Partai Demokrat (PD) Sulawesi Utara (Sulut) curi perhatian. Sikap grass root Bintang Mercy mendukung Joko Widodo (Jokowi) di arena pemilihan presiden (Pilpres) 2019, jadi pemantik. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pun dibuat melunak. Teranyar, pertimbangan pemberian dispensasi sementara dikaji petinggi partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Aksi kader dari sejumlah DPC hingga DPD di Nyiur Melambai bukan yang pertama. Sebelumnya, sudah ada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Adalah Ketua DPD PD Papua, Lukas Enembe. Gubernur Papua dengan lantang menyatakan dukungannya bagi Jokowi. Bahkan, dia mengaku, akan mengajak kepala daerah serta kader Demokrat di wilayahnya, untuk memberikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) untuk periode kedua. Sikap Enembe ini akhirnya ‘didukung’ lewat dispensasi DPP PD.

Sementara itu, langkah kader Demokrat Sulut besutan Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL) ini, dinilai terobosan berani. Sebab, DPP telah menjatuhkan dukungannya kepada bakal calon presiden (Capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (Cawapres) Sandiaga Uno untuk Pilpres tahun depan.

Ketua Harian DPD PD Sulut, James Karinda menjelaskan, berdasarkan hasil poling internal di struktur Demokrat Sulut, banyak menginginkan Jokowi. "Yang pasti DPD Sulut telah memasukkan hasil polling internal pengurus DPD dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) se-Sulut yang terbanyak menginginkan Jokowi,” beber Karinda, ketika dihubungi, baru-baru ini.

Untuk kiblat Demokrat Sulut akan ke arah mana, menurut Karinda, masih sementara dikaji. Apalagi, hasil polling internal tersebut, dilakukan sebelum Jokowi dipasangkan dengan Maruf Amin. “Kita masih lihat kondisi ke depan sambil menunggu arahan DPP ke DPD,” pungkasnya. “Kalau DPP mengizinkan akan sangat baik bagi kader tapi semua harus menunggu instruksi DPP," imbuh Ketua Komisi IV di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut ini.

Asa kader Demokrat Sulut mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, bakal mulus. Teranyar, DPP PD akan mengkaji kemungkinan untuk mengizinkan kader Bintang Mercy Sulut mendukung Jokowi. "Jadi memang ada satu lagi, mungkin nanti Sulawesi Utara ya, karena di sana memang juga mayoritas pendukung Pak Jokowi. Nah ini nanti akan kami pertimbangkan dispensasi-dispensasi khusus," terang Kepala Divisi (Kadiv) PD Ferdinand Hutahaean kepada wartawan di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (9/9) lalu.

Sebelumnya, DPP akan mengajak DPD Sulut bicara terlebih dulu. DPD Sulut lalu diharapkan bertanya hingga grass root soal pilihan di Pilpres 2019, ikut garis partai atau mendukung Jokowi. "Kami akan tanya kader kami di bawah dulu, baru kami akan membuat keputusan ini," ujarnya.

PD telah memberi dispensasi khusus bagi DPD Papua untuk mendukung Jokowi. Ketua DPD Papua Lukas Enembe memang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. Namun, Lukas diminta menjaga perasaan rekan-rekannya di PD dengan berhati-hati membuat pernyataan dukungan.

AHY: KALAU SATU KAKI, DEMOKRAT PINCANG

‘Restu’ DPP PD mengizinkan kader Demokrat di sejumlah daerah mendukung Jokowi-Amien di Pilpres 2019, berbuntut polemik. PD dituding bermain ‘dua kaki’.

Ketua Satuan Komando Tugas Bersama (Kogasma) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, politik dua kaki PD adalah memenangkan partai di pemilihan legislatif sekaligus memenangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pemilihan presiden. "Bahwa jelas dua kaki, kita berjalan dua kaki. Satu kaki memenangkan pileg dan satu kaki lainnya memenangkan pilpres. Saya yakin dengan keseimbangan itu kita akan berjalan dengan baik. Kalau berjalan satu kaki, pincang kita," kata AHY kepada wartawan di Pantai Pan Semujur Tanjung Gunung, Bangka Tengah, Selasa (11/9).

Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai, semua partai politik mempunyai tujuan yang sama dengan PD, yakni ingin sukses di pemilihan legislatif. Karena pelaksanaan pileg dan pilres digelar bersamaan, kata dia, menuntut setiap partai politik bekerja keras dan sukses di dua wilayah yang berbeda.

"Sekarang tidak bisa terlepas satu per satu. Pemilu serentak jadi unik dan kompleks situasinya. Partai politik bisa bekerja dan sukses di dua wilayah, satu di pileg dan satu lagi di pilpres," tutur AHY.

AHY menegaskan Demokrat tidak berubah dan tetap menjalankan keputusan Majelis Tinggi PD yang memutuskan mengusung Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden. "Tapi ini adalah demokrasi dan ada satu atau dua orang yang punya pandangan bisa dimaklumi. Saya yakin di pantai lain pun ada pandangan yang berbeda," katanya.

Ia mengatakan saat ini adalah era keterbukaan. Ketika berbeda pendapat, bukan berarti harus keluar dari partai atau menunjukkkan bahwa kami tidak solid. "Saya hargai perbedaan itu dan kami akan meramu sebuah strategi besar bagaimana kami memenangkan pilpres dan pileg," dia menjelaskan.

Dia pun menambahkan PD akan bekerja keras selama tujuh bulan ke depan agar target meraih 15 persen suara secara nasional dapat terpenuhi. "Pemilu 2014 kami meraih sepuluh koma sekian persen suara. Tentu diperlukan kerja keras dan ikhtiar bersama untuk meningkatkan suara menjadi 15 persen," kunci AHY.

PRO KONTRA ‘DUA KAKI’ DEMOKRAT

Sikap politik PD dianggap mengejutkan. Beragam tanggapan mengiringi kebijakan ‘panas’ partai berlambang Bintang Mercy itu.

Bakal Cawapres, Sandiaga Uno mempunyai dua pendapat terkait dukungan Demokrat di pilpres 2019. Pertama, menurut dia, keputusan dukungan dalam pilpres harusnya sudah final di dalam dokumen yang ditandatangani secara resmi. Upaya pemenangan dalam pemilihan legislatif, ia melanjutkan, harusnya sejalan dengan upaya pemenangan pemilihan presiden. "Kebijakan partai masing-masing harusnya sejalan," ujarnya.

Kedua, Sandiaga mengatakan, kader partai di daerah harusnya tak perlu dibawa ke pusaran pilpres. Menurut dia, fokus kepala daerah adalah membangun wilayahnya. "Apalagi mereka baru saja menyelesaikan pilkada yang dimenangkan dengan susah payah," kata bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Terpisah, Bakal Cawapres pasangan Joko Widodo, Ma’ruf Amin mengapresiasi sikap PD yang memberi dispensasi kepada kadernya untuk mendukung Jokowi. Dia bersyukur. “Alhamdulilah, bagi kami itu sikap yang luar biasa,” kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan, koalisi menyerahkan penyelesaian masalah dispensasi itu kepada Demokrat. Dia yakin Demokrat akan total memenangkan Prabowo-Sandiaga. "Kalau ada satu atau dua kasus itu kan harus dikecualikan," kata Ferry.

Selanjutnya, pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sikap politik dua kaki Demokrat merugikan partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga. Sikap itu, kata dia, menunjukan PD tidak sepenuh hati mendukung koalisi.

"Ini menunjukkan adanya bau amis tak sedap bahwa partai Demokrat tidak sepenuh hati atau all out mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno," ujar Pangi.

Dia pun menyarankan PD menindak tegas kader-kadernya yang berbeda pendapat dengan sikap partai.  “Kalau partai sudah memutuskan, semua kader harus patuh dan tunduk dengan realitas dan kehendak partai, mengikuti garis komando partai seperti keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengusung Prabowo-Sandi," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/9).

