Polemik Pendidikan Sulut Diradar Deprov


Carut marut dunia pendidikan di Nyiur Melambai kembali memantik respon wakil rakyat. Rentetan persoalan yang terus membelit akan digali dan diselesaikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pastikan gerak pengawasan lebih dioptimalkan. Kedepan, upaya ‘menguliti’ setiap persoalan di masing-masing daerah jadi prioritas.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Richard Sualang. Ia mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja, masalah pendidikan jadi salah satunya yang prioritas  ‘dikuliti’. "Masalah pendidikan saah satunya terkait dengan tingkat kelulusan. Itu berkaitan dengan kuantitas. Saya kira dengan jumlah angka. Tapi kalau dengan tingkat kelulusan itu kita Sulut masih di bawah maka kita DPRD harus merasa memiliki supaya bisa kita dorong melalui pengawasan," ungkap Sualang, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Sekaligus pula menurutnya, perlu mendorong anggaran yang lebih banyak di sektor-sektor tertentu. Kalau ada aturan yang menghambat maka pihaknya akan lakukan penghapusan. "Kemudian membuat aturan yang lebih bisa menunjang program-program tersebut," tuturnya.

Ia mengungkapkan, RDP yang digulir sekarang ini masih dalam taraf perkenalan dengan mitra kerja. Dengan demikian bisa diketahui program-program apayang ada di tiap mitra kerja itu. "Tahun berjalan ini capaian-capaian apa yang sudah dilakukan. Apa yang masih perlu didorong di DPRD. Saya rasa kita perlu tahu kekurangan yang ada," kunci anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Kota Manado tersebut. (arfin tompodung)


Komentar