TEROR MENGGAGALKAN PELANTIKAN JOKOWI TERENDUS


Jakarta, MS

Stabilitas tanah air ‘memerah’. Desain aksi teror menggagalkan pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) sebagai presiden dan wakil presiden, tercium. Untuk mengawal produk demokrasi 17 April ini, puluhan ribu aparat siap diterjunkan 20 Oktober mendatang.

Skenario menjegal agenda pelantikan Jokowi-Amin terbongkar. Diakui polisi, serangkaian isu diusung guna memuluskan misi tersebut. Contohnya, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), revisi UU KPK dan terakhir membatalkan pelantikan presiden.

Polisi juga menyebut Abdul Basith berencana meledakkan bom ikan di beberapa titik. Tersangka yang dituduh merancang kerusuhan di Aksi Mujahid 212 itu disebut ingin menggagalkan pelantikan Presiden Jokowi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, ada titik-titik di wilayah DKI Jakarta yang dirancang akan diledakkan menggunakan bom ikan berisi paku-paku. Sebagian besar titik itu berada di wilayah Jakarta Barat.

"Mereka berencana akan meledakkan bom-bom tersebut di sepanjang Grogol sampai dengan Roxy (Jakarta Barat)," terang Kombes Suyudi, Selasa (8/10).

Namun, Suyudi enggan memaparkan secara rinci titik-titik persis bom itu akan diletakkan oleh Abdul Basith Cs. Dia membantah jika dikatakan komplotan itu merencanakan pengeboman di 9 titik. "Titiknya tidak spesifik seperti itu," jelas Suyudi.

Selain itu, Suyudi mengatakan, setelah pihaknya menginterogasi para tersangka, termasuk Abdul Basith, mereka berencana membuat kerusuhan dengan maksud menurunkan Presiden Jokowi. Mereka juga ingin menggagalkan pelantikan presiden terpilih. "(Tujuan mereka) menurunkan presiden dengan isu karhutla dan revisi UU KPK dan terakhir target utama mereka membatalkan pelantikan presiden," ungkap Suyudi.

Terpisah, tersangka perancang kerusuhan saat aksi Mujahid 212, Abdul Basith, menyebut sejumlah bom ikan disiapkan untuk meledakkan pusat bisnis di beberapa titik di Jakarta. Abdul mengutarakan rencananya bom diletakkan di pusat bisnis di tujuh titik. "Otista, Kelapa Gading, Senen, Glodok, dan Taman Anggrek," kata Abdul Basith di Polda Metro Jaya, Rabu (2/10). Menurut dia, bom ikan tersebut bukan menyasar kepada massa tertentu melainkan pusat bisnis. Tujuannya menyerang etnis Cina yang tinggal di Indonesia. Rencana ini dibahas dalam rapat di kediaman mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Soenarko di Ciputat, Tangerang Selatan pada 20 September 2019.

Diketahui, Abdul Basith berprofesi sebagai dosen. Dia akhirnya dinonaktifkan sementara sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB University). Langkah itu dilakukan IPB setelah Abdul Basith ditahan karena menjadi tersangka perancang demo rusuh.

Tim Densus 88 Antiteror Polri dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Abdul Basith di rumahnya di kawasan Tangerang, Sabtu (28/9) malam. Dia diduga menyimpan bom ikan yang dipersiapkan untuk membuat kerusuhan di Aksi Mujahid 212. Selain Abdul, polisi menangkap 8 tersangka lain, salah satunya pensiunan TNI AL Sony Santoso. Mereka saat ini sudah ditahan polisi. "Perannya yang bersangkutan (Abdul) menyimpan 28 molotov untuk mendompleng demo Mujahid 212 dengan melakukan pembakaran-pembakaran di Jakarta," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin (30/9).

Argo mengatakan Abdul Basith mendanai dua ahli perakit bom yang berasal dari Papua dan Ambon. Abdul Basith mengeluarkan uang Rp8 juta untuk mendatangkan kedua orang tersebut. "Tersangka AB itu memberi dana untuk mendatangkan ahli pembuat bom ikan," tutur Argo pada Kamis (3/10).

