KPK DI UJUNG TANDUK, JOKOWI DIDORONG TURUN TANGAN


Jakarta, MS

 

Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terancam.
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diprakarsai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), resmi diketok Kamis (5/9) kemarin.   Seluruh fraksi di senayan setuju revisi UU dibahas lebih lanjut.

Malah, Badan Legislasi (Baleg) menargetkan, revisi UU KPK akan tuntas sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September 2019. Nada sumbang bersahut-sahutan. Isi revisi UU KPK inisiatif DPR itu dinilai akan melemahkan korps Anti Rasuah tersebut.

Presiden Joko Widodo pun didorong turun tangan.  "Keseluruhan poin revisi UU KPK menggambarkan bahwa DPR secara serampangan menginisiasi adanya Revisi UU KPK," lugas Peneliti ICW Kurnia Ramadhana,  Kamis kemarin.

ICW pun meminta Jokowi menghentikan pembahasan revisi UU KPK. "Presiden harus menghentikan pembahasan revisi UU KPK itu. DPR harusnya fokus pada penguatan KPK bukannya merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegasnya lagi.

Munculnya kembali wacana revisi UU KPK, dinilai mengancam eksistensi KPK. "Kali ini serangan hadir pada ranah legislasi dalam kerangka Revisi UU KPK," katanya.

ICW memastikan, jika pembahasan revisi UU KPK tetap dilanjutkan untuk kemudian di sahkan maka pemberantasan korupsi akan terganggu. “Eksistensi KPK akan semakin dilemahkan,” imbuhnya.

Nada sumbang juga datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia. Pengesahan revisi UU KPK sebagai usulan inisiatif DPR dinilai melanggar aturan.

"Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi, Kamis kemarin.

Fajri menyebut aturan yang disebutkannya itu diatur lebih teknis dalam Tata Tertib DPR. Dia mengatakan Pasal 65 huruf d Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa ‘Badan Legislasi bertugas: d. menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan’.

Selain itu, Fajri menyebut pada Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa ‘Badan Legislasi bertugas: f. memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan’. Dari argumen itu Fajri mengatakan seharusnya yang dilakukan oleh Baleg DPR adalah untuk diusulkan menjadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan, tidak langsung menjadi usul inisiatif.

"Berdasarkan argumentasi tersebut, PSHK menyesalkan DPR yang menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk juga ketentuan internal kelembagaannya sendiri, yaitu Tata Tertib DPR," kata Fajri.

"Kami juga meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak mengirimkan Surat Presiden atau Surpres kepada DPR, sehingga proses pembahasan tidak dapat dilaksanakan. Presiden Joko Widodo harus fokus pada RUU yang sudah masuk sebagai prioritas dalam Prolegnas 2019 yang sudah disepakati bersama DPR sebelumnya," tandasnya.

Diketahui, kamis kemarin, seluruh fraksi telah menyetujui revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah. Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas.

KPK JUGA MINTA SUAKA KE PRESIDEN

Pengesahan DPR atas usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, langsung disikapi KPK. Lembaga Anti Rasuah itu secara tegas menolak revisi tersebut. Sebab ada sembilan persoalan di draf revisi UU KPK yang dinilai berisiko melumpuhkan KPK.

 

“Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat menggelar jumpa pers di  gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, Kamis (5/9) kemarin.

"Sebab terdapat sembilan persoalan di draf RUU KPK yang berisiko melumpuhkan kerja KPK," sambung Agus yang didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Ia pun sempat menyinggung soal seleksi calon pimpinan (capim) KPK serta keberadaan RUU KUHP.  “KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini. Pertama, adalah tentang seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Hal seperti ini akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak," ujarnya.

“Juga soal keberadaan RUU KUHP yang dinilai berpotensi mencabut sifat khusus tindak pidana korupsi. Itu juga keberadaan KPK,” tambahnya.

Untuk itu Agus berharap Presiden Joko Widodo  akan menolak usulan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Agus berharap Jokowi tetap konsisten untuk tidak melemahkan KPK.

 

"KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. Karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden," paparnya.

"KPK percaya Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK," imbuhnya..

