Bacaleg dan Parpol ‘Kumabal’ Terancam Dipidana


Sanksi administratif hingga ancaman pidana menyasar bakal calon legislatif (Bacaleg) dan partai politik (Parpol) ‘kumabal’. Kehadiran ‘jamur’ Alat Peraga Kampanye (APK) langgar aturan jadi pemantik. Langkah serius pun mulai diayun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Manado. 

 

APK terus menyebar di Kota Manado. Teguran langsung telah dilemparkan Bawaslu. Kini tindakan eksekusi siap diambil.

 

"Benar, Kamis (13/9), pencabutan APK akan dilakukan. Kita sudah berkoordinasi dengan Sat Pol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja)," kata Ketua Bawaslu Manado, Marwan Kawinda, Senin (10/9) lalu. 

 

Menurutnya, prosedur sudah ditempuh dengan menyurati pemerintah beberapa waktu lalu. Dijelaskannya, pencabutan itu disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. 

 

Terkait hal itu, Komisioner Bawaslu Manado Taufik Bilfaqih dan Heard Runtuwene menuturkan, 24 temuan telah dikantongi. APK terbanyak berbentuk baliho, disusul billboard dan one way, termasuk bendera serta umbul-umbul.

 

APK-APK terbanyak milik oknum Bacaleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado. APK liar terbanyak lain  adalah milik Bacaleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mencapai 50 persen. Turut juga ditemukan APK milik Bacaleg untuk DPRD Provinsi.

 

Untuk Parpol peserta Pemilu, mereka menjelaskan jika promosi diri terbanyak dari PDIP. Disusul masing-masing PSI, Nasdem, Gerindra, Golkar dan Demokrat.

 

Diakui Bilfaqih, saat teguran sudah disampaikan, beberapa memang sudah menurunkan APK mereka. Tapi pantauan langsung di lapangan, ada pula yang masih membandel, tak rela diturunkan.

 

Ditegaskan, mereka yang tak mau mengikuti mekanisme setelah diberikan teguran, akan masuk dalam proses yang berlaku.

 

"Sangsi administratif segera dikeluarkan, ancaman pidana dan denda Rp12 juta bakal jadi ganjarannya," tandasnya. 

 

Diketahui, sanksi pidana ini secara tegas diatur dalam Pasal 492 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

 

Sementara itu, Kepala Sat Pol PP Manado, Xaverius Runtuwene ketika dikonfirmasi mengatakan, informasi penertiban APK sedang dalam proses.

 

Pihaknya juga ketika mendapat pemberitahuan tersebut, siap mengikuti dan berkoordinasi bersama guna menjangkau titik-titik temuan Bawaslu Manado. 

 

"Kami siap dalam permintaan penertiban tersebut, karena pada saat lalu pula Sat Pol-PP sering terlibat," pungkasnya. (devy kumaat)

 


Komentar