"Bom ikan yang di dalamnya ada pakunya di sana, itu dari Papua dan juga dari Ambon ada yang disuruh ke Jakarta dibiayai untuk tiketnya. Ada Rp8 juta yang diberikan untuk beli tiket di situ," sambung dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengklaim, kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa menolak RKUHP dan sejumlah RUU di Gedung DPR/MPR, Jakarta, bukan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Menurutnya, kelompok itu ingin menduduki DPR/MPR agar Jokowi-Amin tidak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh DPR periode 2019-2024.

"Kelompok yang mengambil alih mahasiswa itu bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik," ujar Wiranto, Kamis (26/9).

"Dan lebih jauh lagi, tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," sambungya.

Kemudian, mantan Panglima ABRI ini menyayangkan demo mahasiswa yang konstruktif itu dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan di luar penundaan RUU. Ia menyebut demo mahasiswa berubah menjadi brutal karena ditunggangi oleh perusuh yang bertindak anarki agar timbul korban. "Demonstrasi yang brutal yang saya kira bukan demonstrasi karena dilakukan oleh perusuh. Melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api, panah-panah api itu kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha menimbulkan korban," ujar Wiranto.

"Maka tatkala kemudian ada pihak-pihak lain dengan cara brutal tadi untuk menggagalkan ini, saya kira ini melawan konstitusi. Justru melawan hasil karya seluruh bangsa Indonesia yang telah disahkan melalui ketetapan penetapan Mahkamah Konstitusi yang keputusannya final dan mengikat," imbuhnya.

WASPADAI ANCAMAN TERORIS

Agenda pelantikan Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua di depan mata. Pemerintah diminta waspada terhadap kemungkinan adanya serangan terorisme.

Demikian pakar terorisme dari Universitas Padjadjaran Muradi saat diskusi bertajuk ‘Mewaspadai Ancaman Terorisme Jelang Pelantikan Jokowi’ di hotel Ibis Jakarta, Jumat (4/10).

"Ancaman itu mungkin terjadi, jangan disepelekan dan harus segera diantisipasi," aku Muradi.

Menurut dia, terbuka kemungkinan teroris menunggangi aksi-aksi demonstrasi yang marak belakangan ini. Para teroris tersebut merupakan anggota jaringan lama yang menunggu dan memanfaatkan momentum. "Mereka ini bukan lone wolf, pasti sudah ada jaringan lamanya, bisa JAD (Jemaah Ansharut Daulah), bisa kelompok lain," tandas Muradi.

Muradi menilai antisipasi terhadap kemungkinan serangan terorisme harus dilakukan oleh semua pihak. Dia berharap ada gerakan rakyat semesta untuk melawan teroris, tidak hanya mengandalkan aparat. "Jangan hanya mengandalkan kepolisian, warga harus waspada," kata Muradi.

Hal senada dikatakan Ustaz Abu Fida. Mantan narapidana terorisme, membenarkan kekhawatiran Muradi. Abu Fida menjelaskan, kelompok-kelompok teroris selalu mencari cara baru untuk mewujudkan eksistensi.

"Saya ini mantan, saya yakin kelompok-kelompok ini benar-benar ada, bukan rekayasa intelijen," ungkap Abu Fida.

Menurut dia, jenis serangan bisa bervariasi mulai dari yang keras sampai yang soft. "Mulai dari bom, sampai serangan fisik, bisa juga simbolik seperti pengibaran bendera," tutur Abu Fida.

Sementara itu, pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai kewaspadaan harus ditingkatkan di hari-hari menjelang pelantikan. Pasalnya, teroris selalu mencari kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya. "Terutama pada tanggal tanggal penting, 19 dan 20 Oktober 2019. Semua pihak harus waspada terutama aparat keamanan," harap Ridlwan.

 

27 RIBU PERSONEL TNI-POLRI DIKERAHKAN

Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi teror saat proses pelantikan Jokowi-Amin, langsung disikapi. Sebanyak 27 ribu personel TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Puluhan ribu aparat tersebut ditempatkan di Ibu Kota.