Ia mengakui perbedaan pandangan dan perdebatan antar anggota adalah hal yang lumrah dalam setiap organisasi. Meski demikian,  jika perbedaan pandangan dikelola melalui mekanisme internal dan telah menghasilkan keputusan, seharusnya seluruh kader satu suara memperjuangkannya.

PD merupakan satu dari empat partai yang mengajukan Prabowo - Sandiaga Uno sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Namun sejumlah politikus Demokrat di daerah mendukung pasangan Jokowi - Ma’ruf Amin. Mereka adalah Ketua Pengurus Demokrat Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, Ketua Majelis Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Deddy Mizwar, Ketua Pengurus Demokrat Provinsi Papua, Lukas Enembe dan Ketua Pengurus Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang Zainul Madji.

Padahal, provinsi yang mereka naungi termasuk pendulang suara yang signifikan bagi Partai Demokrat di 2014. Jawa Timur, misalnya, menyumbangkan sekitar 2,15 juta suara atau 14 kursi DPR. Demokrat Jawa Timur juga masuk ke dalam koalisi partai yang mendukung Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak, yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Di Sulawesi Utara, Demokrat meraih dukungan lebih dari 10 persen dari total suara sah. Sedangkan Jawa Barat, Demokrat mendulang 1,9 juta suara.

GERINDRA ANGGAP WAJAR

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menganggap wajar perbedaan pilihan politik antara partai dan kadernya di daerah seperti yang terjadi pada kasus Partai Demokrat. Menurut dia, hal ini merupakan konsekuensi dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang digelar berbarengan.

Ia mengatakan fenomena serupa juga terjadi di koalisi Jokowi - Ma’ruf Amin. Dia mengatakan politikus Partai Golkar Fadel Muhammad yang menyatakan mendukung Prabowo, padahal partai beringin pendukung Jokowi. Partai Golkar bermain dua kaki? “Kan enggak, itu kan persoalan otonom masing-masing partai," ujar Ferry, di Jalan Daksa I Nomor 10, Jakarta Selatan, Senin (10/9) malam.

Menurut Ferry tak hanya Fadel politikus dari Golkar dan partai lainnya di kubu Jokowi yang mendukung Prabowo. Namun, dia menolak menyebut nama-nama lainnya. Saat ditanya apakah Aburizal Bakrie termasuk dalam daftar itu, Ferry pun tak menjawab tegas. Aburizal termasuk satu dari beberapa politikus senior Golkar yang ditemui oleh Sandiaga Uno.

"Saya rasa Pak Fadel yang udah terang-terangan," kata Ferry.

Namun koalisi Prabowo tidak serta merta mengatakan Partai Golkar mendukung Prabowo - Sandiaga.

Anggapan Demokrat bermain dua kaki, merebak seiring dengan wacana Demokrat mengizinkan beberapa ketua Dewan Pimpinan Daerah mendukung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Padahal, Partai Demokrat secara resmi mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pilpres 2019.

Ferry optimistis politik dua kaki ini tidak dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, dua partai lain yang mengusung Prabowo - Sandiaga. Dia mengklaim kubu Prabowo relatif lebih solid ketimbang koalisi Jokowi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief membantah, partainya tak pernah memiliki sejarah berpolitik dua kaki. Dia menuding PKS dan PAN yang pernah memainkan politik dua kaki ini.

Politik dua kaki PKS, kata Andi, terjadi semasa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat presiden. PKS sebagai partai kabinet justru melawan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan PAN disebut bermain dua kaki dengan merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi, padahal mengusung Prabowo dan kadernya sendiri, Hatta Rajasa, di pilpres 2014. "Demokrat tidak ada catatan, jangan khawatir," kata Andi melalui akun Twitternya, @AndiArief_ pada Senin, 10 September 2018.(tmp/dtc/tim ms)