.

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada periode 26-30 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 1.000 responden diwawancarai secara tatap muka, sampel dibagi secara proporsional dan menggunakan metode multistage random sampling, margin of error survei ini adalah 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei ini 86,7 persen publik menyatakan tahu dengan rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota, sementara yang menyatakan tidak tahu ada 13,3 persen. Survei ini juga menunjukkan sebanyak 45,3 persen publik tidak menyetujui ibu kota dipindah ke Kaltim. "Di sini kita lihat walaupun selisih hampir 5 persen, mayoritas publik masih memilih tidak setuju. Publik tidak setuju ada 45,3 persen melawan yang setuju, yaitu 40,7 persen, dan yang menyatakan tidak tahu itu ada 14,0 persen. Tentunya pemerintah harus lebih memikirkan apa alasan-alasan ibu kota dipindah," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun di Warung Upnormal, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Dari rentang usia, usia publik yang kisarannya di bawah usia 20 tahun rata-rata menyatakan ketidaksetujuannya. Sebanyak 63,8 persen usia 20 menyatakan tidak setuju. Sementara rentang usia 60 tahun ke atas itu paling banyak menyatakan setuju, yaitu di angka 68,0 persen menyatakan setuju ibu kota dipindah.

"Kalau kita lihat di usia muda sebagian besar tidak setuju memindahkan ibu kota ke Kalimantan, ketimbang usia 40 tahun ke atas," katanya.

Tak hanya itu, Rico juga membandingkan pemilih Jokowi-Ma’ruf dan pemilih Prabowo-Sandiaga terkait pemindahan ibu kota. Sebanyak 44,0 persen pendukung Jokowi-Ma’ruf menyatakan tidak setuju ibu kota dipindah. Sementara itu, 46,0 persen pemilih Prabowo-Sandi menyatakan tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kita negara belum tepat. "Jadi saat ini belum tepat atau belum stabil untuk mewacankan pemindahan ibu kota," ucapnya saat Seminar Menyoal Ibu Kota di Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, kemarin.

Tauhid menuturkan alasannya, seperti saat ini karena pertumbuhan ekonomi melambat ke angka 5,05 persen. Tahun depan juga diprediksi ekonomi dari Amerika Serikat juga akan mengalami krisis. Krisis Amerika, baik cepat atau lambat akan berdampak terhadap sektor ekspor dan impor Indonesia. Tauhid mengungkapkan belum ada urgensi rencana pemindahan ibu kota ke Kutai Kartanegara dan sebagian Penajam Utara.

Lalu aspek lainnya adalah tingkat pengangguran, Tauhid menilai pulau Jawa juga masih lebih tinggi angka penganggurannya dengan Kalimantan yakni 5,8 persen banding 4,92 persen. "Jika kita ingin meratakan ekonomi, Kalimantan bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan pulau Jawa. Ini kita lihat secara umum tidak meratakan pertumbuhan ekonomi justru akan semakin membuat kesenjangan ekonomi yang cukup dalam," kata dia.

Kemudian jika dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Perkapita antar dua provinsi. Menurut Tauhid, PDB Kalimantan Timur lebih tinggi dengan angka 10,6 juta perbulan lalu untuk pulau Jawa hanya mencapai 4,47 juta perbulan.

Menurut dia, perencanaan pendanaan ibu kota baru sebanyak Rp 466 triliun hanya akan berdampak ke beberapa sektor. Seperti untuk pembangunan gedung pemerintahan, pertanahan dan jasa serta layanan.

AMIEN ‘DISERANG’

Pernyataan Amien Rais yang menyebut pemindahan ibu kota negara ke Kaltim merupakan persembahan pemerintah RI untuk Beijing, picu ketegangan. Tokoh Reformasi itu diserang kritik.

"Kasihan Amien Rais, sudah pikun. Lupa sejarah bahwa Bung Karno (Sukarno) sejak 1957 sudah ingin pindah ibu kota demi simbol visi kepribadian dan martabat bangsa," tandas politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Selasa (3/9).