"Polri mempersiapkan tenaga pengamanan 27 ribu personel yang terdiri dari TNI-Polri, Pemda, dan instansi terkait," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adisaputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Asep menuturkan Polri hingga saat ini masih memberlakukan operasi pengamanan dengan sandi Mantap Brata hingga pelantikan Jokowi- Amin rampung. "Terkait persiapan Polri mengamankan pelantikan presiden, dalam konteks seluruh rangkaian proses demokrasi yang puncaknya pelantikan presiden, Polri melakukan Operasi Mantap Brata sampai usai pelantikan presiden," terang Asep.

Dia menambahkan, meskipun pelantikan dilakukan di Jakarta, operasi berlaku di seluruh wilayah hukum Polri. "Untuk pengamanan seluruh jajaran Polri melakukan pengamanan. Sentralnya di Jakarta," sebutnya.

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelumnya pernah menyebut ada pihak yang berharap situasi memanas menjelang pelantikan. Ada juga pihak yang ingin menjegal pelantikan Jokowi.

Terpisah, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Jokowi-Amin akan berhadapan dengan TNI. Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma.

Hadi menuturkan TNI memiliki tugas untuk menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa. Ia menilai terjaganya kedua hal itu akan membuat demokrasi dan konstitusi berdiri tegak.

 

BERDOA UNTUK INDONESIA

Sebelum dan sesudah pelantikan Jokowi-Amin, seluruh elemen bangsa diminta proaktif untuk menjaga stabilitas keamanan.

Itu dikatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia berharap Indonesia akan tetap aman dan damai menjelang ataupun sesudah pelantikan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. Selain ikhtiar, Bamsoet mengajak mendoakan Indonesia.

"Tak lupa doa dan zikir kepada Allah juga telah dipanjatkan berbagai kalangan agar negeri yang kita cintai ini tidak terkoyak hanya akibat perbedaan politik maupun benturan suku, agama, ras, dan antargolongan. Karena sebagai bangsa yang berketuhanan, tak lengkap rasanya jika ikhtiar yang telah dilakukan tak didorong oleh doa dan zikir mengharap rida dan berkah Tuhan," ujar Bamsoet, Selasa (8/10).

Bamsoet juga mengingatkan agar semua pihak menahan diri tidak mengganggu kekhidmatan pelantikan presiden dengan aksi demo atau unjuk rasa yang akan dihadiri sejumlah kepala negara sahabat. Menurutnya, acara itu bukan soal pelantikan Jokowi-Ma’ruf semata.

"Tetapi, lebih besar lagi menyangkut harga diri bangsa Indonesia. Jika pelantikan presiden tidak aman, maka negara lain akan memandang rendah serta mencibir Bangsa Indonesia. Karenanya, saya mengimbau kepada semua pihak untuk bersama menjaga pelantikan Presiden berjalan aman dan lancar," kata Bamsoet.

Hal senada dikatakan Ketua DPR Puan Maharani. Dia meminta semua pihak untuk menjaga pelantikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 agar bisa terselenggara sesuai konstitusi yang ada. Sebab, kata dia, pelantikan presiden merupakan amanat konstitusi.

"Terkait dengan pelantikan presiden itu sudah seuai dengan UU dan konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu yang resmi dan sesuai pengumuman KPU tanggal 20 itu harus dilantik. Jadi sudah sepatutnya sebagai elemen bangsa kita bisa menghargai hal tersebut untuk menjaga pelantikan presiden sesuai konstitusi dan UU yang ada," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Sementara, terkait persiapan pelantikan presiden itu sendiri, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Sekjen DPR dan MPR. Pimpinan DPR, kata dia, juga akan berkoordinasi terkait pelaksanaan pelantikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. "Nanti secara jelas nanti kita akan detail lagi rapat dengan pemerintah dalam hal ini ke Setneg ya untuk melakukan pembahasan," kata Aziz.

Aziz mengungkapkan, Ketua DPR sendiri juga telah memberikan arahan terkait gelaran pelantikan. Puan meminta rapat teknis bersama pemerintah untuk segera dilakukan. "Arahan Bu Puan dalam waktu dekat kita ada rapat teknis dengan beliau-beliau Setneg. Kalau kemarin ada bahasan-bahasan di tingkat pimpinan dihadiri Rahmat Gobel, Pak Dasco, saya sendiri, dan Ibu Puan yang memimpin untuk melakukan pembahasan secara awal. Nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pembahasannya itu," pungkasnya.(detik/cnn/beritasatu/tempo)


Komentar