Genjot Program JKN KIS, Olly’ Suntik’ Dana 7,5 Miliar


Komitmen peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nyiur Melambai kembali dibuktikan Gubernur Olly Dondokambey. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang jadi sarana pemenuhan kebutuhan kesehatan digenjot. Teranyar, tambahan anggaran sebesar Rp7,5 Miliar ‘disuntik’ bagi daerah. Kabupaten Minahasa jadi salah satu prioritas.

 

Penambahan anggaran tersebut dibeber Gubernur Olly usai penandatangan Addendum perjanjian kerjasama antara Pemprov Sulut dan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulutenggomalut, Sabtu (5/10). "Selaku Pemprov Sulut berharap penambahan anggaran Rp7,5 Miliar bagi Pemda Minahasa, pihak BPJS Kesehatan  dapat meningkatkan kerjasama dengan Fasilitas kesehatan terkhusus fasilitas kesehatan milik pemerintah serta dalam mendukung program JKN KIS ini selain menanggung masyarakat miskin dan tidak mampu pemerintah sulut juga mengcover anak yatim, lansia dan tahanan lapas,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Deputi Direksi Wilayah Sulutenggomalut Dasrial.  "Adapun pemberlakuan addendum kerjasama tersebut per 1 Oktober sampai 31 Desember 2019 dengan jumlah peserta kabupaten Minahasa yg ditanggung oleh Pemprov Sulut sebanyak 108.989 diantaranya peserta PD Pemda minahasa yang dialihkan sebanyak 108.695 jiwa dan 294 jiwa dari panti asuhan dan tahanan lapas. Selain kabupaten Minahasa, pemprov Sulut juga telah menanggung 12 kabupaten lainnya sehingga total peserta yang dicover adalah 172.797 jiwa," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Dasrial menyampaikan terima kasih serta apresiasi setingi-tingginya atas dukungan anggaran dari Pemprov Sulut Utara untuk Program JKN-KIS terlebih khusus kepada Gubernur Olly.

Adanya penambahan anggaran dari Pemprov Sulut untuk Kabupaten Minahasa dilatarbelakangi oleh peserta JKN-KIS yang kian membengkak dan diprediksi tetap bertambah sehingga mengakibatkan ketersediaan anggaran Pemda Minahasa tidak mencukupi dan membutuhkan bantuan anggaran dari Pemprov.

“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan program yang benar-benar langsung dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat secara gratis melalui program JKN-KIS,” tutup Dasrial.

Diketahui, hingga saat ini Pemprov Sulut telah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN-KIS sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. (sonny dinar)


Komentar