Eva menjelaskan pemindahan ibu kota itu sesuai dengan kajian Bappenas. Ia pun membantah ada campur tangan asing dalam pembiayaan pemindahan ibu kota. "Semula memang Palangka Raya, tapi studi ilmiah selama 3 tahun oleh Bappenas menunjukkan bahwa Kaltim lebih siap. Semua dibiayai Indonesia, dibicarakan terbuka karena kita tetap bebas aktif," ujar dia.

Ia pun heran dengan Amien yang malah memfitnah presiden dengan isu rasisme. Eva menyebut Amien menyulut kebencian terhadap pemerintah dan etnis tertentu.  "Bukannya membantu Pak Amien, malah fitnah-fitnah presiden maka nuansa rasis lagi (anti-China)," ucap Eva.

"Mohon sudah sepuh bersikap dan bertindak bijaksana, jangan jadi penyulut kebencian kepada pemerintah maupun etnis tertentu. Saatnya bekerja mewujudkan kemajuan," tegasnya.

Hal senada disampaikan Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Dia mengecam pernyataan Amien Rais yang menyebut pemindahan ibu kota negara bisa mempercepat pengambilalihan kedaulatan RI oleh China. Jazilul meminta Amien agar tidak menyimpulkan pemindahan ibu kota dengan pendapat yang tak berdasar. "Dari mana dasarnya? Tolong jangan gunakan variabel kebencian untuk menyimpulkan rencana pindah ibu kota," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (3/9).

Jazilul juga meminta Amien tidak memfitnah dengan menyebut etnik negara lain. "Berhentilah menebar fitnah, apalagi menyebut etnik atau negara tertentu," tegasnya.

Pernyataan Amien juga menyulut reaksi pihak Istana. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko langsung menanggapi pernyataan Amien tersebut. Moeldoko meminta Amien tidak tendensius. "Nggak lah (pemindahan ibu kota untuk China), jangan tendensius begitu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9).

Moeldoko mengungkapkan, pemindahan ibu kota dilakukan pemerintah dengan prosedur, salah satunya melalui kajian Bappenas.

CHINA INGIN GARAP TRANSPORTASI DI IBU KOTA BARU

Di tengah polemik pemindahan ibu kota negara, kabar mengejutkan terkait rencana pembangunan transportasi di ibu kota baru menyeruak. Teranyar, China siap menggarap sektor menjanjikan ini.

Kabar itu tak dibantah Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dia menyambut baik jika China berminat menggarap proyek transportasi di calon ibu kota baru, Kaltim. "Saya belum dengar, tetapi welcome aja kalau mereka ingin ikut dalam proyek KPBU [kerja sama pemerintah dengan badan usaha]," katanya di Jakarta, Selasa (3/9).

Menhub menjelaskan sistem transportasi yang akan dikembangkan di ibu kota baru adalah kendaraan berbasis tenaga listrik dan mengutamakan angkutan massal. Dia mencontohkan pihaknya akan membuat kereta dari Balikpapan menuju Kota Baru dan menuju Samarinda. "Kalau ini KPBU, dan siapapun itu, termasuk China, kami welcome," tegasnya.

Bukan hanya China, Menhub mengakui semua pihak terbuka untuk bekerja sama menggarap infrastruktur transportasi di ibu kota baru. "Yang penting kan kita punya konsep, dia boleh memberikan usulan nanti. Tidak harus China. Siapapun bisa, termasuk dalam negeri juga bisa," katanya.

Hanya saja, Budi Karya melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi itu diharapkan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesedikit mungkin.

Yang jelas, Menhub menambahkan, konsep transportasi di ibu kota baru dibuat secara menyeluruh, termasuk menghubungkan antarperkantoran. "Katakanlah satu ide membuat AGT (automated guided transit) dihubungkan antarkantor ke istana sehingga kalau kita rapat enggak perlu bawa mobil sendiri," katanya.

Nantinya, kata dia, ada kereta yang akan melayani secara terus-menerus dan menghubungkan akses antarperkantoran. "Yang lain, dengan kendaraan-kendaraan listrik. Kami akan finalkan minggu ini. Kami akan lapor kepada Presiden mengenai konsep transportasi ibu kota baru di Kaltim," kunci Budi Karya.(dtc/tmp)


Komentar