INVESTASI MANDEK, JOKOWI GERAH


-Rekomendasi dan Izin Jadi Penghadang

-Resesi Ekonomi Global Ancam Indonesia

 

Jakarta, MS

 

Upaya pemerintah Indonesia untuk menggaet investor asing lagi- lagi kandas. Masalah perijinan dan rekomendasi yang berbelit-belit ditengarai kembali menjadi penyulut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berang.

Fenomena klasik  itu tersingkap dalam rapat terbatas (ratas) membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (4/9) kemarin. Terungkap, ada 33 perusahaan besar yang relokasi usaha dari China. Itu menyusul perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan Negeri Tirai Bambu tersebut.

Namun ironisnya, dari ke-33 perusahaan yang pindah itu, tak ada satupun yang hijrah ke Indonesia. Mayoritas pindah ke Vietnam dan sisanya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.  Jokowi pun kesal.

"Catatan yang kemarin disampaikan Bank Dunia kepada kita, dua bulan yang lalu, ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar (di relokasi ke negara lain)," kata Jokowi, yang memimpin langsung ratas tersebut.

Dari 33 perusahaan itu, Jokowi menekankan bahwa 23 memilih pindah ke Vietnam, dan 10 sisanya pindah ke beberapa negara mulai dari Malaysia Thailand, dan Kamboja. Bahkan Jokowi sampai mengulangi data itu untuk memberi penekanan.

"Dari 33 tadi, sekali lagi, 33 perusahaan di Tiongkok yang keluar, kita ulang, 23 ke Vietnam, 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia, tidak ada yang ke Indonesia," lugas Jokowi.

Jokowi juga memberi contoh lain, yaitu pada 2017 sejumlah perusahaan di relokasi dari Jepang. Lagi-lagi yang menikmati buahnya negara lain, sedangkan Indonesia hanya kecipratan sedikit.

"Kemudian kalau 2017, 73 perusahaan Jepang memilih relokasi tapi relokasinya kemana? coba kita lihat, 73 perusahaan, 43 ke Vietnam, 11 ke Thailand, dan Filipina, baru yang berikutnya 10 ke Indonesia," terangnya.

Menurut Jokowi ada permasalahan yang terjadi di internal Indonesia. Penyebabnya bukan karena faktor eksternal. Dia mencontohkan, perusahaan yang pindah dari China hanya butuh waktu dua bulan untuk bisa pindah ke Vietnam.

"Tolong ini digarisbawahi, hati-hati berarti kita memiliki persoalan yang harus kita selesaikan. Dan setelah dilihat lebih detail kalau mau pindah ke Vietnam itu hanya butuh waktu 2 bulan rampung semuanya, kita bisa bertahun-tahun," timpalnya.

 

JOKOWI SENTIL MENTERI TAK LAYANI INVESTOR

Presiden Joko Widodo menyentil menteri-menteri yang bersentuhan dengan investasi. Belum optimalnya investasi dinilai akibat investor belum dilayani dengan baik. Padahal aliran modal itu dibutuhkan dalam mengantisipasi kemungkinan resesi global. "Kita ini jangan kayak pejabat, minta dilayani. Kita melayani," tegas Jokowi.

Ia memberi contoh, perusahaan petrokimia dari Taiwan yang mau berinvestasi di Indonesia sempat terkendala masalah tanah dengan Pertamina. Kemudian Saudi Aramco yang enggan berinvestasi di Indonesia. “Padahal investasinya besar,” bebernya.

Jokowi pun meminta para pejabat pemerintahan bisa mendampingi investor dengan baik hingga investasi mereka benar-benar terealisasi. Pasalnya investasi ini penting untuk mengantisipasi kondisi perekonomian global yang mengarah ke resesi.

"Jadi tolong menteri-menteri ini memberikan pelayanan yang baik pada investasi-investasi yang memang itu menjadi sebuah solusi, dan jalan keluar yang tadi sudah saya sampaikan. Dampingi mereka sampai terealisasi," tegasnya.

Jokowi pun meminta para menteri menginventarisir perusahaan-perusahaan yang sudah buka pintu ke Indonesia tapi belum merealisasikan investasinya. Dia meminta dalam seminggu ini didata, termasuk permasalahan yang mengganjalnya. "Nanti seminggu lagi saya minta list-nya sudah sampai di tangan saya," tambahnya.

Menurutnya Indonesia harus sedia payung sebelum hujan, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi.