Agus pun mengatakan setidaknya Jokowi dapat membahas terlebih dulu soal revisi UU KPK itu dengan akademisi, lembaga terkait, dan publik.  

"Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada, sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas Pencegahan dan Penindakan Korupsi," terang Agus.

KPK pun akan menyurati Presiden Jokowi. "Secepat-cepatnya ini besok pagi lah, kami akan secepatnya mengirimkan (surat) besok pagi karena kami perlu mempersiapkan," kata Agus.

Ia  berharap Jokowi dapat mendengarkan lebih dulu banyak suara sebelum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk pembahasan revisi UU KPK tersebut.  "Mohon betul agar suara itu juga didengar. Saya pikir lebih arif kalau itu dilakukan," pungkasnya.

Agus pun sempat memamerkan capaian dalam penindakan koruptor yang dilakukan KPK selama ini. "Sejak KPK efektif bertugas tahun 2003, KPK telah menangani 1.064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang," bebernya.

Dengan rincian, OTT, 123 kali, jumlah tersangka OTT, 432 orang danm latar belakang tersangka yang ditangani KPK per Juni 2019. Masing-masing, anggota DPR/DPRD 255 perkara, Kepala Daerah 130 perkara, Pimpinan Partai Politik  6 perkara dan Kepala Lembaga/Kementerian 27 perkara.

JOKOWI MENGAKU BELUM TAHU ISI REVISI UU KPK

DPR kembali mengusulkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski sudah ditolak berkali-kali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum tahu isi pasal yang direvisi.

"Itu inisiatif DPR. Saya belum tahu isinya," ujar Jokowi di Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019).

Jokowi menyebut saat ini KPK sudah bekerja dengan baik. Namun ia belum bisa berkomentar banyak soal usulan revisi UU KPK. "Yang jelas, KPK saat ini bekerja dengan baik. Saya belum tahu, jadi saya belum bisa sampaikan apa-apa," tandas Jokowi.

DPR sendiri beralasan revisi UU KPK kembali dibahas saat ini karena hanya ‘ditunda’ pada 2017 lalu. DPR mengklaim tidak berniat melemahkan KPK lewat revisi UU ini.

"Percayalah bahwa semua yang ada di DPR ini tentu tidak ingin juga KPK lemah. Makanya kemudian beberapa hal memang harus diperbaiki," kata anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.

Sementara Baleg  DPR menargetkan revisi UU KPK selesai pada akhir September 2019. Draf RUU rencananya akan segera mengirim kepada presiden.

"Tadi baru disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. DPR mengirim RUU tersebut kepada Presiden untuk direspons dalam bentuk dikeluarkannya surpres beserta DIM-nya (Daftar Inventarisasi Masalah)," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Kamis kemarin.

Hendrawan mengatakan, nantinya usai Presiden mengeluarkan surat presiden beserta DIM dari revisi UU KPK, DPR akan menggelar rapat badan musyawarah (Bamus). Selanjutnya, Bamus akan menugaskan komisi, baleg atau pansus untuk melakukan pembahasan.

"Setelah itu masuk Bamus untuk ditugaskan ke komisi, baleg atau pansus. Baru kemudian dilakukan Pembahasan Tingkat I di Panja/Pansus. Bila dilakukan secara cepat, bisa diselesaikan pada Masa Sidang I 2019/2020 ini yang akan berakhir 30 September 2019," tuturnya.

Politikus PDIP itu mengungkapkan, rencananya dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan rapat dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi UU KPK. "Bila dilakukan dengan cepat, minggu depan sudah ada kemajuan yang signifikan," kata Hendrawan.

Hendrawan menjelaskan, revisi UU KPK pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Dia mengatakan selama ini revisi juga sudah ada dalam daftar panjang Prolegnas 2014-2019.

"RUU revisi tersebut sudah ada di long-list Prolegnas 2015-2019. Pokok-pokok yang direvisi juga pernah diulas luas. Dalam perjalanannya timbul-tenggelam (on-off). Bila yang terlibat memahami secara utuh latar belakang dan substansi yang direvisi, waktu yang dibutuhkan bisa lebih cepat," kuncinya.(dtc)


Komentar