"Akan kita bicarakan antisipasi perkembangan ekonomi dunia. Kita tahu semuanya, pertumbuhan ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi semakin besar," paparnya.

Jokowi meminta kementerian/lembaga yang terkait bersiap-siap. Tujuannya supaya jika itu benar-benar terjadi bisa dihadapi oleh Indonesia. "Oleh karenanya payung harus kita siapkan. Kalau hujannya besar kita nggak kehujanan," sebutnya.

Melihat angka-angka secara global terkait kondisi perekonomian, Jokowi menilai kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar. "Angka-angka menunjukkan pertumbuhan ekonomi global sudah alami perlambatan, dan kemungkinan resesi akan semakin besar," tandasnya.

 

PENYEBAB 33 PERUSAHAAN TAK LIRIK INDONESIA TERUNGKAP

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution beber pemicu 33 perusahaan yang pindah dari China namun tak ada yang menanamkan investasi di Indonesia.

Persoalannya tak hanya di persoalan ijin, melainkan pada rekomendasi. Pemberian rekomendasi terhadap investor dinilai terlalu lama.  "Ini menunjukkan bahwa ada yang nggak berjalan dengan baik di kita. Bahkan beberapa hal bukan izin, kadang-kadang cuma rekomendasi teknis saja atau apalah namanya. Nggak ada izin tapi perlu rekomendasi, nah ini lama," beber  Darmin di Kantor Presiden, Rabu kemarin.

Dia mencontohkan, untuk mendapatkan rekomendasi saja investor harus menunggu hingga tiga bulan. Padahal seharusnya cukup 2-3 hari saja. Untuk itu pemerintah akan memangkas habis-habisan hal-hal yang menghambat investasi.

"Kita kesulitan bukan karena izin, tapi karena rekomendasi 2 bulan baru keluar. Sedangkan ikut dalam global value chain persoalan itu harus selesai 2-3 hari. Poinnya kita memang harus review habis-habisan dan pangkas habis-habisan," tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga ikut menyindir anggaran pembuatan pabrik. Ia mengaku heran tingginya biaya pembangunan pabrik di Indonesia. Biayanya  disebut jauh lebih mahal dibandingkan negara tetangga.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu heran lantaran mahalnya biaya tak ada kaitannya dengan produksi. Pada intinya dia menilai ekonomi Indonesia tidak efisien. "Karena setiap desa ada struktur, sesepuh yang harus dihormati sehingga setiap orang yang membuat perusahaan harus keluarkan biaya-biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produksinya," kata Sri Mulyani Rabu kemarin.

Sri Mulyani mengatakan biaya membangun pabrik di Indonesia lebih mahal dibandingkan Vietnam. Bahkan selisihnya cukup tinggi seperti yang dia contohkan, bukan dengan nilai yang sebenarnya. "Kenapa buat pabrik di Indonesia butuh 500, di Vietnam 100. 400-nya buat apa? ‘banyak bu, buat ngurusin masyarakat’. Ini tidak benar?" sebutnya.

Untuk itu, dirinya meminta jajaran di bawahnya untuk membantu memecahkan masalah tersebut. "Ini daerah yang saya ingin anda semua untuk berpikir keras, berpikir kreatif, dan berpikir dengan banyak fokus tentang apa yang lebih baik untuk perekonomian kita," tambahnya.

Karena lanjut Sri Mulyani, laju pertumbuhan ekonomi nasional agak terganggu akibat situasi global yang semakin memburuk. Ketidakpastian global karena perang dagang yang semakin berlarut-larut memberikan dampak pada perdagangan internasional.

Itu juga akan berdampak pada industri manufaktur hingga memicu aliran dana keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tetap menjaga momentum pertumbuhan dari sektor konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi dan kinerja ekspor.

"Indonesia masih cukup diuntungkan karena sejak Mei pasca pemilu, maka Indonesia mendapatkan posisi confident dari investor," ungkap dia. "Indeks keyakinan konsumen juga masih bagus. Jadi perekonomian Indonesia masih terjaga dari sisi konsumsi," tandasnya.

 

PEMERINTAH LELET JARING INVESTASI, KADIN ANGKAT SUARA

Relokasi puluhan perusahaan dari China yang tak melirik Indonesia, ikut disikapi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).  Organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian itu memahami betapasulitnya Indonesia menarik investasi tersebut.

Jika dilihat dari rantai pasok ekonomi dunia, Indonesia dinilai belum memegang peranan penting, sehingga sulit menarik investasi masuk ke dalam negeri. "Memang kalau kita lihat, seberapa banyak kita jadi bagian dari supply chain, unfortunately not. Kita bukan bagian dari supply chain. Itu yang harus dibenahi dulu. Tapi nggak boleh nunggu," ungkap  Wakil Ketua Kadin untuk Hubungan Internasional Shinta Kamdani dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (4/9) kemarin.

Hal inilah yang mendorong Kadin sebagai perwakilan pengusaha ikut pro aktif menjaring investasi langsung secara business to business. Dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang ‘sakit’, para pengusaha mencari peluang lain dengan negara-negara alternatif yang biasa menjadi target pasar dunia.

"Kita coba lebih targetted. Mungkin modelnya yang niche (target khusus). Bagaimana kita bisa ambil yang lebih cepat dan niche. Untuk lakukan itu, pelaku usaha harus bergerak," katanya.

Hal senada diucapkan oleh Ketua Komite Bilateral Bulgaria, Albania dan Georgia Kadin, Alex Datuk Yahya. Menurutnya, langkah terbaik yang bisa dilakukan pengusaha saat ini adalah meningkatkan ekspor.

Ekspor yang ditingkatkan juga tak melulu dari negara tradisional yang menjadi mitra dagang. Untuk itu, dalam rangka misi bisnis ke sejumlah negara Eropa bulan ini, pihaknya akan mencari celah tersebut. "Boosting ekspor. Kita harus tingkatkan pasar alternatif. Menambah kapasitas ekspor yang eksisting mungkin sulit. Khususnya kita boost di Eropa timur, kita juga harus penetrasi market itu," tambahnya.

 

DEMI INVESTASI, JOKOWI PANGKAS PAJAK PERUSAHAAN

Terobosan kembali ditempuhPresiden Joko Widodo guna meningkatkan kinerja investasi dan ekspor demi memacu daya saing ekonomi nasional. Pemerintah akan segera membuat rancangan undang-undang (RUU) baru tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian.

RUU baru ini nantinya akan mengakomodir beberapa ketentuan mengenai UU PPh, UU PPN, dan UU KUP. Ada beberapa poin penting yang perlu diketahui para wajib pajak (WP) khususnya kalangan pengusaha.

Presiden Jokowi akan memangkas tarif PPh Badan yang semula 25% menjadi 20% dan dilakukan bertahap mulai tahun 2021. "Ini daerah yang saya ingin anda semua untuk berpikir keras, berpikir kreatif, dan berpikir dengan banyak fokus tentang apa yang lebih baik untuk perekonomian kita," kata Jokowi.

Ditambahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani,  Presiden Jokowi akanjuga  menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi 17% dari yang sekarang berlaku sebesar 25%. Hal itu tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) baru mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian.

"Dalam RUU akan menyangkut tiga UU yang terevisi, PPh, PPN, dan KUP. Di bidang PPh, substansi terpenting adalah penurunan tarif PPh Badan," kata Sri Mulyani di kantor Presiden.

Dia menjelaskan, penurunan tarif PPh akan dilakukan secara bertahap mulai 2021 menjadi 20% dari yang sekarang berlaku sebesar 25%. Bahkan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku sudah menghitung dampak penurunan tarif pada penerimaan pajak dam sudah melaporkannya kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

Pada saat yang bersamaan, Sri Mulyani bilang RUU perpajakan yang baru ini juga kembali menurunkan tarif PPh sebesar 3% atau menjadi 17% bagi perusahaan terbuka (go public) selama lima tahun ke depan.

Tak hanya itu pemerintah juga akan mengejar kewajiban pajak perusahaan berbasis digital internasional, seperti Google, Amazon, hingga Facebook. Itu akan diatur dalam RUU.

"Walau mereka tak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajak tetap ada. Karena mereka ada Significant Economic Presents," beber Sri Mulyani.

Menurutnya, ketentuan pengenaan pajak Google cs ini sudah dibahas dalam pertemuan G20. Awalnya, pengenaan pajak harus menghadirkan fisik perusahaan di negara yang ingin mengenakan pajak, seperti Indonesia. Dengan RUU ini, kata Sri Mulyani, pemerintah tidak lagi mewajibkan fisik kantor perusahaan berbasis digital internasional di Indonesia.(dtc)

 


Komentar